RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94 pasal tersebut, mukim hanya sekali disebut, yakni pada Ketentuan Umum. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan: “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.” Sedangkan dalam operasionalnya, mukim sama sekali tidak disebut.

Kenyataan tersebut menimbulkan tanda tanya, yang jika diurai paling tidak bisa dikaitkan dengan dua alasan kultural, dan empat alasan yuridis. Dua alasan kultural adalah: Pertama, posisi mukim sebagai kesatuan atau persekutuan masyarakat hukum. Konsep ini, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 19 UU 11/2006.

Pakar hukum adat asal Aceh, almarhum Teuku Djuned (2003), menyebutkan kewenangan dan hak-hak persekutuan masyarakat hukum itu adalah: (1) menjalankan sistem pemerintahan sendiri; (2) menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya; (3) bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum; (4) hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya; (5) hak membentuk adat; (6) hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 67 UU 41/1999 tentang Kehutanan, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (3) ada wilayah hukum adat yang jelas; (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan mengacu pada konsep kewenangan yang disebut Teuku Djuned dan Pasal 67 UU Kehutanan, bahwa lembaga mukim di Aceh merupakan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kajian mutakhir berupa disertasi Dr Taqwaddin (USU, Medan, 2010), kenyataan hutan adat masih ditemui di Aceh. Dengan demikian, hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tidak boleh diabaikan.

Kedua, posisi Mukim sebagai strata pemerintahan sekaligus lembaga adat. Sebagai pemerintahan, Pasal 114 menentukan pembentukan mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain. Ia dipilih melalui musyawarah mukim. Ketentuan ini melahirkan dua amanah, yakni Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim, dan Qanun Aceh mengenai tata cara pemilihan imeum mukim (melahirkan Qanun 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim). Dalam Qanun ini juga diberikan klausul, bahwa Qanun 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim dinyatakan tidak berlaku lagi bila telah ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim.

Sebaliknya, jika belum ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim, Qanun 4/2003 itu tetap masih berlaku. Sementara sebagai lembaga adat, sebagaimana Pasal 98, imuem mukim sebagai salah satu lembaga adat, berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Qanun pelaksana pasal tersebut adalah Qanun 9/2008 dan Qanun 10/2008 tentang Lembaga Adat.

Empat alasan yuridis
Sedangkan empat alasan yuridis yang menimbulkan tanda tanya, adalah: Pertama, beberapa pasal dalam UU 11/2006 menguatkan posisi alasan kultural. Selain Pasal 114, pasal terkait lainnya adalah Pasal 141, Pasal 143, Pasal 145, Pasal 149, dan Pasal 213. Dalam Pasal 141, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan nilai Islam, sosial budaya, lingkungan, keadilan, pemerataan dan kebutuhan (ayat 1). Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah (ayat 3).

Dalam Pasal 143 ayat (2) ditentukan pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan wajib memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh. Pasal 145 disebutkan, segala kegiatan pembangunan bebas dari segala sengketa komunitas sosial atas tanah. Mengenai hak-hak masyarakat adat, secara jelas ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1). Terkait dengan posisi hak atas tanah, Pasal 213 ayat (2) menentukan pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota mengakui, menghormati, dan melindungi hak yang telah ada, termasuk hak-hak adat.

Kedua, secara langsung atau tidak, Putusan MK No 35/PUU-IX/2012 terkait dengan konsepsi hutan adat, sangat terkait dengan tata ruang. Putusan MK menganulir konsep hutan adat yang dalam UU 41/1999 dimasukkan dalam lingkup hutan negara. Dengan Putusan MK, posisi hutan adat dipisahkan dari konsep tersebut. Dengan Putusan MK ini, berimplikasi pada cara pandang negara terhadap lembaga dan masyarakat hukum adat yang harus berubah. Dalam konteks mukim, dengan konsep sebagaimana dijelaskan di atas, maka hutan mukim (sebagai hutan adat) adalah sesuatu yang ada dalam kenyataan masyarakat Aceh. Dengan demikian dalam pengaturan pengelolaannya, hutan mukim haruslah diikutkan.

Ketiga, dalam Raqan Tata Ruang yang sudah disahkan, yang dijadikan landasan konsiderans adalah Pasal 18B UUD 1945. Di samping itu, konsep hukum adat disebut dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e, menegaskan strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, salah satunya dengan meningkatkan peranan masyarakat termasuk kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan kawasan lindung. Pertanyaannya, mengapa dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas, serta pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup, kearifan lokal dan hukum adat tidak diberi ruang?

Keempat, UU 26/2007 tentang Tata Ruang, tidak meninggalkan konsep warisan budaya lokal. Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Ketentuan ini menandakan sesuatu yang khas di Aceh, dimana selain UU 26/2007, dalam hal penataan ruang juga diatur dengan UU 11/2006.

Di satu pihak kita menyayangkan mengapa mukim ditinggalkan dalam penataan ruang. Namun di pihak lain, ternyata penguatan mukim juga masih mengalami banyak kendala tersendiri. Aceh seperti tidak percaya diri pada pengaturan mengenai posisi mukim. Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, posisi mukim di Aceh sangat penting. Ia mewakili wajah struktur pemerintahan lokal di Aceh. Posisi mukim sama pentingnya dengan keberadaan nagari di Sumatera Barat, atau beberapa corak pemerintahan lokal lainnya di Indonesia yang justru tak memiliki ketentuan sekuat UU 11/2006.

Dengan UU tersebut, seharusnya menjadi alasan mukim dilibatkan. Logikanya, Aceh yang memiliki landasan sangat kuat bagi penguatan mukim, seyogianya menjadi momentum untuk memperkuatnya dalam berbagai lini. Antara lain dengan melibatkan mukim dalam berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bukan justru mengaburkan kuasanya sedemikian rupa, sehingga penguatan pemerintahan mukim pun semakin tertatih-tatih.

Oleh Sulaiman Tripa

* Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh. Email: st_aceh@yahoo.co.id

Sumber: Serambi Indonesia