BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk mendesak kabupaten/kota agar segera mengeluarkan Qanun tentang Mukim. Sebab, dengan adanya qanun yang mengatur tupoksi, wewenang, kelembagaan, dan pembiayaan pemerintahan mukim tersebut, maka mukim akan mempunyai payung hukum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Agar lebih tepat sasaran, maka imum dan imum mukim meminta agar mereka juga ikut dilibatkan dalam penyusunan qanun tersebut.

Demikian antara lain isi rekomendasi Rapat Kerja Mukim se-Aceh 2009 yang dibacakan Zainal Abidin, imum mukim dari Lapang, Aceh Utara, pada penutupan Rapat Kerja (Raker) itu di Hotel Regina Banda Aceh, Selasa (20/10). Raker yang dilaksanakan sejak Senin (19/10) oleh Biro Pemerintahan Setda Aceh, ditutup Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar.

Menurut Zainal, peserta rapat tersebut juga merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dapat mengalokasi dana untuk pemerintahan mukim, meningkatkan kapasitas aparatur mukim, serta meminta sekretaris mukim agar diangkat menjadi PNS atau ditarik PNS untuk ditempatkan di kemukiman. Dikatakan, mukim juga menginginkan adanya satu rancangan peraturan gubernur tentang alokasi dana untuk operasional mukim yang tentunya dengan besaran dana yang proporsional. “Khusus untuk tahun 2010, idealnya alokasi anggaran operasional mukim dialokasikan oleh masing-masing kabupaten/kota tanpa menunggu usulan anggaran dari mukim,” demikian isi lain dari rekomendasi itu.

Rekomendasi lain yang dihasilkan dalam raker tersebut, menurut Zainal, adalah mukim menginginkan agar mereka ikut dalam memberi rekomendasi isi pengelolaan SDA, termasuk galian C, di wilayah kemukimannya serta mukim berhak memperoleh bagi hasil dari retribusi galian C. Dijelaskan, mukim juga mengharapkan agar dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah kemukimannya dan bersama pihak gampong mukim berhak terlibat penuh dalam proses pengembangan kawasan gampong yang dilakukan pemerintah atau pihak ketiga. Mukim juga ingin mengatur pengurusan/pengelolaan laut, hutan, danau, sungai, dan sawah yang menjadi hak ulayat mukim berdasarkan adat, serta memberi rekomendasi izin atas investasi yang masuk ke wilayah kemukimannya.

Usai dibacakan, Zainal kemudian menyerahkan rekomendasi itu kepada Wakil Gubernur, Muhammad Nazar. Menanggapi hal tersebut, Wagub saat menutup acara itu mengatakan, dalam rakor nanti pihaknya akan menginstruksikan kepada bupati/walikota agar Qanun Tentang Mukim segera dikeluarkan. “Sebenarnya, hal itu sebelumnya udah pernah kita instruksikan kepada bupati/walikota dan bahkan sudah kita sampaikan ke Mendagri. Tapi, karena belum terlaksana, kedepan kita akan kita instruksikan kembali,” ujarnya.

Menyangkut permintaan mukim yang terkait dengan izin, Wagub Nazar menyatakan untuk masalah itu perlu dilakukan penelaahan yang intens lebih dulu. Sehingga kebijakan yang diambil tidak keliru. Sedangkan terkait permintaan agar sekretaris mukim diangkat menjadi PNS atau ditarik dari PNS untuk ditempatkan di kemukiman, Wagub menyatakan pihaknya akan mencoba memperjuangkan hal itu.

Selain itu, Wagub juga meminta seluruh imum mukim dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong, pendidikan, adat istiadat, dan syariat Islam di wilayahnya. Dengan demikian, roda pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan. “Kami juga meminta mukim dapat berperan aktif dalam menghidupkan kembali masjid dan meunasah sebagai pusat kegiatan masyarakat, pembinaan gampong ditingkatkan, dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan. Untuk mendukung semua itu, kita juga sedang berupaya agar kesejahteraan mukim dapat ditingkatkan,” pungkas Wagub Nazar.

Sebelumnya, ketua panitia, Drs HM Ali Alfata, yang juga Kepala Biro Pemerintahan dalam laporannya menjelaskan, raker yang diikuti 185 peserta dari 23 kabupaten/kota di Aceh itu telah berjalan dengan baik. “Narasumber dalam raker ini selain dari Pemerintah Aceh, juga diundang dari DPRA, Polda, BPM, MAA, MPU, dan dari kalangan profesional,” ujarnya.

Menurut Ali Alfata, output yang diharapkan dari raker itu antara lain adanya pemahaman dari imum mukim dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat, dan sosialisasi qanun Aceh yang berkaitan dengan mukim. Selain itu, tambahnya, kegiatan itu juga diharapkan menjadi solusi langkah revitalisasi pemerintahan mukim sesuai dengan amanah UUPA.(jal)

Sumber: www.serambinews.com