Kepala Subdit Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian Lingkungan Hidup, Yuli Prasetyo Nugroho mengimbau masyarakat adat agat tidak perlu takut berlebihan terhadap kawasan hutan adat di daerahnya, karena kawasan hutan adat dilindungi oleh undang-undang.

“Setiap pergantian rezim tentu ada saja kebijakan yang berubah terkait kawasan hutan. Nah, pada rezim Pak Jokowi, hutan adat sudah mulai mendapatkan perhatian lebih. Sekarang sudah ada 18 kawasan hutan adat ditetapkan di Indonesia. Kita punya Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 untuk hal ini,” kata Prasetyo.

Selain itu, tambah Prasetyo, Permen LHK Nomor 34 Tahun 2017 juga menegaskan perlindungan terhadap kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Negara telah menjamin dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

“Karenanya, diperlukan kerja sama yang sinergis antara LSM adat, lembaga adat, dengan pemerintah. Pak Presiden sudah dua kali menyampaikan hal ini dalam pidatonya, bahwa pengakuan masyarakat adat dimulai dari kabupaten dan provinsi, ini penting,” tegas Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah kabupaten dan provinsi lebih menguasai dan memahami wilayahnya tinimbang pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengakuan pertama harus dimulai dari pemerintah daerah masing-masing.

“Nah, di Aceh ada UUPA. Segala sesuatu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan terlalu cepat ke pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo memaparkan bahwa hutan adat jangan sampai mengubah fungsi hutan sesungguhnya. Kata dia, ada beberapa fungsi hutan utama, yakni fungsi ekonomi, fungsi budaya dan fungsi religi, serta fungsi konservasi.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017