Buletin tuhoe XVIII

Buletin tuhoe XVIII

Tuhoe-XVIII-web.pdf (202 downloads)

Solusi Konflik Hutan Adat

PEMERINTAH Pusat telah mencanangkan hutan bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Hal ini tertuang dalam kebijakan Presiden Jokowi periode 2014-2019. Direncanakan ada 12,7 hektare hutan yang akan dilepaskan untuk dikelola oleh masyarakat. Tentu saja ini berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kebijakan ini disambut positif oleh banyak pihak, termasuk masyarakat adat di Aceh yang sudah mendiami kawasan hutan sejak zaman Kesultanan Iskandar Muda.

Sepanjang 2010-2014 tercatat 5.713 kasus hutan yang belum terselesaikan dari total 7.491 kasus, menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian Kehutanan menyebutkan ada 33.000 desa yang berada dalam kawasan hutan dan harus dicarikan solusinya. Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyatakan bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 86,36% atau 171 kasus dari tahun 2012 atau dari 198 kasus menjadi 369 kasus, dengan luas areal konflik dari seluas 318.248,89 hektare menjadi 1.281.660,09 hektare (www.hutaninstitute.or.id).

Di Aceh, hutan adat sangat berarti penting bagi masyarakat adat demi keberlangsungan hidup anak cucu dan juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena hutan selama ini dipandang sebagian orang sebagai lahan yang hanya sekedar diekspoitasi dari sisi tebang pohon saja tanpa melihat dari sisi ekonomis yang lain, seperti hasil hutan non kayu.

Masa orde baru, dengan berbagai kebijakan pemerintah, hutan dieksploitasi secara masif yang “dilegalkan” dengan regulasi sebelah pihak. Akibatnya, konflik masyarakat sekitar hutan semakin hari semakin meningkat tanpa proses penyelesaian, baik oleh pengambil kebijakan maupun oleh lembaga adat. Oleh karena itu, lahirnya kebijakan perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia umumnya. Hal ini merupakan salah satu solusi penyelesaian konflik yang selama ini terjadi di masyarakat sekitar kawasan hutan.

Buletin tuhoe edisi XVIII memberikan pengalaman perjalanan masyarakat adat Aceh bersama JKMA Aceh dalam mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan penyelesaian konflik di sekitar hutan dan penetapan wilayah adat agar kita benar-benar tuhoe; mengerti, memahami, dan bertindak!