tuhoe xix5 - pakat tabila sawit

“Makan tuh sawitttt!”

Ungkapan ini sering dijumpai pada kondisi masyarakat yang kesulitan mencari kebutuhan pokok beras. Hal ini terjadi hampir di setiap gampông di Aceh yang wilayahnya banyak ditanami sawit atau banyak terdapat perkebunan sawit (skala besar dan kecil).

Sepanjang jalan lintas utara dan selatan Aceh, pemandangan kebun sawit pasti ada. Lahan-lahan yang dulu digunakan masyarakat untuk menanam padi kini sudah banyak berubah menjadi kebun sawit. Jargonnya, jika dulu Aceh lumbung beras, kini menjadi lumbung sawit. Ketika sebagian masyarakat mengeluhkan tingginya harga beras yang tanpa mereka sadari merupakan bagian dari perubahan perilaku mereka sendiri sehingga ungkapan “makan tuh sawit” menjadi relevan.

Dalam sejarahnya, sawit masuk ke Aceh pada tahun 1911, tatkala dibuka perkebunan pertama di Deli dan Aceh seluas 5.123 hektare (www.academia.edu). Perkebunan masa kolonial penjajahan Belanda ini berkembang dengan baik di Sumatera Utara yang ditandai dengan konsesi HGU hingga pabrik pengolahan CPO. Lambat laun Belanda melebarkan sayapnya hingga ke seluruh Aceh.

Data dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Perkebunan Aceh, luas perkebunan sawit di Aceh mencapai 350.972,067 hektare. Angka ini berbeda dengan data statistik nasional yaitu sebesar 430.903 hektare.

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara (baca: pemerintah) pasti selalu untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, kenyataannya berbeda ketika kita memerhatikan bagaimana perkebunan sawit ini dibangun oleh negara. Ribuan hektare konsesi dikuasai oleh orang asing dan saham asing. Sampai pada tingkatan CPO (produk sawit setengah jadi/cairan) untuk pengolahan harus dibawa ke luar negeri. Pemasarannya kembali ke Indonesia. Negara pemroduksi memperoleh hasil nilai tambahnya. Kondisi seperti ini berlaku hampir pada seluruh bahan baku yang notabene adalah sumber daya Indonesia (tambang, kayu, dan lain sebagainya).

“Monster” Regulasi

Salah satu regulasi tata laksana perkebunan sawit yang tidak operasional secara keseluruhan adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. Regulasi ini digantikan oleh Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; salah satunya tentang “plasma” sebagai prasyarat bagi konsesi HGU perkebunan sawit. Dalam Permentan 26/2007 disebutkan bahwa “plasma” menjadi hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebelum mengelola kebun “inti” mereka. Bila dihitung dengan angka yang tersedia di BPS (pemerintah), dengan luas lahan 430.903 ha, maka 20% sesuai dengan regulasi harus menjadi “plasma” untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sebelum Permentan 26/2007 diimplementasi secara maksimal, pemerintah menyusun regulasi Permentan 98/2013 yang baru. Mirisnya, istilah “Plasma” tidak lagi kita temukan dalam regulasi tersebut, digantikan dengan “kebun masyarakat”.

Beberapa pernyataan menyebutkan bahwa Permentan 26/2007 yang dimaksudkan 20% luas konsesi wajib dijadikan “plasma”. Arealnya di dalam konsesi. Hal ini yang kemudian tidak banyak kita peroleh informasi karena sebagian pernyataan yang lain menyebutkan bahwa 20% “plasma” tersebut berada di luar areal konsesi.

Permentan 98/2013 secara tegas menyatakan bahwa “perkebunan masyarakat” (mungkin sebagai ganti kebun plasma) 20% berada di luar konsesi. Artinya, ketika masyarakat ingin mengakses lahan sawit dibantu oleh perusahaan, harus di luar areal konsesi untuk selanjutnya akan dibantu oleh perusahaan. Ini yang disebut sebagai “monster regulasi”.

Beberapa hal yang mengganggu dengan adanya “monster regulasi”: (1) masyarakat akan kesulitan merawat dan mengelola kebunnya, karena sawit jenis tanaman yang butuh pupuk dan obat-obatan pengusir hama; (2) keberadaan lahan di luar konsesi untuk dijadikan sebagai kebun masyarakat sesungguhnya sangat terbatas karena akan tumpang tindih dengan peruntukan lahan lainnya dari pemerintah; (3) kebanyakan kasus masyarakat memaksakan membangun kebun sawit di areal terbatas milik mereka sehingga “security food” dalam hal produksi pangan (padi dan beras) akan terancam; dan (4) merusak tata ruang.

Hukum Belah Bambu

Buruknya potret penegakan hukum di Indonesia menjadi peluang bagi pemodal dan private sector menancapkan kuku ekonomi kapitalistik mereka. Terlalu sering sudah masyarakat kecil terusir dan lahan mereka dirampas oleh pemodal. Tidak jarang pula keterlibatan negara yaitu TNI dan Polri semakin menghimpit masyarakat bawah.

Hal ini yang membuat kebun sawit bertambah luas dan semakin menekan keberadaan kawasan hutan. Di banyak kabupaten, kita temukan kasus pembukaan kawasan hutan yang kemudian ditanami dengan tanaman sawit. Sering kita dengar kalau areal tersebut merupakan milik perusahaan tertentu yang dikuasai oleh oknum tertentu. Tak jarang kebun-kebun tersebut juga merupakan milik oknum TNI atau polisi.

Menurut keterangan yang ada, banyak proses penguasaan kebun yang berawal dari jual beli yaitu pemodal/oknum/pejabat membeli lahan dari masyarakat. Mereka terkadang memodali masyarakat untuk menebang hutan yang nantinya akan ditanami sawit. Hasilnya akan dibagi dua, tetapi yang sering terjadi lahan jatahnya si petani juga akhirnya diganti uang oleh si pemodal.

Belajar dari kasus Kabupaten Aceh Tamiang, penegakan hukum terhadap kebun sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang semulanya harus dihancurkan ternyata berubah menjadi lahan sawit dengan penguasaan berbatas waktu menggunakan skema kerja sama Dinas Kehutanan Aceh. Terlihat jelas bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah pragmatis yang tidak lagi menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.

Untuk kasus Aceh Tamiang terlihat preseden penegakan hukum yang tidak baik telah dipertontonkan oleh pejabat negeri ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah dengan jelas diatur sebagai sebuah kegiatan terlarang (illegal) dalam kawasan hutan, bisa menjadi legal (walau berbatas waktu)?

Bila ini menjadi sebuah lesson learn bagi masyarakat, akan semakin hancur hutan Aceh. Hukum semakin menjadi hal yang tidak pasti walau tetap dijadikan sebagai panglima dalam berkehidupan. Pemerintah sebagai pihak yang berkontribusi negatif dalam hal ini sering “tidak hadir” ketika rakyat membutuhkan mereka.

Terlepas dari keberadaan regulasi “yang terbeli”, pemerintah juga sering tidak jeli dalam menentukan program pembangunan berbasis masyarakat sekitar hutan. Program dan kegiatan mereka lebih sekadar melepaskan libido penguasaan dana dalam jumlah besar dan berbasis proyek.

tuhoe xix5 - pakat tabila Efendi

 

Oleh EFENDI ISMA, S.Hut.
—Kepala Bidang Advokasi Sumber Daya Alam JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017