Banda Aceh – Puluhan lembaga pegiat lingkungan, masyarakat sipil, masyarakat adat dan akademisi serta perwakilan pemerintah mendiskusikan nasib tata ruang Aceh pasca koreksi Mendagri di The Pade Hotel, Kamis (06/03/2014), dalam tema “Rencana Tata Ruang Aceh 2013-2033 yang ditinjau dari tata kelola Hutan Negara, Hutan adat, dan kawasan koridor ekosistem.”

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan propinsi Aceh Husaini Samaun, perwakilan Menteri Dalam Negeri, Direktur Walhi Nasional Abet Nego Tarigan, Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur dan Chairul Saleh dari Forum Tata Ruang Sumatera.

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan seminar ini bertujuan untuk mengindenfikasikan relasi tata kelola hutan negara, hutan adat dan kawasan koridor satwa di dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan mendapatkan pandangan publikterkait hal tersebut.

“Nasib tata ruang Aceh hingga kini masih dalam proses perbaikan terhitung semenjak tahun 2005 hingga 2014. Berbagai kepentingan belum sepenuhnya terpenuhi dalam tatar uang yang sedang digodok Pemerintah Aceh,” kata dia.

Walhi Aceh berpendapat bahwa beberapa substansi dari Qanun RTRW Aceh masih memerlukan koreksi dan klarifikasi dari Pemerintah Aceh dan DPRA, karena belum sejalan dengan penyelenggaraan tata ruang, terutama yang bertujuan untuk membangun keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkunagn buatan.

“Hal tersebut berkaitan langsung dengan denga UU RI Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan pasal 3 dan pasal 141 serta UU RI Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh,” sebut Muhammad Nur.

Ia juga mengungkapkan Walhi Aceh, Huma serta WWF Indonesia juga menemukan indikasi rendahnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Aceh 2014.

“Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat kecil dalam penyusunan RTRW Aceh, bukti nyata munculnya keberatan dan pelbagai sikap penolakan terhadap Qanun RTRW Aceh yang telah disusun dan berpotensi memunculkan gugatan hukum memlaui pengadilan atas rencana tata ruang tersebut.”

Muhammad Nur menambahkan, dengan minimnya partisipasi masyarakat sehingga berdampak hilangnya kawasan kelola mukim yang merupakan representrsi keberadaan masyarakat hukum adat Aceh di dalam RTRW Aceh. “Hal tersebut bertolak belakang dengan UUD RI yang justru mengakui secara eksplisit tentang kesatuan masyarakat hukum adat,” ungkapnya lagi.

“Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 yang secara tegas memisahkan antara hutan negara dan hutan adat. Keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat,” kata Muhammad Nur.

“UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh juga mengatur tentang secara eksplisit terkait lembaga adat, mukim dan gampong yang merupakan eksistensi dari keberadaan masyarakat adat di aceh,” pungkasnya. (Ndar)

Sumber: Atjehlink.com