tuhoe 3 peutimang - prang aceh

Persoalan peran dan signifikansi Aceh saat ini sedang dihadapi oleh Masyarakat Adat Aceh dan seluruh proletariat Provinsi Aceh. Untuk menyusun sejumlah pemikiran tertentu mengenai isu hangat tersebut, saya menganggap perlu sekali membuat sebuah persyaratan. Dalam konteks ini, saya berbicara sebagai kapasitas seorang penonton. Namun, ini mesti saya tuliskan, kendati “dari jauh”, tempat yang terkutuk, dari “luar kelembagaan Adat di Aceh”.

Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh meliputi pula hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad XVI, termasuk Inggris, Otto man, dan Belanda. Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad 18, dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad 18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang, Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya yang di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Peperangan Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, yaitu 26 Maret 1873, tepatnya setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah Aceh. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, tapi lagi-lagi pihak penjajah gagal. Pada 1892 dan 1893, Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh dan mengakui masyarakat Aceh yang belum terkontaminasi adat luar sangat tangguh untuk dikalahkan.

Dr. Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh. Dia memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka terhadap Aceh diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, J.B. Van Heutsz dinyatakan sebagai Gubernur Aceh dan bersama letnannya, Hendricus Colijn, merebut sebagian besar wilayah Aceh.

Sultan M. Dawod akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903, setelah dua istrinya, anak, serta ibundanya, terlebih dahulu ditangkap Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, hampir selu­ruh wilayah Aceh telah direbut Belanda.

Salah satu catatan penting pada Perang Aceh adalah tewasnya empat Jenderal Belanda, yaitu Mayor Jenderal J.H.R Kohler, Mayor Jenderal J.L.J.H. Pel, Demmeni, dan Jenderal J.J.K. De Moulin. Tewasnya empat Jenderal Belanda merupakan peristiwa satu-satunya yang pernah dialami Belanda sepanjang sejarah perjalanan kerajaan tersebut dalam menyerang wilayah lainnya.

Sementara itu, pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Gubernur Sumatera pertama, Moehammad Hasan).

Saat Jepang mulai mengobarkan api perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh Masyarakat Adat yang memperjuangkan Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.

Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan yang dimotori oleh Jepang. Namun, ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat adat Aceh, khususnya kaum perempuan mulai dilakukan personil tentara Jepang. Masyarakat adat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah peri­laku yang sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Karena itu, pecahlah perlawanan masyarakat adat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Sepeninggalan Jepang dan Indonesia merdeka, apakah kecamuk di Aceh reda? Perang tak pernah berakhir di Serambi Mekah. Sejak tahun 1976, sebuah organisasi bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dikecam berusaha memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung hampir 30 tahun.

Pasca-MoU pemerintah RI dan GAM, kecamuk melawan tatanan kepemerintahan RI belum berakhir. Namun, perlawanan ini lebih kepada hak-hak masyarakat adat Aceh yang terkesan dilenyapkan oleh pemerintah pusat. Maka, lembaga-lembaga adat seperti zaman dahulu kembali diperkokoh. Lahirlah qanun-qanun untuk pengembalian hak masyarakat adat Aceh tersebut.(*)

Oleh Basyuni, Tim Advokasi IOM

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi IIINovember 2007