GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI JKMA ACEH TAHUN 2013-2017

Sejak dideklarasikannya tahun 1999, JKMA berupaya memberikan kontribusi bagi gerakan masyarakat adat di Aceh. Hal ini dapat dilihat; Pertama, bangkitnya kembali gerakan masyarakat adat Aceh melalui pengakuan negara terhadap identitas lembaga dan masyarakat adat dalam UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus dan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua, implikasi regulasi tata Pemerintahan Aceh di atas, telah meletakkan perluasan fungsi kelembagaan adat di Aceh. Lembaga adat yang semula hanya diletakkan sebagai fungsi adat, kini diperluas menjadi fungsi pemerintahan.

Ketiga, kehadiran JKMA Aceh memberikan inspirasi bagi tumbuhnya gerakan perjuangan menuntut pengakuan identitas dan penghargaan terhadap masyarakat adat Aceh. Keempat, dalam perjalanannya, organisasi JKMA Aceh juga ikut terlibat dalam proses advokasi terhadap kondisi lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat adat Aceh terutama yang berkaitan terhadap penyerobotan lahan, ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat Aceh.

Situasi politik yang terjadi di Aceh pasca kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemilihan Umum tahun 2009 dan tahun 2012 yang melahirkan pemimpin baru baik di tingkat provinsi mau pun di tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini berdampak terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan di Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi. Lahirnya UUPA seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan eksistensi masyarakat adat, namun di sisi lain sampai saat ini Pemerintahan Aceh belum berpihak pada masyarakat adat, hal ini dapat dilihat dari belum disahkannya qanun tentang kewenangan mukim sebagaimana yang diamanahkan UUPA (pasal 114) di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan kabupaten/kota yang telah mengesahkan qanun kewenangan pemerintahan mukim juga belum dapat mengimplementasikannya.

Selain itu masyarakat adat juga belum diikutsertakan baik dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan terhadap proses pembangunan di Aceh, hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang direncanakan/dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh.

Secara internal organisasi, sebagaimana mandat yang diembannya pada saat dideklarasikan pada tahun 1999, JKMA Aceh terus melakukan perluasan wilayah, pembenahan dan penguatan organisasi. Saat ini JKMA Aceh sudah memiliki 13 wilayah yang terdiri dari:

  1. JKMA Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar),
  2. JKMA Pidie (Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya),
  3. JKMA Pasee (Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara),
  4. JKMA Lut Tawar (untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah),
  5. JKMA Latim (untuk Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur),
  6. JKMA Suloh Tamiang (Kabupaten Aceh Tamiang),
  7. JKMATRA (untuk Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues),
  8. JKMA SARAS (untuk Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam),
  9. JKMA Bumoe T. Cut Ali (Kabupaten Aceh Selatan),
  10. JKMA Abdya (Kabupaten Aceh Barat Daya),
  11. JKMA Bumoe T. Umar (untuk Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya),
  12. JKMA Simeulue (Kabupaten Simeulue),
  13. JKMA Pulo Weh (Kota Sabang), dan
  14. JKMA Aceh Jaya (Kabupaten Aceh Jaya).

Masing-masing JKMA di wilayah memiliki otonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi, misi dan mandat yang diemban oleh JKMA Aceh. Namun demikian jika dilihat dari eksistensinya terutama di wilayah-wilayah, maka masih dipandang penting untuk melakukan penguatan baik secara struktur organisasi maupun sumber daya organisasi.

Menyikapi situasi politik yang terjadi saat ini di Aceh dan internal organisasi JKMA Aceh, maka penting dibuat Garis Besar Haluan Organisasi JKMA Aceh sebagai landasan untuk meletakkan strategi yang diterjemahkan ke dalam rangkaian kerja untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara sosial dan budaya sebagai visi JKMA Aceh.

  1. Penguatan lembaga adat, terutama lembaga mukim. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara ekplisit telah memberikan peluang bagi lembaga adat untuk dapat eksis dalam sistem kehidupan di Aceh. Pemerintahan Aceh telah memberikan dukungan terhadap eksistensi lembaga adat mukim dan gampong melalui Qanun tentang Pemilihan Mukim dan Gampong, Qanun tentang Penyelenggaraan Adat Istiadat, Qanun tentang Lembaga Adat. Pada tingkat kabupaten telah disahkan Qanun Pemerintahan Mukim di 14 kabupaten/kota di Aceh. JKMA Aceh memandang penting bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong di Aceh lebih nyata dalam program-program pembangunan.Penguatan lembaga mukim dan lembaga adat lainnya diharapkan akan memberikan penguatan terhadap aspek kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik serta menjadi fasilitator antara rakyat dan pemerintah di atasnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya dan masyarakat adat pada khususnya. Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan lembaga dan masyarakat adat menjadi sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
  2. Pendidikan dan penyadaran politik dalam pengelolaan sumber daya alam terutama terhadap perubahan iklim dan agenda-agenda antisipasinya. Pendidkan dimaksud mencakup tata kelola, hak-hak masyarakat adat terhadap hutan, tanah, laut dan lingkungan. Sementara peningkatan kapasitas dimaksud menyangkut kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berbasiskan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Penguasaan dan kemampuan pengelolaan sumber daya alam secara arif harus terus didorong melalui berbagai agenda, baik secara politik maupun dengan cara lainnya dengan harapan masyarakat adat memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alam di wilayahnya.Kearifan lokal dalam sejarahnya terbukti mampu menyelamatkan berbagai sumber kehidupan, meminimalisir laju kerusakan sumber daya alam dan melindungi ekosistem. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran tentang menggunakan kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.Selain itu, Penyebarluasan informasi pada masyarakat adat tentang isu yang terkait dengan perubahan iklim dan perdagangan karbon secara utuh agar masyarakat adat mengetahui dengan jelas terhadap isu tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat adat khususnya yang berada di sekitar hutan.Terkait dengan program ini maka hal lain yang penting dilakukan adalah pendokumentasian hukum adat dan kearifan lokal yang didorong menjadi kebijakan di tingkat gampong dan mukim dan bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
  3. Membangun dan mengimplementasikan ekonomi menuju kemandirian masyarakat adat. Sistem ekonomi yang terbangun di komunitas masyarakat adat dengan mempraktekkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kolektivisme. Sistem ini terbukti tidak merusak sumber-sumber penghidupan secara massif, laju eksploitasi sumber daya alam dapat dikendalikan dan memperoleh multi manfaat dilihat dari sisi ekonomi, budaya dan ekologi.Oleh karena itu JKMA Aceh bersama dengan masyarakat adat harus mempersiapkan sumber-sumber ekonominya sedini mungkin secara kreatif agar tidak terjebak pada pemiskinan struktural. Kemandirian ekonomi masyarakat adat ini juga penting dipersiapkan agar segala tujuan masyarakat adat dalam pengembangan diri dan kreativitas masyarakatnya dapat ditunjang oleh faktor-faktor ekonomi yang tersedia dalam lingkungannya.
  4. Advokasi pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat. Praktek pembangunan selama ini memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain tidak jarang mengabaikan hak-hak sipil, politik, ekonomi masyarakat adat. Untuk mengurangi ekses tersebut, JKMA Aceh diharapkan menjadi mediator, fasilitator dan katalisator dalam penyelesaian konflik-konflik antara pemerintah, swasta dengan masyarakat adat.JKMA Aceh menyadari selama ini pelayanan terhadap advokasi hak-hak masyarakat adat di wilayah kurang mendapat perhatian. Kondisi ini disebabkan kendala sumber daya dan kapasitas. Untuk itu diharapkan JKMA Aceh dapat memfokuskan diri terhadap advokasi hak-hak masyarakat adat, terutama hak ulayat, kawasan kelola dan batas wilayah mukim.
  5. Penguatan organisasi JKMA Aceh dan JKMA Wilayah. Sumber daya organisasi harus terus berkembang untuk mengimbangi terjadinya perubahan-perubahan situasi politik, sosial dan budaya yang terjadi begitu cepat, oleh karena itu pengurus JKMA harus mampu untuk membangun struktur, kapasitas sumber daya manusia dan kemandirian organisasi.Struktur JKMA Aceh diharapkan menjadi lebih efisien sebagai pelayan kebutuhan komunitas masyarakat adat melalui peran-peran JKMA di wilayah. Motivasi yang tinggi dan diiringi dengan koordinasi yang kuat akan dapat membangun kekuatan JKMA yang lebih solid dalam membangun komunitas masyarakat adat sebagaimana yang dicita-citakan.Untuk mencapai hal tersebut di atas maka harus dilaksanakan upaya untuk meningkatkan kembali kapasitas sumber daya manusia di setiap elemen yang ada dalam organisasi JKMA Aceh dan wilayah.JKMA Aceh menyadari ketergantungan terhadap lembaga donor sangat tinggi dalam menopang operasional JKMA Aceh. Ke depan diharapkan JKMA Aceh dapat menyusun strategi agar dapat menjadi organisasi yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara sosial budaya.

Selanjutnya JKMA Aceh juga akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

  1. JKMA Aceh dan JKMA Wilayah melakukan advokasi untuk mengawal Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga Qanun Mukim dan Gampong di kabupaten/kota yang belum dan juga mengadvokasi Perbup dan Pergub tentang Qanun Mukim.
  2. JKMA Aceh memiliki mukim percontohan untuk penerapan Qanun Mukim di wilayahnya.
  3. Mengembalikan fungsi dan hak-hak mukim dan membuat suatu pembagian tugas yang jelas antara camat dan mukim sesuai dengan qanun yang berlaku.
  4. Wilayah mukim harus jelas pemetaannya dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  5. Adanya keterwakilan masyarakat adat dalam parlemen sebanyak 20 persen.
  6. Menginventarisasi hak-hak ulayat.
  7. Membuat peraturan-peraturan gampong tentang lingkungan.

Seluruh program di atas yang juga menjadi perhatian JKMA Aceh agar dapat dilaksanakan dengan pengarusutamaan perempuan.

Bundar, Karang Baru, Aceh Tamiang, 3 Oktober 2013.