tuhoe 1 pakattabila-diskusi mukim

Ruangan itu memuat sekitar lima puluhan kursi tamu. Di depannya terdapat dua buah meja panjang yang diberi alas batik warna coklat. Suasana sejuk oleh air conditioner yang dipasang di sekeliling ruangan. Di dinding bagian depan terdapat sebuah sepanduk putih betuliskan “Roundtable Discussion: Penataan Ulang Pemerintahan Mukim dan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Hari itu, Kamis, 15 Februari 2007. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengadakan sebuah seminar lokakarya membahas draft qanun penataan pemerintahan mukim dan gampông di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini merupakan sebuah diskusi untuk menindaklanjuti UU no. 11 tahun 2006. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu Abdurrahman, S.H., M.Hum., Dr. Iskandar A. Gani S.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dan Candra Wijaya dari LOGICA dan IRE.

Dalam kesempatan itu Abdurrahman mengatakan bahwa mukim yang berfungsi sebagai pemerintahan adat bukan sebagai mediator, tetapi sebagai hakim dalam pengambil kebijakan, misalkan pada sengketa dalam masyarakat di tingkat kemukiman. Segala macam bentuk persengketaan di gampông biasanya dapat diselesaikan secara adat, dan ini merupakan salah satu fungsi Imuem Mukim.

Berkaitan dengan hal itu, salah seorang peserta dari Aceh Besar sempat memberikan contoh kasus pentingnya peranan mukim dalam pemerintahan. “Pada tahun 1979 pernah terjadi selisih paham antara desa Lam Lom dengan Lam Pu’uk,” ujar peserta tersebut lewat microphone wireless. “Ternyata permasalahan dapat diselesaikan secara adat, yakni damai dilakukan dengan memotong lembu. Keputusan itu diambil oleh Imum Mukim setempat. Hal ini terbukti bahwa imum mukim sangat berperan dalam mengambil keputusan di tingkat Mukim,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Abdurrahman menambahkan, sebenarnya tuntutan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan mukim sudah ada sejak zaman dahulu, namun sejak keluarnya undang-undang no.5 tahun 1979, peranan mukim terkesan disingkirkan.

Abdurrahman membahas juga tentang keberadaan tanah Ulayat. “Dalam RUU PA di satu sisi mengakui keberadaan tanah Ulayat, di sisi lain tidak,” ujarnya. Dia menambahkan syarat-syarat disebut sebagai tanah Ulayat, di antaranya adanya masyarakat hukum adat, ada wilayah teritorial, ada aturan-aturan adat yang dipraktikkan dalam memelihara tanah Ulayat tersebut.

Hampir senada dengan Abdurrahman, Iskandar A. Gani dalam kesempatan itu bertutur, “Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri tidak pernah mengetahui keberadaan mukim dalam tatanan kepemerintahan di Aceh, mereka hanya mengenal biro desa. Padahal di Aceh itu ada yang namanya Panglima Laot, Panglima Uteuen, Keujruen Blang, Sineubok, yang semuanya itu punya tanggung jawab pada posnya masing-masing. Mereka juga termasuk sebagai institusi pemerintahan.”

Dosen bidang Ketatanegaraan dan Pemerintahan itu juga memberikan contoh pemerintahan dekosentrasi dan desentralisasi. “Dekosentrasi, otonomi dari pusat ke daerah, sedangkan desentralisasi, otonomi dari daerah ke pusat, yaitu otonomi yang dimulai dari pemerintahan gampông,” ungkapnya.

Dalam seminar itu dia mengatakan bahwa qanun Nomor 3 dan 4 tahun 2003 belum bisa dilaksanakan karena pemahaman mukim hanya sebagai lembaga adat, bukan lembaga pemerintahan. “Mukim sebagai lembaga adat berarti hanya bertugas sebagai mediator atau sekedar menghadiri kenduri-kenduri. Padahal, jika memang institusi-institusi adat bisa dijalankan fungsi pemerintahannya di tingkat gampông dan mukim, di Aceh tidak perlu lagi yang namanya Camat,” tambah Iskandar.

Menjawab pertanyaan salah seorang peserta lokakarya tentang penyebutan nama mukim, Iskandar A. Gani menjelaskan bahwa patokan mukim dapat diambil pada mesjid. Setiap gampông memiliki mesjid atau meunasah. Di antara gampông-gampông itu ada mesjid yang dinamakan mesjid Jamik. Setiap satu mesjid Jamik, dipimpin oleh seorang Imuem Mukim.

Iskandar berpendapat bahwa Undang-undang di Indonesia selama ini tidak pernah melibatkan masyarakat, tetapi Undang-undang nomor 11 tahun 2006 menginginkan keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Sedangkan Candra yang juga menjadi salah seorang pembicara dalam loka karya tersebut mengatakan, UU No.11 tahun 2006 tidak menjelaskan secara tegas fungsi pemerintahan. “Qanun yang lama lebih bagus daripada Undang-undang nomor 11 ini,” ungkap Candra.

Candra yang berbicara mewakili IRE dan LOGICA, mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia adalah sistem kesatuan yang federal.

Diskusi itu berlangsung sehari penuh. Diharapkan setelah diskusi akan lahir sebuah qanun tentang pengaturan mukim dan gampông agar instansi-instansi adat berjalan sebagaimana mestinya.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Assisten Satu, M. Yusuf Sulaiman, menjelaskan fungsi dan keberadaan mukim diantaranya adalah sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di bidang syariat Islam dan pendidikan, penetapan keputusan, dan sebagai penetapan hukum berkenaan dengan adat.

“Meskipun dengan keluarnya UU No.5. tahun 1979 yang mengatur pemerintahan desa dan mengenyampingkan pemerintahan mukim, masyarakat Aceh tetap masih mengakui adanya mukim. Buktinya mukim tetap eksis sampai sekarang,” kata Yusuf Sulaiman yang membacakan surat sambutan Gubernur. Beliau juga mengatakan pada tahun 2005 lalu pemerintah tingkat kabupaten, dalam hal ini Bupati, turun langsung menyematkan baju dan pangkat kepada mukim. Adapun tingkat jabatan pangkat itu ditandai dengan bintang melati. Camat disematkan tiga bintang melati, Mukim, dua bintang melati, dan Kepala Gampông, satu bintang melati.

Diskusi yang dimoderatori oleh Eeng Darmi dari JKMA Aceh itu berjalan hangat dengan mencuatnya keluhan-keluhan dari peserta. Banyak peserta mengharapkan agar qanun yang direncanakan itu benar-benar dapat terealisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu hendaknya libatkan paraahli hukum, pejabat pemerintahan, dan masyarakat.

Pang Yuriun: “UU no. 5 Tahun 1979 Menyebabkan Kerusakan SDM”

Pang. Yuriun

Pang. Yuriun

“Selama ini animo yang berkembang di masyarakat bahwa masyarakat adat itu kuno, kolot, dan terbelakang.”

Dalam diskusi penataan pemerintahan mukim dan gampông yang dilaksanakan oleh JKMA Aceh, Pang Yuriun, koordinator JKMA Aceh berkenan memberi sambutan.

Dalam sambutannya itu Pang Yuriun mengatakan bahwa Mukim sudah ada sejak ratusan tahun silam. Akan tetapi sejak lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 fungsi Mukim terkesan dihilangkan. “Mukim sebenarnya termasuk ke dalam struktur pemerintahan. Di sana ada Panglima Uteuen, Panglima Laot, Keujruen Blang, Haria Peukan, Sineubok. Mereka semua yang mengelola dan mengatur setiap hasil di posnya masing-masing.”

Pang Yuriun menambahkan, semua struktur lembaga adat di atas merupakan institusi pemerintah. Masalah hutan diatur oleh Panglima Unteun agar tidak terjadi kesalahan penggunaan hutan seperti penebangan kayu sembarangan. Masalah laut diatur oleh Panglima Laot agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan hasil laut. Begitu pula seterusnya pada Keujruen Blang dan Sineubok.

“Lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1979, pemerintah mengeluarkan legalitas tentang hutan, laut, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan Sumber Daya Alam,” ungkap lelaki berbadan tegap itu dari balik meja diskusi.

Pang Yuriun berharap dengan diskusi ini akan lahir nantinya sebuah qanun tentang pengaturan mukim dan gampông agar instansi adat di atas berjalan sesuai fungsinya. Diharapkannya dengan qanun penataan mukim dan gampông dapat memberikan pemahaman pada masyarakat akan hakhaknya sehingga Sumber Daya Manusia di gampông tidak dibredel lagi oleh bangsa luar.

Menutup sambutannya, Pang Yuriun menambahkan, “Selama ini animo yang berkembang di masyarakat bahwa masyarakat adat itu kuno, kolot, dan terbelakang. Masyarakat boleh maju, kenapa tidak, tapi jangan lupa kita punya adat istiadat yang sudah diwariskan ratusan tahun silam. Adat itu bukan seperti kemenyan dibakar, adat itu hidup dalam masyarakat. Mari kita hidupkan dia (adat-red),” ujar lelaki itu seraya menutup sambutannya dalam RoundtableDiscussion Penataan Ulang Pemerintahan Mukim dan Gampông di aula Madina, Asrama Haji, Banda Aceh pada hari Kamis, 15 Februari 2007.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi Perdana, April 2007

Foto: Dok. JKMA Aceh