Pakat Tabila - Tamu di Negeri Sendiri

tuhoe—MASIH ingat dengan nama Labora Sitorus, anggota Polda Papua dengan pangkat Aiptu yang memiliki bisnis kayu di Provinsi Papua? Triliunan rupiah terdapat dalam rekeningnya. Dia disebut sebagai anggota polisi yang memiliki rekening gendut.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung terakhir, Sitorus dihukum 15 tahun penjara dengan tuduhan pencucian uang. Hal ini merupakan segelintir catatan keterlibatan aparat penegak hukum dalam menikmati sumber daya alam dengan cara haram. Dalam sejarah panjang pengalaman bangsa dan negara ini, praktik-praktik seperti itu telah ada di masa orde baru sampai sekarang.

Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Di Provinsi Aceh, misalnya, memiliki hutan yang luas. Hutan Aceh dikenal sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan SDA harus menggunakan prinsip-prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan jaminan kehidupan bagi generasi akan datang.

Ironisnya, pengelolaan sumber daya alam di Aceh masih semrawut. Misalnya ada banyak penambangan emas dan bijih besi, yang masih dilakukan tanpa ramah lingkungan. Belum lagi soal bagi hasil yang sangat tidak menguntungkan Aceh.

Penambangan Tanpa Izin

Di beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, terkandung sumber daya mineral emas. Banyak orang berlomba-lomba mencari dan mengorek tanah Aceh. Beberapa kabupaten yang memiliki potensi sumber daya mineral emas ini di antaranya Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah. Mirisnya, dari sekian penambangan tersebut masih ada kegiatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).

Pemandangan di lokasi PETI yang melalui proses penggalian lubang cukup mengkhawatirkan. Lubang-lubang yang digali tanpa menggunakan standar keamanan yang cukup setiap saat mengincar nyawa para masyarakat penambang. Tumpukan tanah berwarna merah dan pohon-pohon kayu yang ditebang menambah daftar kekhawatiran terhadap longsor dan banjir bandang.

Penggunaan bahan beracun berbahaya yang digunakan dalam pengolahan bahan mentah batu menjadi emas seperti merkuri dan sianida pun menjadi bayang-bayang maut. Penggunaan merkuri dan sianida itu tanpa pengawasan dari pemerintah (dinas/instansi terkait) sama sekali. Bahkan, banyak lokasi pengolahan berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan dekat dengan perkampungan warga.

PETI yang terdapat di aliran sungai juga tidak kalah riskan. Badan sungai dikeruk dan batu-batunya ditumpuk tanpa menggunakan pedoman apa pun. Apabila banjir, dipastikan akan banyak material sungai yang terangkut ke hilir dan mengancam perkampungan warga. Tidak tanggung-tanggung, para penambang menggunakan alat berat ekskavator melakukan aksinya sehingga menambah besar daya rusak dan memperlebar area galiannya.

Masyarakat umum biasanya tidak akan berani melakukan tindakan melanggar hukum, karena terlalu besar risiko yang harus mereka hadapi. Masyarakat sekarang menjadi berani ketika mereka didorong oleh oknum yang berpengaruh. Dengan kata lain, masyarakat menjadi berani jika ada backing up dari oknum-oknum tertentu.

Dalam banyak kasus juga didapat bahwa penegakan hukum untuk kasus lingkungan banyak yang “lenyap” di tengah jalan. Ada juga yang memperoleh vonis ringan. Biasanya, putusan hukumnya habis dipotong masa tahanan. Potret penegakan hukum seperti ini sudah menjadi “kebiasaan buruk” dalam penegakan hukum di negara ini sehingga hal ini dapat dianggap memicu tingginya perilaku perusakan lingkungan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab.

Illegal Logging

Kegiatan masif merusak hutan dan lingkungan yang lain adalah illegal logging. Penebangan kayu dalam hutan dan mengolah kayu menjadi balok, papan, dan tiang sudah jadi pemandangan sehari-hari di Provinsi Aceh. Dengan mudah dapat ditemukan becak-becak pengangkut kayu dari hutan.

Pemandangan di daerah pedalaman terlihat lebih miris. Kegiatan illegal logging seakan menjadi pekerjaan utama masyarakat pedalaman. Tumpukan kayu sudah lumrah ditemukan di pedalaman. Beberapa di antaranya terlihat mobil “combat” modifikasi (biasanya jenis Toyota Hardtop dan Taft Badak) parkir di depan dan belakang rumah mereka. Raungan mesin pemotong (chainsaw) senantiasa mengisi ruang pendengaran masyarakat.

Hal lain yang mendukung akses illegal logging adalah dengan dibangunnya jalan masuk ke dalam hutan. Pembangunan jalan tersebut biasanya menggunakan dana gampông (desa). Setelah jalan jadi, orang-orang dengan bebas keluar-masuk hutan.

Penggunaan alat angkut becak merupakan modus tersendiri bagi pelaku illegal logging dalam mendistribusikan kebutuhan kayu bagi panglong-panglong. Penggunaan mobil besar (trailer) biasanya hanya untuk lintas provinsi. Biasanya hal ini melibatkan orang-orang kuat yang tidak mampu disentuh oleh aparat penegak hukum.

Sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar kegiatan illegal logging memiliki hubungan dengan oknum penegak hukum. Hal ini menjadi “bad operational system” di negeri ini yang belum dapat diatasi oleh pemerintah, karena sarat dengan faktor politik dan kekuasaan. Pertanyaannya, apakah oknum aparat keamanan dibolehkan memiliki bisnis kayu?

Untuk Anggota TNI, harus dilihat Pasal 39 dan 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Untuk anggota Polri terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Lengkap sudah penderitaan Aceh. Di samping pelaksanaan regulasi yang tidak pernah tuntas, pemerintah masih tebang pilih, mencari yang “enak” saja. Kewajiban melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan penegakan hukum sama sekali tidak berjalan dengan baik. Singkatnya, hutan dan sumber daya lingkungan di Aceh bebas dimiliki dan dikelola oleh siapa saja yang punya kekuatan dan kekuasaan. Di sisi lain, rakyat kecil hanya menjadi “tamu” di negerinya sendiri.

Tujuh hal yang membuat kegiatan PETI menjadi “menarik”

  1. Tidak mesti membayar pajak kepada pemerintah/negara.
  2. Keamanan menjadi bisnis tersendiri bagi oknum aparat.
  3. Minyak solar sebagai bahan bakar alat yang digunakan dalam pengerukan dan pengolahan emas menjadi bisnis oknum aparat.
  4. Merkuri dengan mudah didapatkan hanya melalui SMS dan transfer uang.
  5. “Izin lokasi” (biasanya secara tertutup) juga menjadi lahan bisnis bagi “pihak tertentu”.
  6. Iuran bulanan sebagai kutipan wajib bagi penambang yang harus disetor ke “pengelola” lahan biasanya melibatkan oknum aparat pemerintah.
  7. Oknum pemerintah, oknum aparat keamanan, dan oknum aparat kepolisian, kerap menjadi penyandang dana (pemodal) dalam kegiatan PETI.

Laporan EFENDI ISMA, S.Hut.
—Kepala Bidang Advokasi Sumber Daya Alam JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVIII, Desember 2016