Arsip berlabel Qanun

Kedaulatan Hutan Adat Aceh Jaya

  Kebijakan kehutanan selama ini lebih banyak melayani kepentingan si pembuat aturan itu sendiri dan golongan yang memiliki modal kuat. Kebijakan yang dibuat itu bukan saja tidak pro rakyat...

Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim

MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh...

Mukim dan Tata Ruang

RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...

REDD+ dan Tata Ruang Aceh

Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di...

Aceh Barat Bakal Miliki Perbub Tata Batas Mukim

ACEHTERKINI.COM | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bakal memiliki regulasi terkait tata batas wilayah Mukim. Ketua Mukim Aceh Barat, TA Hadi, Rabu (14/1/2015) mengatakan draft regulasi tersebut sudah diserahkan ke...

JKMA Bumoe Teuku Umar Desak Qanun Pendataan Kekayaan Mukim dan Invetarisasi Mukim

KBRN, Meulaboh: Jaringan Komunitas Masyarakat  Adat JKMA Bumoe Teuku Umar  meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh  untuk segera  menurunkan  Qanun (perda/ perpu)  Tentang  Pendataan Kekayaan Mukim dan  Invetarisasi  Mukim di  Aceh Barat.  “kita hari ini sudah  serahkan  rancangan...
1 2 4