“Peranan anda sebagai mukim kepada pemerintah di kemukiman sangat besar, bersama dengan geuchik anda adalah ujung tombak, ujung rencong bagi pembangunan Aceh”. Ujar Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandy Yusuf dalam sebuah dialog resmi dengan Imum Mukim se-Aceh di Asrama Haji Banda Aceh, 14 April Silam. Bertepatan dengan pelaksanaan pesta Rakyat Aceh, “Diwana Cakradonnya”.

Acara dialog ini bertemakan, “mengangkat kahazanah budaya dan mengembalikan harkat dan martabat Mukim Se – NAD dalam menjaga perdamaian, mengelola dan melestarikan sumber daya alam”. Pertemuan ini sejak awalnya difasilitasi oleh Jaringan komunitas masyarakat adat (JKMA) Aceh, dengan dibantu oleh beberapa lembaga yang menjadi pendonor.

JKMA Aceh, sebuah lembaga yang dikenal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Aceh, ingin memberikan kontribusi mereka dengan mempertemukan pegiat pemerintah Mukim di Aceh dengan Pucuk pimpinan Pemrintahan Aceh. Hal ini dilakukan JKMA Aceh dalam upaya mendapat pengakuan pemerintah Mukim sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Bagi aktifis JKMA Aceh, acara ini sekaligus konsolidasi Pemerintahan Mukim Se-Aceh Ke-1. Dengan tujuan untuk memperjuangkan pengakuan, penguatan dan pemberdayaan pemerintah mukim di Aceh. Sekitar 600 Imum Mukim seluruh Aceh dari 23 kabupaten/kota hadir pada pertemuan itu.

Berbagai hal timbul dalam dialog ini, mulai status hakum, hak dan tuntunan mukim, hingga ke pelaksanaan kewenangan mukim di lapangan dan hak ulayat yang belum jelas, menghiasai dialog gubernur dengan imum mukim.

Menurut Gubernur, dalam Musrembang, Mukim dan Geuchik berada pada posisi yang strategis. Hal-hal yang diperlukan dan terjadi di masyarakat, sudah tentu yang paling tahu adalah mukim dan geuchik itu sendiri, termasuk dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu menurut pengakuan gubernur NAD, fungsi dan peran mukim cukup penting.

Menurut sejarahnya mukim merupakan lembaga adat yang mengurusi masalah sengketa adat di wilayahnya seperti tentang pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya, hak berburu, penangkapan ikan di sungai dan laut dangkal, pembagian air, pengembalaan ternak, sengketa adat antar anggota dan kelompok adat, upacara adat, dan lain-lain, yang berhubungan dengan adat.

Dalam Sejarah Aceh, keberadaan mukim sudah sejak lama diakui oleh masyarakat sebagai satu lembaga adat di Aceh yang memimpin kehidupan social, ekonomi dan mengatur pemamfaatan atau pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan mukim.

Mengenai masalah hutan, gubernur memahami yang dialami masyarakat kita adalah belum ada mata pencarian, sehingga banyak diantaranya mengambil alternatife dengan menebang hutan.

Terkait dengan pemberlakuan kebijakan moratorium logging di Aceh, Zulkarnaini salah seorang Imum Mukim, Kemukiman Alur Rok Aceh Timur, mengharapkan solusi kebutuhan kayu bangunan bagi masyarakat. Beliau menjelaskan untuk membangun rumah masyarakat pasti membutuhkan kayu, karena ada larangan tebang, maka masyarakat terpaksan menebang pohon kelapa. Tentu kualitasnya berbeda. “ini saya minta solusi jalan keluar”, Ujar Zulkarnaini.

Senada dengan Zulkarnaini, salah seorang Imum Mukim dari Kabupaten Aceh Jaya, Anwar Ibrahim mengatakan Imum Mukim di Aceh Jaya sangat mendukung perberlakuan Morratorium Logging di Aceh. Untuk menegaskan komitmennya, Menurut Anwar, dulu Imum Mukim di Aceh Jaya pernah menolak kehadiran HPH di Aceh Jaya.

Namun, masyarakat juga sangat membutuhkan kayu pada masa rehab-rekon ini untuk membangun kembali banyak rumah untuk korban tsunami. Beliau meminta kepada Gubernur agar masyarakat di Aceh jaya bisa menebang kayu di dalam hutan ulayat mukim. berdasarkan RT dan RW Aceh jaya, luas hutan ulayat mukim perjalanan satu hari pulang pergi dengan jalan kaki. “Tolong bapak sah kan mana hak hutan mukim, karena di Jakarta pemerintahan Mukim tidak dikenal” pinta Anwar penuh semangat.

Suasana diskusi berjalan alot. Gubernur berusaha menjelaskan, “ memang untuk cita-cita besar kita harus mengalami pertengkaran kecil sekarang, apakah kita biarkan tanah yang kita pinjam ini rusak untuk anak cucu kita nanti??” ujar Gubernur balik bertanya.

Tentang solusi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, dengan visi gubernur mengatakan “kalau dulu menebang hutan untuk mendapatkan uang, sekarang kita rubah dengan menjaga hutan untuk mendapatkan uang”. Dalam Hutan di kawasan NAD, ada Ekosistem Louser dan Ulu Masen. Dalam menjaga hutan kita dapat mendapatkan dana dari luar negri, namanya perdagangan Karbon. Karena hutan menyerap polusi. Atas jasa hutan lanjut Gubernur, kita dapat komisi yang akan kita gunakan memberi pekerjaan kepada masyarakat untuk menanam kembali hutan. “Tetapi sabar, ada masa-masanya nanti” Ujar Gubernur.

Lebih lanjut dia menjelaskan, di konfrensi Bali dan isu pemanasan global, Pemerintah Aceh maju dengan Green Visions. Salah satu solusi dalam Aceh Green Vision, memberdayakan ekonomi masyarakat yang berdekatan dengan hutan. Untuk tahun ini, menurut gubernur akan mengembangkan perkebunan. Namun kendalanya, dukungan data yang dimiliki masih kurang memadai. Maka baru ada 15.000 hektar lahan untuk masyarakat.

“Terlalu sedikit untuk sekarang” ujar Gubernur. Beliau menambahkan hal ini tidak akan terlihat dalam sebulan atau dua bulan kedepan, karena memang belum selesai sampai sekarang. “mudah-mudahan akan tampak mulai tahun ini, memang tidak akan menjawab semua kebutuhan tetapi kita mulai menjawab semua kebutuhan” katanya.

Mengenai Morratorium Logging. Gubernur mengatakan, Morratorium adalah penghentian sementara. Pohon-pohon yang tumbuh di kebun sendiri tidak dilarang tebang, walaupun tidak dilarang menurut Gubernur lebih baik jika ada surat keterangan dari kepala desa.

Gubernur juga menyebutkan rencananya akan melakukan penilaian kembali batas hutan. Beliua menyebutkan contoh yang terjadi ketika adanya hutan lindung di Simeulu, namun tidak ada lahan yang bisa dibuka oleh masyarakat di Simeulu. Kemudian ada bekas HPH akan dijadikan hutan lindung. “saya heran mengapa untuk hal itu tidak dari dulu, di Simeulu tidak ada lahan untuk masyarakat, Ini tidak adil..!” ujarNya.

Termasuk Suaka Margasatwa di Buluh Sema Aceh Selatan. Buluh Sema, sebuah kemukiman terisolir tampa adanya infrastrutur jalan menuju kesana akibat berada dalam kawasan hutan lindung. Gubernur menjanjikan nanti akan penilaian daerah terisolir. Dalam aturannya di dalam Hutan Lindung dilarang untuk mengambil pohon. “sekarang sedang diperjuangkan alih fungsi lahan ke Mentri kehutanan agar bisa dibuka jalan ke Buluh Sema” Ujar Gubernur.

Tentang Hutan Adat, gubernur mengatakan dimana rakyat bisa mengambil kayu untuk keperluan rumah, bukan untuk cari kaya, jualan dan ekspor. Hutan ulayat dan Hutan adat ditugaskan kepada masyarakat untuk menanam dan memanennya. “saya akan ambil kebijakan sesuai dengan kebijakan kita, tidak seperti sekarang hutan dijadikan kakayaan” ucap gubernur.

Setelah tiga jam lebih Imum Mukim Se NAD berdiskusi dengan Gubernur Aceh, acara pun berakhir. Kemudian salah seorang wakil para Imum mukim dari forum itu menyampaikan beberapa Rekomendasi kepada Gubernur Pemerintah Aceh yang berisi; 1. Meminta pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk segera menetapkan Qanun tentang mukim sebagaimana yang termaktub dalam Bab XV pasal 114 dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. 2. Meminta pada Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/kota untuk melakukan program Penguatan Kelembagaan Mukim. 3. Memberikan kewenangan pada kelembangaan mukim terhadap pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan mukim. 4. Mengikutsertakan mukim dalam penyusunan dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.

Oleh Firman Hadi

Sumber: http://firmanhadikasim.blog.friendster.com/2008/09/ujung-rencong-itu-adalah-mukim/