Setiap suku bangsa yang menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekhasan tersendiri menyangkut dengan adat istiadat, bahasa, kepercayaan, kebiasaan, hukum, atau peraturan-peraturan lainnya. Bahkan, dalam satu suku saja terdapat keanekaragaman budaya.

Sebagai contoh, daerah Aceh, antara suku Aceh dengan Aneuk Jamee memiliki bahasa berbeda, begitu juga adat istiadatnya. Namun, kedua suku ini memiliki banyak kesamaan. Selain itu, proses asimilasi (pembauran) yang begitu panjang membuat kedua suku ini terkait dalam satu bingkai budaya masyarakat Aceh, demikian pula dengan suku-suku lainnya.

Kalau kita tilik lebih jauh, negara Indonesia ini pada dasarnya lahir dari penggabungan pluralisme. Kemudian, dari keragaman tersebut muncul entitas bangsa yang selanjutnya diberi nama ”Indonesia”. Jadi, sangat naif dan a-historis kalo kita mau membuat unifikasi dalam bentuk yang taktis, karena tidak akan mungkin kita menghapus keragaman tersebut. Kita hanya bisa menyamakan persepsi dalam hal tertentu, misalnya prinsip dasarnya saja, yang sesuai dengan jiwa dan karakter masyarakat indonesia yang pluralisme tersebut.

Oleh karena itu, bentuk pemerintahan mukim menjadi sebuah keniscayaan sejarah yang terbentuk dari perjalanan panjang sejarah masyarakat adat Aceh. Lembaga Pemerintahan Adat Mukim merupakan salah satu bentuk keragaman sistem Pemerintahan Gampong di tanah air yang masih diakui oleh masyarakat Aceh. Karenanya, pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 1990 Pemerinatahan Aceh, menyatakan bahwa “Kedudukan Imum Mukim diakui dan diberikan kedudukan sebagai koordinator Kepala Gampong dan Kepala Kelurahan dan Lembaga Adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat”. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Provinsi Aceh.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bagi Provinsi Aceh mendatangkan pencerahan tersendiri, sebab mukim dipercayakan kembali mengakomodir sepenuhnya hak asal-usul keistimewaan Aceh, terutama substansi keistimewaan yang belum dapat terealisasi, baik menyangkut masalah keadilan maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Melengkapi keistimewaan Aceh, pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang untuk Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan UU no. 11 Tahun 2006 yang lebih dikenal dengan UUPA. Kedua undang-undang ini menyebabkan lembaga mukim kembali memiliki kewenangan dan kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar pengaturan dan pengurusan (self-governing community) lokal adalah mengedepankan kebaikan bersama (bukan kebebasan individu), keseimbangan hubungan antar perorangan maupun antara manusia dengan Tuhan dan alam sekitar. Setiap bentuk dan nama komunitas lokal juga sebagai identitas lokal bersama, yang mengandung nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif sebagai sebuah ikatan sosial (social bonding) yang berguna untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial.

Pemerintah Orde Baru sejak awal telah berkehendak mempromosikan modernisasi terhadap komunitas lokal, memperkuat nasionalisme di atas keragaman daerahisme, serta memuluskan jalan politik bagi pemba-ngunan dan masuknya kapital ke ranah lokal. Salah satu langkah yang ditempuh Orde Baru adalah menerapkan UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa, yang antara lain bertujuan membuat pemerintahan lokal menjadi pemerintahan modern. Akibatnya, hilanglah nama, bentuk, identitas, tata pemerintahan, kedudukan, dan kedaulatan masyarakat adat lokal.

Penyeragaman, sentralisasi, penindasan, dan marginalisasi merupakan tema umum pembicaraan tentang hubungan pusat, daerah, dan masyarakat lokal pada masa Orde Baru. Istilah “lokal” (dalam pengertian politik, identitas, dan kedaulatan) yang beragam menjadi tidak dikenal dalam wacana, praktik pemerintahan, dan studi ilmu-ilmu sosial. Semua diarahkan ke nasional.

Persoalan ini akhirnya melanda mukim dan gampong di Aceh. Saat dilaksanakannya UUNo. 5/1979, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh harus menentukan pilihan terhadap dua level pemerintahan lokal yang berada di bawah kecamatan untuk dijadikan desa. Kedua level pemerintahan tersebut adalah mukim dan gampong. Gampong diputuskan untuk menjadi desa yang langsung berada di bawah camat sehingga tidak lagi diakui sebagai salah satu strata pemerintahan yang ada di tingkat bawah.

Fenomena ini menyebabkan kebanyakan warga menerima kepemimpinan kepala desa dengan sikap curiga, terutama mengenai perilakunya dalam menggunakan dana bantuan pembangunan desa. Karena itu, lahirnya sejumlah qanun/perda pasca-orba menjadi sebuah kebahagiaan bagi aceh.

Untuk mencegah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Perda No 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Aceh. Runtuhnya Orba membuat Perda ini semain kuat, apalagi saat Aceh memiliki undang-udang sendiri (UUPA). Namun demikian, harapan demi harapan masih terus diimpikan masyarakat lokal agar lembaga adat di Aceh benar-benar diberikan kewenangan dan fungsi, tidak semata di atas kertas.

Melihat perkembangan di Aceh yang begitu kompleks, diharapkan ada suatu solusi yang benar-benar dapat menyentuh akar persoalan. Kita berharap adanya solusi yang adil, komprehensif, dan berwawasan ke depan sebagai suatu upaya untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi yang bervariasi dan berkembang di Aceh.

Oleh Amrisaldin MS, S.Hi. Aktivis JKMA Aceh.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VIII, Mei 2009