Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Secara umum mukim di Aceh yang berada di kawasan pedalaman (yang masih memiliki hutan) mereka masih memiliki wilayah kelola mukim dalam bentuk hutan adat di mana pengelolaan dan pengawasannya ada pada geucik dan imum mukim yang berada di wilayah tersebut. Peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sangat penting di mana setiap masyarakat yang akan melakukan penebangan pohon di hutan harus minta izin terlebih dahulu dengan geucik atau kepala gampong setempat.

Dengan melihat beberapa kondisi di atas terlihat bahwa masyarakat adat memiliki tata kelola dan pola pemanfaatan ruang yang sangat bijaksana. Selain itu juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa angin segar bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan jelas pada BAB XX PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATARUANG misalnya pada Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.” Juga pada ayat (4) yang menjelaskan tentang pentingnya informasi bagi masyarakat menyangkut dengan tata ruang.

Sehubungan dengan peluang dan ruang yang telah disediakan melalui kebijakan undang-undang berkaitan dengan rencana tata ruang di Aceh, maka Pemerintah Aceh seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan mukim agar untuk melakukan memberikan masukan dan membangun strategi dalam mempertahankan dan melindungi kawasan komunal agar lebih teratur dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing.

Perencanaan Tata Ruang adalah hak politik rakyat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hak politik rakyat, tata ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat Perencanaan tata ruang hendaknya berbasis komunitas dibangun mulai dari proses perencanaan di tingkat gampong sampai pemantauan aplikasi Rencana Tata Ruang Wialayah Aceh dalam pembangunan sebuah wilayah.

Berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh maka Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bersama Majlis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar menuntut Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan RTRW Aceh untuk:

  1. Memasukan Pola ruang sebaran wilayah mukim dan masyarakat adat serta perlu dimuat kebijakan yang memberikan kepastian perlindungan atas kawasan kuasa dan kawasan kelola mukim-gampong di Aceh yang sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong yang berlaku di Aceh. (Peta Usulan Hutan Ulayat dan wilayah Kelola Mukim)
  2. Melibatkan mukim dan seluruh elemen masyarakat adat yang ada di Aceh dalam proses Penyususunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, sesuai dengan mandat UU Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 pada Pasal 141 ayat 3 dan Pasal 142 ayat 5.
  3. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, di mana hal tersebut dimuat dalam UU Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 pada BAB XX Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, Pasal 143 ayat 4 “Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota” dan ayat 5 berbunyi “Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang telah ditetapkan”.

Banda Aceh, tanggal : ………………………………
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
1. Bapak Asnawi (Juru Bicara MDPM Aceh Besar)
2. Budi Arianto (Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh) (081360726611)