Banda Aceh – Kalangan mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aceh Singkil (AMPPES) meminta agar Pemerintah Aceh tegas terhadap perusahaan PT Nafasindo di Singkil.

“Ini sangat kami harapkan demi tercapainya keadilan untuk rakyat kecil juga membuktikan bahwa masyarakat dapat berdaulat di tanahnya bukan di jajah di tanah yang mereka miliki sendiri,” sebut Ardhiyanto, Koordinator AMPPES dalam rilisnya, Kamis (21/02/2013).

Menurutnya, konflik yang berlarut-larut sampai puluhan tahun antara masyarakat Aceh Singkil yang berada di sekitar perkebunan sawit PT Nafasindo membuktikan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah terhadap permasalahan ini.

“Kami sangat menyayangkan pertemuan hari ini yang dihadiri oleh seluruh stakeholder yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh ini berakhir deadlock. Seharusnya ini tidak terjadi bila Pemerintah Aceh berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.

“Sepengetahuan kami pihak PT Nafasindo lah yang bersalah dengan menggarap lahan di luar izin HGU yang diberikan dan ini mereka akui pada hari ini yang mereka sampaikan kepada Gubernur Aceh. Sepatutnya pihak Pemerintah Aceh bisa langsung memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut dan memerintahkan agar perusahaan tersebut wajib melepaskan seluruh lahan yang di luar izin HGU mereka miliki,” katanya.

AMPPES juga menegaskan agar Pemerintah Aceh dapat mengacu pada hasil ukur ulang yang dilakukan oleh pihak BPN Aceh, bukan hasil pengukuran dari pihak BPN Pusat. “Kami merasa ada hal yang mencurigakan dari pengukuran BPN Pusat tersebut, karena secara tiba-tiba saja ditetapkan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan dari masyarakat yang berkonflik,” tukasnya. (al3/sp)

Sumber: Atjehlink.com