tuhoe 10 peutimang dpra (dpra.nad.go.id)(http://dpra.nad.go.id)

Makna Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, telah mencerminkan perwujudan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Aceh. Sultan Aceh Darussalam semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan Syariat Islam sebelum, saat, dan bahkan setelah penjajahan Belanda pada tahun 1873. Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh bersama para ulama memperjuangkan agar pemerintah Republik Indonesia dapat mengundangkan berlakunya kembali Syariat Islam secara kaffah bagi rakyat Aceh.

Usaha tersebut membuahkan hasil, meskipun dalam kewenangan yang terbatas pada bidang hukum kekeluargaan saja (AI Ahwal Al Syakhshiyah), yaitu dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah di Daerah Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan di Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kondisi sekarang, banyak qanun telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Belum sepenuhnya memperhatikan Keberlangsungannya dan perkembangan adat istiadat Aceh. Hukum yang berlaku di Aceh diciptakan yang ditakuti oleh rakyat Aceh sendiri. Peraturan dibuat dan diberlakukan bagi rakyat biasa. Pengetukan palu pengesahan Qanun Hukum Jinayat (Pidana Islam) dan Qanun Acara Jinayat disahkah oleh tujuh dari delapan fraksi menyatakan setuju klausul hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah pada hari Senin, 14 September 2009 lalu.

Qanun jinayat itu antara lain memuat klausul sejumlah sanksi, termasuk sanksi potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina yang berkeluarga. Sebuah sanksi terhadap pelanggaran pidana yang biasa dipraktikan di negara-negara yang melaksanakan Syariat Islam.

Ada yang menuduh produk hukum itu adalah propaganda sebagian elit politik Aceh tentang pilihan politik penegakan Syariat Islam di Aceh sebagai cara bagi elit politik untuk mempertahankan pendukung politik kelompoknya. Hukum Islam itu diterapkan untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di muka bumi dan bukan untuk menakut-nakuti. Salah seorang Ulama Aceh, Abu Panton, mengajak Pemerintah Aceh bersama masyarakatnya perlu lebih dulu membentuk manusia sadar kepada hukum. Hal ini dilakukan dengan jalan memberikan pengetahuan tentang aqidah, pemantapan dan penghayatan Syariat Islam. Setelah mereka sadar terhadap aqidah dan Syariat Islam, baru pelaksanaan hudud (hukuman) penuh bagi orang yang melanggar hukum jinayat dapat diberlakukan.

Perlu diingat, pemberlakukan qanun jangan merugikan Aceh sendiri. Qanun berlebihan bisa merugikan Aceh, investasi tidak mau masuk, orang luar tidak mau ke Aceh, pergi ke Aceh seperti memasuki daerah seram dan ada ketakutan, apa hal ini diperhitungkan oleh DPRA Aceh. Sedangkan Pemerintah Aceh sendiri menolak dan keberatan terhadap rancangan qanun tersebut. Menolak Qanun Jinayat dan Acara jinayat, yang memasukan hukuman rajam bagi pelaku zina (penzina) yang telah menikah akan dikenai hukuman rajam sampai mati. Kontroversi yang paling serius antara pihak legislatif dan eksekutif Aceh.

Rancangan Qanun (Raqan) Jinayat dan Hukum Acara Jinayat disahkan di tengah aksi pro-kontra. Saling lempar pantun di media massa telah menjadikan rakyat Aceh trauma, psikologi masyarakat tertekan dan berubah sehingga ada yang menolak qanun berlaku di Aceh. Produk hukum ini ditakutkan hanya berlaku dan implementasinya bagi masyarakat Aceh.

Kita tahu bahwa otonomi khusus telah melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, mencakup seluruh aspek hukum dan ketentuannya dalam Syariat Islam. Syariat Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, aspek hukum publik maupun hukum privat. UU ini membahas bidang-bidang hukum Syariat Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci telah diatur dalam qanun yang menetapkan hukum materil dan hukum formal.

Menurut Mendagri, pengesahan qanun itu harus disetujui oleh kepala daerah. Gubernur Aceh tidak mau tanda tangan. Berarti ada satu hal yang kurang dari situ, dari sisi aturan hukumnya. Pengesahan Qanun Jinayat itu telah dan masih dikaji secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM karena pemberlakuan sebuah Perda (qanun di Aceh) harus dilihat dalam tataran nasional.

Semua peraturan yang telah disahkan memang wajib dijalankan oleh pemerintah. Pemberlakuan hukum harus memiliki pengakuan sosial dan ada penerimaan masyarakat. Tanpa hal itu pemberlakuan hukum rajam itu tidak akan efektif. Elemen sipil masyarakat Aceh yang menolak bisa mengajukan keberatan tentang qanun itu dengan mengajukan uji materil (judicial review) ke Mahkamah Agung.

Dalam draf qanun yang disahkan, pasal 24 ayat (1) menetapkan hukuman 100 kali cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah. Di ayat (2) disebutkan, bagi pelaku jarimah seperti yang disebutkan di ayat (1) bisa juga dikenakan hukuman penjara 40 bulan.

Sejak Draf Qanun Jinayat dirumuskan oleh eksekutif dan kemudian diserahkan pada legislatif, terjadi peminggiran terhadap aspirasi masyarakat sipil. Sejumlah kalangan juga menilai penerapan sanksi rajam dan potong tangan itu terlalu terburu-buru. Dalam hal ini Aceh dinilai melangkah terlalu jauh dalam menerapkan Syariat Islam.

Salah seorang Anggota dari Perkumpulan Masyarakat Aceh se-Dunia atau World Acehnese Association (WAA), Tarmizi Age, menilai pengesahan qanun diduga adalah proyek Jakarta. “UU ini digolkan karena para politisi itu memperoleh dana dari Jakarta. Pemberlakuan Syariat Islam, kata Tarmizi, bukan cita-cita yang ingin diraih pascaperjanjian Helsinki. Apalagi, fenomena saat ini pelaksanaan syariat penuh dengan nuansa politik.” Tarmizi menolak keras hukuman cambuk di depan umum, yang saat ini diberlakukan di Aceh.

Sementara itu, kalangan aktivis sipil di Aceh mendesak agar legislatif dan pemerintah Aceh tidak terburu-buru mengesahkan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Rencana pengesahan itu dinilai tergesa-gesa dan sarat dengan kepentingan politis. Meski memuat aturan potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi penzina, tak ada aturan yang menyebutkan soal perampokan, korupsi, dan pembunuhan. Kalangan aktivis menilai, aturan tersebut hanya akan menyentuh kalangan masyarakat kelas bawah.

Oleh Bahagia Ishak, Mahasiswa Pascasarjana Unsyiah. Ketua Umum Forum Wacana Indonesia (FWI).


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi X, Oktober 2009