Arsip berlabel Qanun
Pandangan DPRK Aceh Jaya dalam Sidang Paripurna Qanun Hutan Adat
Setelah mengalami keterlambatan beberapa bulan, proses penyusunan Qanun Hutan Adat Mukim di Aceh Jaya akhirnya berhasil ditetapkan dalam sidang paripurna pada 3 November 2017. Berikut pandangan sejumlah fraksi di...
Kedaulatan Hutan Adat Aceh Jaya
Kebijakan kehutanan selama ini lebih banyak melayani kepentingan si pembuat aturan itu sendiri dan golongan yang memiliki modal kuat. Kebijakan yang dibuat itu bukan saja tidak pro rakyat...
Wilayah Adat Yang Memiliki Produk Hukum Daerah Hanya 15.577 Ha
JAKARTA-Meskipun telah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, tetapi wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah masih sangat sedikit, hanya 15.577 hektar....
Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim
MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh...
Mukim dan Tata Ruang
RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...
REDD+ dan Tata Ruang Aceh
Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di...
JKMA Aceh Serahkan Draf Usulan Perbup tentang Mukim ke Pemkab Pidie
Banda Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bersama dengan Imum Mukim dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, menyerahkan dua Draf Usulan Peraturan Bupati (Perbup) kepada Pemerintah Kabupaten...
Aceh Barat Bakal Miliki Perbub Tata Batas Mukim
ACEHTERKINI.COM | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bakal memiliki regulasi terkait tata batas wilayah Mukim. Ketua Mukim Aceh Barat, TA Hadi, Rabu (14/1/2015) mengatakan draft regulasi tersebut sudah diserahkan ke...
JKMA Bumoe Teuku Umar Desak Qanun Pendataan Kekayaan Mukim dan Invetarisasi Mukim
KBRN, Meulaboh: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat JKMA Bumoe Teuku Umar meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh untuk segera menurunkan Qanun (perda/ perpu) Tentang Pendataan Kekayaan Mukim dan Invetarisasi Mukim di Aceh Barat. “kita hari ini sudah serahkan rancangan...
Isi Qanun Aceh 'Hilang' Status Leuser, Masyarakat Demo
Banda Aceh | acehtraffic.com – Puluhan massa tergabung dalam Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Senin 30 Desember 2013 berdemo di depan Gedung DPRA, Banda Aceh. Mereka menolak Qanun Rencana...