Arsip berlabel Peraturan
Peradilan Adat Mukim di Aceh
Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke...
Pandangan DPRK Aceh Jaya dalam Sidang Paripurna Qanun Hutan Adat
Setelah mengalami keterlambatan beberapa bulan, proses penyusunan Qanun Hutan Adat Mukim di Aceh Jaya akhirnya berhasil ditetapkan dalam sidang paripurna pada 3 November 2017. Berikut pandangan sejumlah fraksi di...
Kedaulatan Hutan Adat Aceh Jaya
Kebijakan kehutanan selama ini lebih banyak melayani kepentingan si pembuat aturan itu sendiri dan golongan yang memiliki modal kuat. Kebijakan yang dibuat itu bukan saja tidak pro rakyat...
Mukim dan Tata Ruang
RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...
REDD+ dan Tata Ruang Aceh
Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di...
JKMA Aceh Serahkan Draf Usulan Perbup tentang Mukim ke Pemkab Pidie
Banda Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bersama dengan Imum Mukim dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, menyerahkan dua Draf Usulan Peraturan Bupati (Perbup) kepada Pemerintah Kabupaten...
Forum Mukim Aceh Barat Serahkan Draft Qanun Kekayaan Mukim
Forum Mukim Aceh Barat didampingi oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan JKMA Bumo Teuku Umar menyerahkan draft Peraturan Bupati tentang Tata Batas Wilayah Mukim dan tentang Identifikasi...
Reusam Gampong
Akhir tahun ini, saya dan teman-teman menyelesaikan satu penelitian kecil tentang reusam gampong atau qanun gampong. Lokasi penelitian yang berfokus pada pembentukan reusam gampong tersebut di Pidie Jaya. Dalam...
Rakor Pemerintahan Mukim Se-Aceh Tahun 2011
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, diwakili oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Hukum, Marwan Sufi, SH, Selasa, 6 Desember 2011 membuka kegiatan Rapat koordinasi Pemeritahan mukim se-Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan...