Wali Kota Langsa, Usman Abdulah SE, bersama rombongan Polhut dinas terkait, menangkap lima pelaku penebang pohon bakau dari hutan mangrove di Kuala Langsa, Sabtu (10/10) siang. Bersama pelaku, turut disita dua unit boat dan puluhan batang kayu bakau yang telah ditebang untuk dikomersilkan sebagai arang dan dijual dalam jumlah besar.

“Kelima pelaku dan barang bukti diamankan di Pos Polisi Hutan (Polhut) di kawasan TPI Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat,” kata Usman Abdullah.

Menurutnya, penebangan pohon bakau di hutan mangrove ini dilarang, karena termasuk kawasan konservasi perikanan dan telah ditetapkan sebagai kawasan wisata. Namun ia tidak menjelaskan apakah ada atau tidaknya qanun (peraturan daerah) tentang perlindungan kawasan tersebut, mulai tingkat gampong, mukim, hingga pemko/pemkab.

Karena perlindungan kawasan juga harus mengakomodir penggunaan komoditi (arang) ini secara terbatas namun berkelanjutan, yang bisa menjadi penghasilan masyarakat pesisir di Kecamatan Langsa Barat. Dengan harapan, tumbuhan bakau ini dikonservasi sendiri oleh masyarakat yang menerima manfaat langsung dari melimpahnya bahan baku komoditi arang bakau ini.

Sementara, Kabid Kehutanan DKPP Langsa, H Andi Siregar, menjelaskan, pelaku penebangan hutan mangrove itu kini diamankan di Pos Polhut kawasan TPI Kuala Langsa untuk didata, termasuk dua boat sebagai barang bukti. “Jika mereka mengaku baru sekali melakukan pelanggaran ini, akan dimaafkan. Namun jika berulang tak akan ditolerir dan akan diserahkan ke kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, sikap tegas ini diberlakukan, karena Pemko Langsa telah menjadikan kawasan hutan mangrove khusus di Kuala Langsa ini sebagai kawasan lindung.

Seorang pelaku, Zai, mengaku kepada Serambi, bahwa kayu bakau ini sangat diminati para pembuat kayu arang, untuk kemudian dijual ke luar daerah bahkan ada yang diekspor. Di kabupaten tetangga, seperti Aceh Taming, usaha ini telah berkembang sebagai komoditi unggulan yang bisa memakmurkan masyarakat pesisir.

Namun bahan baku (kayu bakau) terus berkurang sehingga, harus dipasok dari kawasan Aceh Timur termasuk Langsa, yang memiliki potensi bakau sangat besar. Sehingga warga tidak perlu dilarang mengambil/menjual kayu bakau, selama warga di sekitar hutan bakau melakukan penanaman secara kontinyu. Kecuali di lokasi tertentu yang memang menjadi tempat pemijahan/bertelur ikan atau sumber perikanan lainnya.

Karena pemanfaatan kayu bakau cukup bernilai ekonomis tinggi, selama dipanen dalam jumlah yang wajar, dengan memperhatikan kelestarian ekosistemnya.

Menurut Zai, di Aceh Tamiang khususnya di wilayah Manyak Payed, mereka (5 orang) bekerja pada tauke arang atau pemilik boat, dengan gaji Rp 50 ribu/orang/hari, untuk mengumpulkan kayu bakau layak panen, yang kemudian dipasarkan dalam bentuk barang jadi (arang).

“Jika menggunakan boat, setiap satu boat bisa memuat 80 batang bakau yang cukup tua atau layak tebang. Kami juga diberi upah tambahan dari pemilik usaha dapur arang, sebesar Rp 1.000/batang. Pekerjaan ini biasa dilakukan di Tamiang, namun untuk kawasan Langsa, baru kali ini kami masuk ke hutan mangrove ini. Kami juga meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi,” imbuhnya.

Solusi untuk masalah ini, terletak pada aturan pengelolaan hutan mangrove yang seharusnya dibuat secara khusus di tingkat gampong atau mukim (dikelola panglima laot/lhok), dalam bentuk aturan adat (reusam) mukim, yang membolehkan masyarakat setempat mengambil hasil alam itu secara terbatas, untuk dijual kepada pengusaha arang yang juga menggantungkan usahanya pada ketersediaan bahan baku.

Sementara, pihak yang sama (pemerintahan mukim/gampong) juga yang menjalankan tanggung jawab secara adat dalam mereboisasi hutan mangrove yang sudah ada, dan menjadikannya lebih lestari, tanpa harus membunuh usaha rakyat kelas bawah.(zb)

Sumber: Serambi Indonesia