Banda Aceh – Aktivis lingkungan Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, mengatakan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang telah disahkan oleh DPRA pada tanggal 27 Desember lalu, bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Hal itu dikatakan oleh TM Zulfikar, saat melakukan orasi dalam aksi demonstrasi Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), yang menolak Qanun RTRWA di halaman Gedung DPR Aceh, Senin (30/12/2013).

Menurut Zulfikar, sejumlah substansi dalam qanun yang mengatur ruang Aceh untuk 20 tahun kedepan itu, melabrak Undang-Undang. Salah satu kata dia, hilangnya penyebutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun itu.

Masih menurut Zulfikar, Qanun tersebut juga mengancam sejumlah ruang lain yang dilindungi, yang diperuntukkan bagi kepentingan pemilik modal. Di sisi lain akan merugikan rakyat dan mengundang bencana.

Mantan Direktur Walhi Aceh ini menambahkan, pelaksanaan pembangunan di Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang, harus dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan dan berkeadilan.

Pasal 149 UUPA sambung Zulfikar, menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pasal 150 UUPA ayat (1) lanjutnya, dengan jelas disebutkan bahwa Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah Aceh, dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut.

“Karena bertentangan dengan UUPA, maka Qanun RTRWA Aceh harus ditolak,” ujar TM Zulfikar yang saat ini aktif sebagai Communication Officer Yayasan Ekosistem Lestari. (Mat)

Sumber: Atjehlink.com