KPHA-1

Banda Aceh – Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) mengadakan Seminar Hasil Kajian Analisis Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang sahkan oleh DPRA Aceh tanggal 27 Desember 2013 silam di Hotel Grand Nangroe, Rabu (29/01/2014).

Seminar tersebut bertujuan untuk mempublikasi hasil kajian analisis Qanun RTRWA yang telah disahkan oleh DPRA dan mencari masukan guna mempertajam hasil kajian Qanun RTRWA serta mempertegas masukan atau usulan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat agar diadopsi dalam subtansi tata ruang wilayah Aceh.

Kegiatan seminar tersebut ikut dihadiri oleh Instansi Pemerintah, Akademisi, perwakilan DPRA, Imum Mukim se-Aceh, Perwakilan Polda Aceh, Perwakilan Pangdam dan LSM pemerhati lingkungan serta BEM beberapa Universitas di Aceh.

Menurut Efendi Isma selaku Juru Bicara KPHA, tuntutan masyarakat terkait hak asal usul mukim sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh belum terakomodir dengan baik dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

“Hal ini juga ikuti kehilangan beberapa nomenklatur di dalam RTRWA tersebut seperti Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan rawa tripa sebagai kawasan lindung,” ujarnya.

Dalam proses penyusunan Qanun RTRWA, kata Efendi, kurang melibatkan masyarakat adat atau mukim gampong sebagai pemangku kepentingan langsung dari kebijakan penataan ruang dan wilayah Aceh. “Hal tersebut diyakini bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011,” tambahnya.

Selain itu, menurut Efendi, RTRW Aceh juga tidak memberikan ruang keterlibatan masyarakat adat Aceh yaitu mukim dan gampong dalam pengelolaan sumber daya alam. (Ndar)

Sumber: Atjehlink.com