demo-KPHA-di-Bundaran-HI

Jakarta – Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka mendesak Kemendagri untuk melakukan koreksi terhadap Qanun RTRWA yang telah disahkan oleh DPRA pada akhir Desember lalu. Kamis (16/01/2014).

Juru bicara KPHA, Efendi Isma dalam orasinya menyebutkan, Qanun RTRWA tidak aspiratif. Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan dan tuntutan masyarakat sipil yang tidak diakomodir dalam peraturan yang mengatur peruntukan ruang Aceh untuk 20 tahun kedepan.

Diantaranya kata Efendi, Qanun yang disahkan pada 27 Desember 2013 lalu itu, sama sekali tidak mengakui kedaulatan ruang Mukim, sebagai suatu kesatuan masyarakat adat Aceh.

Selain itu lanjut Efendi, hilangnya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam qanun tersebut merupakan tindakan yang melanggar UUPA.

“Kami minta Kemendagri agar melakukan koreksi RTRWA. Pemerintah pusat harus bertindak tepat, agar tidak terjadi kesalahan pemamfaatan ruang yang hanya menguntungkan pemilik modal,” teriak Efendi.

Ia menambahkan, RTRWA versi DPR Aceh dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru di Aceh, karena sangat sedikit ruang yang bisa menjamin perwujudan kesejahteraan berkeadilan bagi rakyat Aceh. “Sebaliknya, potensi penguasaan ruang oleh pemilik modal sangat besar, seiring juga mengancam kelestarian lingkungan hidup.”

“Pusat tidak boleh tutup mata dalam hal ini, jika tidak ingin warisan dunia dan hak-hak kedaulatan adat hancur di Aceh,” pungkas Efendi. (Sd)

Sumber: Atjehlink.com