Arsip berlabel Adat
Konflik Hak Ulayat
KONFLIK hak ulayat atas tanah dan hutan sudah lama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat. Konflik hak ulayat dibagi atas dua kategori: konflik horizontal dan konflik vertikal. Kategori pertama berhubungan...
Sengkarut Hak Milik Lahan Rakyat
tuhoe—PROSES jual beli lahan adat kepada perusahaan bukan hanya tersangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga diselubungi kegiatan HTI. Hal ini seperti dilakukan PT SCA di Pidie. Kendati kedatangan mereka untuk...
DILEMA HAK KUASA TANAH ADAT
tuhoe—SEJATINYA, lahan atau hutan adat adalah milik masyarakat yang mendiami wilayah hukum adat tersebut. Perangkat lembaga adat bersama masyarakat setempat memiliki wewenang untuk menjaga, memelihara, dan melindungi hutan adat/ulayat...
Mukim; Model PPSDA Berbasis Adat
MEMBACA kembali Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta produk hukum turunannya, maka ketentuan tentang mukim diatur...
Hutan Leuser Harus Dikelola Masyarakat Adat
Anggota Komisi III DPR DPR RI asal Aceh, H Irmawan SSos MM menegaskan, bahwa hutan Leuser harus dikelola oleh masyarakat adat yang mendiami kawasan kaki Gunung Leuser. Penegasan itu...
Wilayah Adat Yang Memiliki Produk Hukum Daerah Hanya 15.577 Ha
JAKARTA-Meskipun telah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, tetapi wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah masih sangat sedikit, hanya 15.577 hektar....
Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim
MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh...
Otonomi dan Wilayah Adat di Aceh
MENYUSUL disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) PP No.3/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan yang Bersifat Nasional untuk Aceh dan Peraturan Presiden (Perpres) No.23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pertanahan dari Pusat kepada...
Menteri Siti Minta Daerah Lindungi Masyarakat Adat
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menegaskan, seluruh pemegang kebijakan baik kabupaten dan kota serta provinsi, harus bisa mengakomodir dan melindungi masyarakat adat yang menjaga hutan dengan kearifan...
Restitusi Hak Wilayah Adat
Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 meralat Pasal 6 Ayat 1 dan beberapa pasal lainnya yang terkait UU No 41/1999 tentang Kehutanan....