SABANG-Penyusunan draf rancangan Qanun Imum Mukim di Sabang hingga kini dinilai masih jalan di tempat. Hal tersebut juga diakibatkan kurangnya perhatian pemerintah termasuk DPRK Sabang untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan qanun tersebut. Padahal jadwal yang telah ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun 2008 ini hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Menurut Eddy Syahputra, Manager Program jaringan komunitas masyarakat adat Pulo Weh Sabang, Rabu (29/10) keterlambatan penyusunan qanun tentang mukim dan gampong ini justru terletak pada pembahasan jadwal penyusunan qanun itu sendiri oleh pihak DPRK Sabang hingga terkesan tim panitia legeslasi atau panleg enggan membahas masalah qanun tersebut.

“Kita sebagai sebuah lembaga yang berbasis dalam masyarakat harus mengawal hal tersebut agar semuanya dapat berjalan sesuai keinginan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan pihaknya dalam waktu dekat ini akan memfasilitasi dan mengajak para tokoh masyarakat serta Imum Mukim yang baru saja terbentuk di Sabang, untuk duduk bersama pemerintah dan pihak DPRK agar semua ide dan aspirasi masyarakat dapat tertampung dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi sebelum qanun tersebut terbentuk.

“Dalam waktu dekat ini kita akan ajak element masyarakat Pemko dan pihak DPRK Sabang untuk membuat suatu keputusan dan rekomendasi menyangkut penyusunan dan jadwal resmi pembahasan qanun yang dinilai sangat penting ini,” tambahnya.

Jaringan Komunitas masyarakat adat atau JKMA itu sendiri Edyy menambahkan hingga kini pihaknya memang telah mengajukan beberapa hal yang penting untuk dibahas dalam penyusunan qanun mukim dan gampong tersebut termasuk ide untuk mengajak para masyarakat ikut serta dalam penyusunan draf qanun. Namun belum memperoleh respon positif dari para anggota dewan dan pemerintah Kota Sabang. (zal)

Sumber: http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=6320&tit=Berita%20Utama%20-%20Pembahasan%20Qanun%20Mukim%20Jalan%20Ditempat