Geulanggang Rayek DSCN7515.MOV_snapshot_04.30_[2018.07.16_09.59.21]tuhoe–Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Rakornas Hutan Adat Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengundang 16 wakil pemerintah provinsi dan 46 pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk membahas persiapan Rakornas (Jakarta, 13/1/2018). Dalam rapat persiapan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa salah satu tujuan penetapan hutan adat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, Menteri LHK berpendapat bahwa hutan adat dapat menjadi solusi penyelesaian konflik tenurial.

Siti Nurbaya menginstruksikan kepada para kepala daerah agar mempersiapkan seluruh data kelengkapan hutan adat, meliputi kebijakan daerah, data sosial masyarakat hukum adat, serta peta wilayah dan hutan adat.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menyambut baik Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

“MHA itu lebih dulu berdiri ketimbang negara. Dengan adanya Putusan MK tersebut semakin memperjelas bahwa MHA (mukim) menjadi penyandang subjek dan pemilik hutan adat tersebut,” katanya.

Selain itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali yang juga hadir dalam rapat tersebut menambahkan bahwa sejak dulu di Aceh Besar hutan adat dikuasai dan dikelola secara komunal. Di Aceh Besar, kata dia, selain hutan adat ada juga padang meurabe untuk pengembalaan ternak.

“Kini sebagian lahan adat tersebut telah dikuasai oleh perusahaan HTI yang tidak memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Aceh Besar. Harapan kami, hutan adat dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat di Aceh Besar,” ujarnya.

Sebelum mengikuti Rakornas, Pemerintah Aceh terlebih dulu melakukan Rapat Penetapan Hutan Adat di tingkat provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18 Januari 2018 di aula pendopo wakil gubernur yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Nova menyampaikan bahwa adanya pengakuan atas hutan adat, hasil hutan di wilayah pengakuan bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi fungsi hutan demi kepentingan rakyat.

“Saya lihat selama ini banyak kasus yang menimpa masyarakat Aceh terkait hutan adat. Saya berharap ke depan keberadaan hutan adat tidak direkayasa demi kepentingan bisnis. Hak rakyat harus menjadi milik rakyat. Jangan diplot sebagai cagar sehingga masyarakat dianggap melanggar hukum ketika mengelola kawasan hutan adat,” kata Nova.

Pemerintahan mukim sebagai bagian masyarakat hukum adat di Aceh pun telah mengusulkan penetapan hutan adat kepada KLHK sebelum adanya Rakornas tersebut. Usulan itu sebanyak 9 lokasi. Tiga lokasi di wilayah Kabupaten Pidie (Mukim Beungga, Mukim Kunyet, dan Mukim Paloh), dua lokasi di wilayah Aceh Jaya (Mukim Panga Pasi dan Mukim Krueng Sabee), satu lokasi di Aceh Barat (Mukim Lango), dan tiga lokasi di Aceh Besar (Mukim Gunung Biram, Mukim Lampanah, dan Mukim Blang Mee).

Dalam Rapat Penetapan Hutan Adat Aceh yang dipimpin oleh Nova Iriansyah tersebut turut dihadiri Bupati Pidie, Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Jaya, Ketua Majelis Adat Aceh, Akademisi, perwakilan JKMA Aceh, dan perwakilan Walhi Aceh.

“Hutan-hutan ini nantinya akan diadvokasi sehingga secara resmi bisa tercatat sebagai hutan adat dan tidak memunculkan sengketa di kemudian hari,” jelas Nova.

Bupati Pidie, Roni Ahmad mengakui bahwa di daerahnya baru ada tiga mukim yang mengusulkan penetapan hutan adat. “Kita perlu membuat persiapan yang lebih matang agar mukim lain pun bisa ditetapkan sebagai hutan adat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Ramli MS, menuturkan, untuk mempercepat penetapan dan pengakuan hutan adat di Aceh, diharapkan kepada Gubernur Aceh dapat mengeluarkan surat kepada para bupati terkait dengan rencana penentuan hutan adat di masing-masing kabupaten.

Lain halnya dengan Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri Sofyan yang berpendapat untuk usulan penetapan hutan adat ke KLHK, Aceh Jaya sudah ada usulan dua wilayah mukim sehingga tersisa 19 mukim lagi.

“Saya berharap kepada Pemerintah Aceh melalui wakil gubernur dapat memfasilitasi adanya penambahan usulan penetapan hutan adat di Aceh Jaya,” ucapnya.[zul arma]

Laporan ZULFIKAR ARMA
—Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018