Arsip berlabel Mukim - halaman 2

DILEMA HAK KUASA TANAH ADAT

tuhoe—SEJATINYA, lahan atau hutan adat adalah milik masyarakat yang mendiami wilayah hukum adat tersebut. Perangkat lembaga adat bersama masyarakat setempat memiliki wewenang untuk menjaga, memelihara, dan melindungi hutan adat/ulayat...

Mukim; Model PPSDA Berbasis Adat

MEMBACA kembali Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta produk hukum turunannya, maka ketentuan tentang mukim diatur...

Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim

MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh...

Mukim dan Tata Ruang

RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...

Mukim atau Kemukiman?

SEJAK disahkannya Qanun No.4 Tahun 2003 tentang Mukim, sebagai tindak lanjut dari UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2003, hingga saat ini belum terjadi perubahan sebagaimana mestinya,...

REDD+ dan Tata Ruang Aceh

Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di...