Arsip berlabel Peraturan

Peradilan Adat Mukim di Aceh

Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke...

Kedaulatan Hutan Adat Aceh Jaya

  Kebijakan kehutanan selama ini lebih banyak melayani kepentingan si pembuat aturan itu sendiri dan golongan yang memiliki modal kuat. Kebijakan yang dibuat itu bukan saja tidak pro rakyat...

Mukim dan Tata Ruang

RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...

REDD+ dan Tata Ruang Aceh

Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di...

Reusam Gampong

Akhir tahun ini, saya dan teman-teman menyelesaikan satu penelitian kecil tentang reusam gampong atau qanun gampong. Lokasi penelitian yang berfokus pada pembentukan reusam gampong tersebut di Pidie Jaya. Dalam...

Rakor Pemerintahan Mukim Se-Aceh Tahun 2011

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, diwakili oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Hukum, Marwan Sufi, SH, Selasa, 6 Desember 2011 membuka kegiatan Rapat koordinasi Pemeritahan mukim se-Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan...