pakat tabila - bg pulau nasi

 Enam Mukim di Aceh Masuk Prioritas

 JKMA ACEH—Sesuai dengan Keputusan MK 35 Tahun 2012, menyebutkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, akan tetapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, setiap mukim yang memiliki kewilayahan tentu mempunyai hutan adat.

Sebuah keistimewaan bagi Aceh, ada enam mukim di Tanah Serambi ini diprioritaskan masuk verifikasi kewilayahan hutan adat. Hal ini tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, negara mengakui enam mukim di Aceh sebagai wilayah yang memiliki hutan adat yang patut ditentukan batas wilayahnya. Negara pun berkeinginan agar hutan adat di wilayah enam mukim ini dapat diverifikasi segera mungkin agar dapat terlindungi dari ‘hasrat liar’ yang tidak diinginkan.

Keenam wilayah mukim dari Aceh yang ditetapkan oleh kementerian Lingkungan Hidup itu akan diverifikasi oleh kementerian sehingga masuk dalam peraturan daerah (perda) sesuai pengakuan masyarakat hukum adat.

Proses verifikasi dilakukan pemerintah melalui rapat bersama sejumlah delegasi dari daerah yang dilaksanakan pada 17 Februari 2016 kemarin. Keenam mukim di Aceh yang masuk verifikasi hutan adat antara lain Mukim Lango (Aceh Barat), Mukim Beungga (Pidie), Mukim Pulau Nasi, Mukim Krueng Raya, Mukim Lampanah (Aceh Besar), Mukim Sarah Raya (Aceh Jaya). Kegiatan pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Peninsula, Slipi Jakarta. Lantas, apa keistimewaan enam mukim ini?

pakat tabila - surat menteriMukim Lampanah

Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, terletak di bagian barat pesisir pantai yang diapit oleh Selat Malaka dan bukit di kaki gunung Seulawah Agam. Mukim ini sekitar 54 kilometer dari Banda Aceh (ibukota Provinsi Aceh). Ada lima gampông dalam wilayah Pemerintahan Mukim Lampanah: Gampông Ujong Keupula, Gampông Ujong Mesjid, Gampông Lampanah, Gampông Beureunut, dan Gampông Leungah.

Secara geografis, Mukim Lampanah merupakan daerah perbukitan yang letaknya tepat di bawah kaki gunung Seulawah Agam. Namun, di daerah ini juga terdiri atas dataran rendah. Luas keseluruhan sekitar 13.012.69 ha dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 2.578 jiwa.

Sebagai daerah yang didominasi perbukitan dan hutan, sudah tentu masyarakat sekitar hidup dari berladang dan berkebun. Selain itu, ada juga yang beternak dan bertambak. Karena daerah ini juga tidak jauh dari laut, sebagian masyarakat mengabdikan hidupnya dari laut.

Mukim Krueng Raya

Mukim Krueng Raya terletak sekitar 40 kilometer dari Banda Aceh. Jalan menuju ke Mukim ini amat baik, karena memang jalan aspal dan merupakan lintasan umum. Maka itu, jarak tempuh dari Banda Aceh ke Mukim Krueng Raya hanya lebih sedikit dari satu jam.

Mukim Krueng Raya diapit oleh laut dan bukit. Daerah ini juga terkenal sebagai penyumbang destinasi wisata bagi Provinsi Aceh. Ada banyak lokasi wisata di wilayah Mukim Krueng Raya, mulai wisata laut (pantai) sampai pada wisata bukit (hutan).

Mukim Pulau Nasi

Mukim Pulau Nasi merupakan salah satu mukim di wilayah Aceh Besar. Mukim ini terletak di Kecamatan Pulo Aceh. Ada lima gampông dalam wilayah Mukim ini: Deudap, Alue Reuyeueng, Pasie Janeng, Lamteng, dan Rabo. Luas wilayah keseluruhan sekitar 2.729 ha.

Mukim ini dihuni 447 kepala keluarga dengan jumlah penduduk keseluruhan 1.563 jiwa. Sebagai daerah yang dikelilingi laut, mata pencaharian utama masyarakat di sini adalah nelayan dan petani. Di samping itu, ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan peternak.

Mukim Beungga

Mukim Beungga terletak dalam kawasan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Jarak tempuh sekitar 25 Km arah utara dari ibukota kabupaten. Mukim ini punya jargon yang dihasilkan dari Duek Pakat Mukim Beungga, Januari 2010 silam, yakni “Saban-saban taseumiké beu sabé tapubuet, mangat jeut keu buet ban cita-cita, tapeudong hukom atô beu-adé mangat beuseujahtera dalam Mukim Beungga.”

Sebagai daerah yang dikeliling hutan, masyarakat Beungga berpandangan bahwa kawasan hutan adat mukim sangat penting dengan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah Kabupaten Pidie pun serius memberikan dukungan percepatan penetapan wilayah hutan adat.

Mukim Lango

Mukim Lango sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. Mukim ini berada di hulu Krueng Meureubo, Aceh Barat. Secara administratif, Mukim ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pante Ceureumen.

Ada empat gampông dalam Mukim ini: Lango, Lawet, Canggai, dan Sikundo.

Mukim Sarah Raya

Mukim Sarah Raya merupakan salah satu mukim di Aceh Jaya. Wilayah Mukim ini juga menjadi prioritas pemerintah untuk diverifikasi sebagai wilayah hutan adat. Ada enam gampông dalam Mukim ini: Sarah Raya, Alue Jang, Buket Keumuneng, Ceuraceu, Alu Punti, dan Tuwi Peuriya.

Nama Sarah Raya diambil dari kata Sarah yang artinya ‘endapan pasir dan batu sungai’. Raya maknanya ‘besar’. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada, di sana mengalir sungai dengan kelebaran mencapai 270 meter.

Pengakuan Negara

Sepanjang masih ada pengakuan negara, masyarakat hukum adat berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Inilah keistimewaan bagi enam mukim di Aceh yang sudah diakui dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk verifikasi hutan adat. Tentunya ada harapan agar wilayah mukim lain juga mendapatkan pengakuan yang sama dari negara. Semoga!

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016