berita_149507_800x600_desa
KBRN, Banda Aceh: Penguasaan pengelolaan sumberdaya alam pasca lahirnya undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014 sebagai upaya untuk memperbaiki sistim tatakelola pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat di Aceh.
 
Pasca lahirnya Undang Undang Desa tersebut, dinilai sistim pengelolaan sumberdaya alam membingungkan masayarakat adat, dimana diketahui Aceh mempunyai kekhususan tersendiri dalam hal pengelolaan, yaitu adanya pemerintahan mukim yang membawahi sejumlah gampong/desa di setiap wilayah di Aceh.
 
Oleh karena itu, perlu melihat apakah Undang-Undang Desa ini menjadi peluang bagi pengelolaan SDA atau menjadi ancaman terhadap kelestarian adat dan pengelolalaan SDA yang ada dibawah mukim di Aceh.
 
Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh mengadakan Seminar & Workshop: “Implikasi UU Desa Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat Mukim di Aceh” di Banda Aceh, Kamis (19/3/2015).
 
Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma berharap, kegiatan ini dapat mencari solusi terbaik terhadap penerapan Undang Undang Desa agar dapat berjalan seiring dengan pemerintahan mukim di daerah ini.
 
Pada acara seminar itu menghadirkan pemateri yaitu Kepala Biro pemerintahan Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Aceh, serta dari Majelis Adat aceh.
Seminar & Workshop: “Implikasi UU Desa Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat Mukim di Aceh” itu, melibatkan seluruh pengurus forum mukim se-Aceh, unsur eksekutif dan legislative, LSM dan media. (RZ/AKS)
 
Sumber: RRI.co.id