tuhoe 6 meuhaba orang_miskin_dilarang_sekolahMenjadi miskin di Indonesia itu tidak bermakna. Orang miskin dianggap tidak ada. Yang ada dan bermakna itu adalah uang dan kekuasaan. Mereka yang memiliki banyak uang dapat berbuat apa saja, termasuk membeli kekua­saan. Dan kekuasaan untuk mendera mereka yang miskin. Mereka yang miskin adalah orang-orang usiran. Mereka adalah orang-orang kalah.

Pedagang-pedagang kaki lima mempertahankan nafkah hidup mer­eka dan bentrok dengan petugas-petugas. Perempuan-perempuan tua menangisi kios-kios darurat mereka yang dihancurkan pihak ketertiban kota. Mereka ini orang-orang yang dirampas nafkah hidupnya. Pend­eritaan mereka sama dengan para pejabat yang dicopot dari jabatannya. Stres dan depresinya sama, kalau saja para pejabat kota itu merefleksi diri apabila diperlukan sama oleh kekua­saan yang lebih atas, yakni dirampas sumber kemakmuran mereka.

Mereka yang digusur dari tempat tinggalnya yang resmi atau tidak resmi. Kekuasaan dan uang jeli meli­hat peluang sekecil apa pun untuk di­jadikan alasan merebut lahan rakyat. Lahan-lahan strategis di kota-kota besar diteliti kelemahan-kelemahan legalitasnya untuk direbut dan dijadi­kan tempat pengembangan modal raksasa. Ikan besar memangsa ikan-ikan kecil untuk mempertahankan hidup. Taring-taringnya yang tajam adalah uang dan tenaganya adalah kekuasaan negara.

Apakah tugas negara? Untuk apa negara dibentuk? Bagaimana negara ini dulu dibentuk?

Tugas negara adalah melindungi rakyatnya dan memberikan kes­ejahteraan pada rakyat. Semua kekayaan negara ini dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Semua kekayaan negara ini dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bukankah negara ini terbentuk oleh kekuatan rakyat? Bukankah para pemimpin dan partai-partai politik itu sejak zaman pergerakan nasional tak ada maknanya tanpa didukung oleh rakyat? Pemerintah kolonial bukan takut pada para pemimpin dan partai-partai politik, tetapi takut terhadap kekuatan rakyat yang ada di belakangnya. Inilah sebabnya para pemimpin yang populer lebih ditakuti penjajah daripada pemimpin cerdas yang didukung oleh sedikit massa rakyat. Begitu pula hanya partai-partai besar yang anggotanya massal ditakuti oleh pemerintah kolonial.

Rakyat adalah alasan mengapa negara ini ada. Dan setelah negara ini berusia lebih dari 60 tahun, rakyat menjadi mangsa negara. Tanah dan tempat hunian mer­eka direbut. Sumber kehidupan mereka dimatikan. Hutan-hutan mereka (adat) digasak tanpa menghormati sama sekali tradisi yang telah ribuan tahun usianya. Lantas siapa yang akan melind­ungi rakyat? Melindungi rakyat miskin itu?

Hikayat si miskin kontemporer ini masih terus berlanjut. Layar kaca dan surat kabar masih akan dipenuhi kisah-kisah pengusiran rakyat miskin. Di negara-negara maju, hikayat si miskin ini ada di luar layar. Si miskin itu menjadi tanggungan negara. Ada dana sosial khusus untuk rakyat miskin mereka. Dari mana uangnya? Dari mereka yang kaya raya. Dari pajak kaum pengusaha, artis, selebritis yang kaya raya. Kaum miskin dilindungi oleh negara. Padahal, banyak negara di Eropa yang merupakan warisan dari kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, malah merupakan musuh rakyat. Namun, mereka justru peduli pada rakyatnya yang miskin.

Di negara yang tingkat kemiskinan rakyatnya masih tinggi seperti Indo­nesia, kerja Departeman Sosial meru­pakan tugas negara yang sesungguh­nya. Negara itu Departemen Sosial itu sendiri. Ke mana larinya kekayaan negara ini? Ke mana pajak-pajak itu disalurkan? Untuk dijadikan modal negara agar kelak dapat mense­jahterakan rakyatnya? Berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian? Atau untuk mengatasi kemiskinan?

Bukankah mereka yang diusir, didera, digusur, seharusnya malah dilindungi dan dibela oleh negara? Mereka yang tidak bekerja diberi tunjangan hidup. Mereka yang tak mampu pergi ke ru­mah sakit diberi santunan kesehatan. Mereka yang tak mampu menyeko­lahkan anak-anaknya diberi tunjan­gan pendidikan. Karena orang-orang miskin milik negara. Kemiskinan itu sendiri produk negara.

Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya. Justru mereka yang berusaha bekerja semampunya di pinggir-pinggir jalan dirampas pekerjaannya. Mereka yang hidup dari menarik becak dibatasi ruang geraknya. Mereka yang memi­liki rumah di tempat-tempat strategis diusir lewat pengadilan. Mereka yang menampung para pekerja di perusa­haan dimatikan bidang usahanya.

Ke mana si miskin mengadukan nasibnya, kalau negara sendiri tidak peduli akan keberadaannya?

Mereka lari ke luar negeri untuk men­jual tenaga sebagai kuli dan pemban­tu rumah tangga. Si miskin mencari jalannya sendiri untuk meneruskan hidup. Di sini pun apabila mereka mendapatkan masalah dengan para majikan, negara tetap tidak peduli. Negara tidak memiliki payung hukum untuk melindungi warga miskinnya di tanah orang. Hanya peristiwa-per­istiwa spektakuler saja negara mau turun tangan setelah itu si miskin tetap dibiarkan mengais rezekinya sendiri-sendiri.

Apa gunanya negara? Si miskin milik siapa?

Di zaman kuno, si miskin adalah milik bersama. Miskin bersama makmur bersama, dalam lingkun­gan kecil terbatas. Itulah gunanya ada lumbung-lumbung kampung. Namun, di masyarakat kerajaan, kemiskinan mulai menggejala sebagai kelompok marginal, aki­bat munculnya feodalisme dan lembaga besar bernama negara (kerajaan). Si miskin muncul ketika negara muncul. Di zaman lem­baga kerajaan, kemiskinan tidak dipedulikan, seperti negara mod­ern sekarang di Indonesia.

Akan tetapi, kita tidak sedang membangun kembali negara kerajaan. Indonesia adalah negara republik. Dengan demikian negara modern Indonesia merupakan kombinasi organisasi kampung yang egaliter dengan organisasi besar kerajaan feodal. Kombinasi akan berjalan sehat apabila pluralisme organisasi kampung menampung persoalan kemiskinan mereka yang diserahkan ke organisasi negara untuk dipecahkan. Dari bawah ke atas dan kembali ke bawah dengan solusi yang beragam.

Memecahkan kemiskinan dari pusat negara merupakan kerja raksasa yang kurang realistik. Kerja demikian me­merlukan adanya hierarki kekuasaan yang monolitik. Keras, ketat, otoriter. Dan itu berhasil dilakukan oleh Cina. Indonesia tidak mau diperlakukan de­mikian. Tidak mau dari atas ke bawah. Itulah sebabnya dibangun otonomi daerah.

Namun, otonomi daerah tak me­mecahkan apa pun tentang kemiski­nan kalau cara kerja lama tetap diberlakukan. Daerah-daerah hanya memindahkan sistem pusat di daerah masing-masing, jadi tetap dari atas ke bawah, hanya terbatas di daerah-daerah. Belum terbangun sistem hubungan dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Kemiskinan tetap menjadi urusan negara pusat dan atas.

Kemiskinan adalah urusan kampung, daerah. Dan daerah hanya mampu mengatasinya dengan bantuan negara yang memiliki strategi nasion­alnya. Kalau kemiskinan diselesaikan di tingkat kampung, tingkat daerah, negara tugasnya hanya menghimpun kekayaan nasional yang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah miskin yang sama sekali tak mampu mengatasi kemiskinan daerahnya. Otonomi adalah memecahkan kemiskinan daerahnya sehingga tak perlu warganya lari kerja sebagai TKI ke luar negeri, bahkan lari ke daerah lain yang lebih makmur.

Indonesia ini terlalu besar, terlalu luas dan terlalu banyak. Namun, demikian, sistem negara kerajaan yang cocok, yaitu feodalistik dan otoriter, tetapi setiap kali negara berbuat demikian, rakyat berontak. Dan ketika sistem kampung yang egaliter diberikan, persoalan tak jelas ujung pangkalnya karena alamat kritik kekuasaan men­jadi tak jelas. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?

Hikayat si miskin di Indonesia hanya dapat dipecahkan dalam sistem paradoksal, dari kekuasaan bawah ke atas, dari kekuasaan atas ke bawah. Kondisi sekarang ini tak jelas, apakah kita menganut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.***

Oleh Rusliadi. Aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VI, Juli 2008