tuhoe 15 geulanggang rayek - bg DSC05717Kampong Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. (Dok. JKMA Aceh)

Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. Sebelumnya, Aceh Singkil berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah yakni daratan dan kepualauan.

Di bagian wilayah daratan Singkil, sebelum “dijamah” oleh para pemegang HPH dan HGU, kondisi alamnya masih berupa rawa-rawa dan hutan belantara. Namun saat ini, kondisinya sudah sangat jauh berbeda akibat terjadinya alih fungsi status kawasan (baik hutan mau pun rawa).

Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 kecamatan yakni Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Singkil, Singkil Utara, Simpang Kanan, Kota Baharu, Gunung Meriah, Suro, Singkohor, Danu Paris, dan Kuala Baru dengan jumlah gampong sebanyak 120.

Kronologis Sengketa Tanah

Pada tahun 1986 PT Ubertraco yang pada waktu itu dimiliki oleh Tengku Muslim, warga Trumon, Aceh Selatan, mulai merintis areal untuk perkebunan. Pada tahun 1987, PT Ubertraco mulai bekerja dimulai di wilayah Kecamatan Simpang Kiri. Akan tetapi yang uniknya, mereka baru mendapatkan konsesi HGU dari BPN Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1988, Pada tanggal 10 November 1998 PT Ubertraco beralih kepada pengusaha Malaysia, yang bernama Haji Muhammad Sobri.

Pada tahun 1988, PT Ubertraco mendapati HGU berdasarkan sertifikat No. 1 tahun 1988 dengan luas 10.917 Ha yang berlokasi di Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Setelah berselang sekitar enam tahun, pada tahun 1994, PT Ubertraco kembali mendapatkan HGU berdasarkan sertifikat No. 2 tahun 1994 dengan luas 3.000 Ha yang berlokasi di KM 10 Kecamatan Kota Baharu/ Singkohor Kabupaten Aceh Singkil.

Selama memegang izin HGU, PT Ubertraco tidak benar-benar menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Sebagian besar lahan dibiarkan terlantar selama bertahun-tahun.

Sekitar tahun 1998, persoalan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan mulai muncul, beberapa persoalan di antaranya tumpang tindih lahan antara lahan garapan masyarakat dengan perusahaan, tidak adanya tapal batas HGU, penelantaran lahan HGU oleh perusahaan, lahan HGU masuk dalam areal kawasan masyarakat yang diklaim sebagai lahan adat kampong, dan bahkan gedung-gedung perkantoran pemerintah (Lembaga Pemasyarakatan Singkil, kantor Kodim, jalan, perkampungan masyarakat, dan lain-lain) berada di atas lahan HGU perusahaan serta persoalan-persoalan lainnya.

Pada tahun 2006, gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke kantor DPRK dan Bupati Aceh Singkil. ihwal dengan keberadaan PT Ubertraco yang mulai menjamah tanah rakyat. Tuntutan masyarakat adalah supaya ada pengukuran ulang kembali sesuai dengan tapal batas HGU, saat itu, Bupati Aceh Singkil adalah (Alm) Makmur Syahputra.

Tahun 2007 masyarakat diundang ke kantor DPRA, untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT Ubertraco. Dalam pertemuan tersebut diundang juga pihak Kanwil BPN Aceh. Dalam rapat di DPRA tersebut, Safar Siregar sebagai perwakilan masyarakat mempertanyakan di forum tentang keabsahan sertifikat HGU PT Ubertraco. Dia mempertanyakan, mengapa BPN mengeluarkan sertifikat HGU tanpa melalui berita acara PP 10/1961 (proses mendapatkan sertifikat baru setelah sertifikat lama hilang).

Selain itu dia juga mempertanyakan berdasarkan apa BPN mengeluarkan sertifikat HGU? BPN kabupaten berapa hektar berhak mengeluarkan sertifikat? Setahu saya BPN kabupaten itu 100 hektar, sedangkan BPN provinsi 200 hektar, ini sudah ribuan hektar dikeluarkan. Tahun 2008, karena sudah banyak didemo oleh masyarakt Aceh Singkil, dan dianggap bermasalah, PT Ubertraco mengubah namanya menjadi PT Nafasindo.

Pada Senin, 31 Agustus 2009, di ruang Sekretariat Tim Koordinasi Dukungan Pemilu Lantai III Setda Aceh, terjadi rapat fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara PT Nafasindo dengan masyarakat Aceh Singkil, dihadiri oleh:

  1. Burhan Djunaidy (Tenaga Ahli Bidang Pertanahan),
  2. M. Syafi’I Saragih (Tim Asistensi Gubernur Bidang Pertanahan),
  3. H.T. Sulaiman (Tenaga Ahli Bidang Pertanahan),
  4. M. Hanafiah (Kasi Pengkajian, Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Aceh),
  5. Muuchtaruddin (Kasubbag Trantib dan Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh),
  6. H. Asmi Adami (Wakabag Admin PT Nafasindo),
  7. H.A. Chalik (Ketua KMK PT Nafasindo),
  8. Sayudi (Humas PT Nafasindo),
  9. T. Irsyadi YS.

Rapat dilanjutkan lagi pada 17 November 2009, di tempat yang sama dengan agenda yang sama, dengan hasil:

  1. Kedua belah pihak sepakat dilakukan pengukuran ulang pada titik-titik yang bermasalah.
  2. Apabila tanah sengketa berada pada areal HGU maka akan dikembalikan pada perusahaan, begitu juga sebaliknya. Apabila ada tanah HGU yang sudah dikuasai masyarakat maka akan dikembalikan kepada masyarakat.

Dari tanggal 12 Juni-26 Oktober 2010 petugas ukur dari Kanwil BPN Aceh melakukan pengukuran di lapangan di Kecamatan Kota Baharu/Singkohor, Gunung Meriah, Singkil Utara dan Singkil. Dan setelah dilakukan pengukuran ulang, berdasarkan peta yang dibuat oleh Kanwil BPN Aceh berdasarkan hasil ukur ulang, ada tanah masyarakat seluas 1.997,5 hektar tanah masyarakat yang telah dikuasai oleh PT Nafasindo, serta ada tanah yang telah digarap oleh PT Nafasindo tanpa izin seluas 1.158,24 hektar.

Tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan surat kepada Bupati Aceh Singkil bernomor 590/4877 perihal Penyelesaian Konflik HGU PT Nafasindo dengan Masyarakat di Aceh Singkil. Berdasarkan surat tersebut Gubernur Aceh memerintahkan kepada Bupati Aceh Singkil yang isinya:

  1. Bahwa tanah yang sudah ditanami sawit atau digarap oleh pihak PT Ubertraco/Nafasindo yang setelah dilakukan pengembalian tapal batas oleh Kantor Wilayah BPN Aceh berada di luar HGU PT Ubertraco/Nafasindo, maka tanah tersebut diserahkan kepada masyarakat yang bersengketa melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang didampingi oleh LSM-Gempa dan di bawah pengawasan Pemerintah Aceh.
  2. Bahwa fasilitas umum, aset negara dan pemukiman penduduk serta tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat yang berada dalam areal HGU PT Ubertraco/ Nafasindo agar dienclave oleh PT Ubertraco/Nafasindo.
  3. Bahwa perlu segera dibuat patok permanen atas patok sementara hasil pengembalian batas HGU PT Ubertraco/ Nafasindo yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Aceh dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh PT Ubertraco/Nafasindo, kecuali patok sementara yang berada dalam areal HGU PT Ubertraco/Nafasindo yang akan dienclave oleh PT Ubertraco/Nafasindo seperti yang tercantum pada huruf b di atas.

Atas surat Gubernur Aceh di atas, kemudian PT Nafasindo menggugat ke PTUN. Pada 24 Agustus 2011, PTUN menyatakan menolak gugatan PT Nafasindo tersebut karena objek sengketa tidak masuk dalam kewenangan PTUN. Saat ini PT Nafasindo masih dalam proses banding di PTUN Medan.

Dukungan masyarakat korban atas konflik tanah ini mulai meluas, pada Rabu, 25 Mei 2011, mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi di Kanwil BPN Aceh, menuntut pemasangan patok permanen. Kemudian 30 Mei 2011, terjadi peristiwa pembakaran dan perusakan kantor Bupati Aceh Singkil oleh massa. Alasan massa melakukan aksi ini karena Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengadakan rapat tertutup tanpa dihadiri perwakilan masyarakat. Selesai rapat, tiba-tiba keluar surat dari Pemkab Aceh Singkil membatalkan pemasangan patok permanen. Secara spontan terjadi amukan massa yang berjumlah sekitar 400an.

Atas peristiwa ini, ditangkap dan dijadikan tersangka tiga orang yang dijadikan sebagai otak pelaku yaitu Haji Sairun, Jaminuddin, Rusli Jabat. Mereka dituduh melanggar Pasal 160 Jo 170 KUHPidana. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singkil dengan vonis, masing-masing Haji Sairun terbukti bersalah dihukum tujuh bulan penjara, Rusli Jabat terbukti bersalah dihukum enam bulan penjara. Mereka menerima dan saat ini telah selesai menjalani masa hukuman. Sedangkan Jaminuddin dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan saat ini masih dalam proses kasasi di MA atas permohonan yang diajukan oleh Jaksa.

Sedangkan 15 orang lainnya ditetapkan dan telah selesai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Singkil karena dituduh sebagai pelaku perusakan dan pembakaran sebagaimana dituduh melanggar Pasal 170 Jo 55 KUHPidana. Vonis pengadilan, 10 orang terbukti bersalah sedangkan lima orang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

tuhoe 15 geulanggang rayek - IMG_1406Sidang kasus kriminalisasi masyarakat oleh PT Ubertraco/Nafasindo di PN Aceh Singkil, 19 September 2012.

Kasus Kriminalisasi

Pada Tanggal 22 Mei 2012, BPN Aceh diagendakan turun ke Aceh Singkil untuk melakukan patok permanen, hal tersebut sesuai dengan Surat BPN Aceh kepada Kapolda Aceh bernomor 455/18.11.600/IV/2012. Atas agenda tersebut, pada tanggal 21 Mei 2012 dari Koordinator Petani Korban, Sahyani Pohan memberitahukan kepada pihak kepolisian secara tersurat jika petani korban akan turun ke lokasi dengan maksud ikut mengawal proses pematokan permanen.

Tanggal 22 Mei 2012 pukul 11.30 WIB, Sahyani Pohan bersama petani korban yang jumlahnya ratusan mulai berada di lokasi lahan sengketa. Tak lama kemudian, 30 personil Polres Aceh Singkil bersama Kabag Ops Sutan Siregar, datang menjumpai Sahyani Pohan dan mempertanyakan kepada Sahyani Pohan dalam rangka apa tujuan para petani korban ke lahan sengketa. Kemudian Sahyani Pohan mengatakan bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan BPN Aceh bernomor 455/18.11.600/IV/2012, bahwa hari ini akan dilakukan patok permanen dan para petani korban datang kemari untuk menunggu dan mengawal BPN Aceh sesuai dengan suratnya, serta Sahyani Pohan sambil menunjukkan surat BPN Aceh yang dimaksud kepada pihak kepolisian.

Pukul 15.30 WIB, Kasat Intel Polres Aceh Singkil Zainuddin bersama dengan Kasat Narkoba Sutrisman mengajak Sahyani Pohan ke kantor Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) bersama seorang petani korban yang bernama Sapar Siregar. Dalam PMKS terjadi negosiasi yang ditawarkan kepada Sahyani Pohan, bahwa Jumat tanggal 25 Mei 2012 akan diadakan pertemuan bersama petani korban dan mengundang seluruh unsur Muspida Aceh Singkil, serta pihak perusahaan PT Ubertraco/Nafasindo yang difasilitasi oleh Polres Aceh Singkil untuk melakukan koordinasi merekomendasikan BPN Aceh untuk melakukan penyelesaian sengketa lahan. Dalam negosiasi, Sahyani Pohan mencoba menyampaikan terlebih dahulu kepada petani korban setelah nanti pulang dari kantor PMKS.

Setelah itu Sahyani Pohan mengajak para petani korban untuk pindah dari titik kumpul massa petani korban dalam menyampaikan hasil negosiasi yang dilakukan di kantor PMKS. Setelah hasil negosiasi disampaikan, massa petani korban menyambut dengan positif, tetapi massa petani korban tetap bertahan untuk kembali ke lokasi lahan sengketa di Pos 7 (tujuh) Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada pukul 17.30 WIB.

Selanjutnya, pada pukul 20.00 WIB Sahyani Pohan melihat mobil dinas kepolisian melintas di kampungnya Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah menuju arah PT Ubertraco/Nafasindo, dan setengah jam kemudian Sahyani Pohan menyusulnya menuju arah PT Ubertraco/Nafasindo. Setelah sampai di lokasi, Sahyani Pohan melihat polisi membubarkan massa petani korban dan diikuti dengan bubarnya massa petani korban secara tertib tanpa perlawanan.

Kemudian Sahyani Pohan ditarik oleh KBO Reskrim Aceh Singkil, M. Daud, untuk mengajak dialog. Setelah itu Kapolres Aceh Singkil Bambang Sapriyanto menyatakan kepada massa petani korban “bahwa dalam waktu 15 menit anda semua harus kosongkan tempat ini”. Setelah itu Zulyadin bersama Kasat Intel disarankan Kapolres untuk ke Polres melakukan musyawarah. Namun ternyata sampai di Polres tidak ada musyawarah, dan Zulyadin langsung diinterogasi.

Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Sahyani Pohan ditelpon Ust. Sairun untuk datang ke Rumah Makan Embun Pagi, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah dengan maksud makan malam sambil dialog dengan Kasat Intel.

Sebelumnya terlebih dahulu Ust. Sairun dihubungi Kasat Intel untuk disuruh datang ke Polres dengan maksud diajak musyawarah, namun karena sudah larut malam Ust. Sairun menolaknya. Namun Ust. Sairun menawarkan besok saja, dan Kasat Intel menyatakan kalau gak kita ketemu di Rimo saja sambil dialog dan makan malam, kemudian Ust. Sairun mengiyakan.

Tiba-tiba tidak lama kemudian, Ust. Sairun dapat telpon dari Mawardi anggota kepolisian Aceh Singkil menanyakan keberadaan Ust. Sairun dan Ust. Sairun mengatakan bahwa dirinya berada di Rumah Makan Embun Pagi. Tak lama kemudian Mawardi datang bersama anggota kepolisian beserta KBO Reskrim M. Daud dan langsung memerintahkan Ust. Sairun, Jaminuddin, dan Sahyani Pohan untuk naik mobil kijang innova warna hitam sambil mengatakan kita ke Polres dahulu.

Kemudian sampai di Polres Aceh Singkil bukannya musyawarah sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, namun langsung diinterogasi sampai larut malam sampai Sahyani Pohan, Jaminuddin dan Ust. Sairun menginap di musholla Polres Aceh Singkil. Selanjutnya, Rabu malam tanggal 23 Mei 2012, Sahyani Pohan, Zulyadin, Jaminuddin dan Ust. Sairun disodorkan surat penangkapan dan surat penahanan dengan tuduhan melanggar pasal 160 KUHP, namun semuanya menolak untuk tanda tangan surat tersebut.

Selanjutnya, Kamis malam tanggal 24 Mei 2012, Sahyani Pohan, Zulyadin, Jaminuddin dan Ust. Sairun dilakukan pemeriksaan (BAP), namun dari berempat hanya Sahyani Pohan yang menandatangani BAP. Dalam BAP mereka berempat dijerat dengan pasal 335 KUHP, begitu juga dengan surat penangkapan dan penahanan juga dicantumkan pasal 335 KUHP.

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Singkil telah memutuskan dengan memvonis, masing-masing Zulyadin divonis bebas, Jaminuddin terbukti bersalah dihukum enam bulan penjara, Ust. Sairun dan Sahyani terbukti bersalah dihukum masing-masing delapan bulan penjara dengan potong masa tahanan. Pertanyaan? Kemanakah hukum di negeri ini bila orang yang membela haknya lantas dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara.

tuhoe 15 geulanggang rayek - rusliadi 2Oleh Rusliadi, Kadiv Pendidikan Masyarakat Adat JKMA Aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012