geulanggang cut - IMG-20160220-WA0023

Diskusi dengan masyarakat Gampong Kulee, Mukim Tungkop, Kabupaten Pidie tentang penguasaan lahan oleh PT SCA, 14 Februari 2016.

tuhoe—PROSES jual beli lahan adat kepada perusahaan bukan hanya tersangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga diselubungi kegiatan HTI. Hal ini seperti dilakukan PT SCA di Pidie. Kendati kedatangan mereka untuk membangun pabrik semen di Gampông Kulee, Pidie, PT ini masuk melalui HTI.

Berawal dari dalih membangun jalan gampông, perusahaan ini semakin sering masuk Gampông Kulee. Warga setempat tidak tahu pasti apakah pembangunan jalan tersebut atas perintah HTI atau memang kemauan PT SCA sendiri.

Salah seorang warga Gampông Kulee, Teuku Abdurrahman, mengaku dirinya dan Geuchik Zarkasyi (geuchik saat itu) pernah menemui pihak PT SCA. Mereka mempertanyakan soal kedatangan perusahaan tersebut. Pihak PT SCA mengaku akan mendirikan pabrik semen di sana. Untuk itu, pihak perusahaan siap memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya diambil untuk pendirian pabrik semen tersebut.

“Bagaimana pun pabrik semen itu harus berdiri, itu keinginan mereka. Kami katakan itu semua tergantung masyarakat karena lahan itu milik masyarakat,” ujar Abdurrahman.

Pihak perusahaan minta agar masyarakat mau menjual lahan tersebut kepada PT SCA dengan harga terjangkau. Jual-beli lahan pun tidak dapat dihindari. Akan tetapi, Abdurrahman sempat bertanya, bagaimana dengan lahan yang masuk kawasan HTI. PT SCA ternyata tidak peduli lagi pada sistem dan kawasan HTI.

“Mereka terus mendoser lahan yang mereka inginkan, makanya mendapat perlawanan dari masyarakat. Itu murni perlawanan rakyat. Namun, PT SCA menuduh saya yang menggerakkan massa,” katanya.

Pada akhirnya, PT SCA membujuk masyarakat agar mau menjual lahannya. Kasus jual-beli lahan ini sampai ke kantor Koramil setempat. Pihak perusahaan diminta objektif membayar ganti rugi lahan warga.

“Setelah ditegaskan harus ganti rugi, mereka mengeluarkan uang ganti rugi. Ambil tidak ambil uangnya, lahan itu tetap didoser,” ungkap Abdurrahman, dalam sebuah diskusi terpumpun.

Kendati warga harus mengambil uang ganti rugi tersebut, tambah Abdurrahman, dia dan warga setempat tidak menandatangani satu dokumen pun tentang pemindahan hak milik.

“Tapi, pada malam meugang, geuchik membawa pulang kertas kosong yang sudah disegel. Ada sekitar 500 lembar segel kosong yang dibawa pak geuchik. Warga sendiri menerima hak yang bervariasi, ada yang mendapat Rp40 ribu, ada yang Rp50 ribu, ada yang Rp80 ribu. Mereka menandatangani kertas kosong yang sudah disegel,” papar Abdurrahman.

Abdurrahman menambahkan, meskipun sudah ada upaya ganti rugi hak milik kepada warga, kasus ini sebenarnya belum selesai. Pihak perusahaan berupaya melakukan adu-domba antar-warga. Abdurrahman sendiri pernah disodorkan Rp30 juta, tetapi ia mepertanyakan uang itu.

Dijual Kepada Penambang

Selain kasus PT SCA, sengkarut hak milik lahan rakyat yang tumpang tindih antara warga dan perusahaan yang masuk ke Gampông Kulee, Pidie, semakin bersepaklemak. Sengkarut hak milik lahan adat di Gampông Kulee juga terjadi antara warga dan perusahaan tambang pasir putih.

Pengakuan Mukhtar, aktivis JKMA Pidie yang mencoba menelusuri soal jual beli lahan adat di Pidie, pihak perusahaan tambang pasir putih melakukan penambangan di Gampông Kulee setelah memiliki dokumen hak milik. Mereka juga sudah mengantongi dokumen ganti rugi lahan dari warga setempat.

“Informasi yang berhasil kami himpun, ada masyarakat yang sudah memiliki dokumen ganti rugi itu, tapi tidak ada yang berani memperlihatkannya, kecuali harus melalui geuchik gampông,” tutur Mukhtar dalam diskusi terpumpun Februari lalu, di kantor JKMA Aceh.

Mukhtar dan timnya kemudian menyurati Geuchik Gampông Kulee, meminta dokumen hak milik lahan rakyat tersebut. Dari dokumen yang ada, terdata sebanyak 25 orang yang menjual lahannya kepada perusahaan penambang. Adapun luas lahan yang dikuasai perusahaan seluas 125 hektare.

“Itu dokumen yang dipegang perusahaan. Dalam dokumen lainnya disebutkan bahwa 420 KK mendapat uang Rp10 juta/KK. Geuchik juga bilang area itu sudah diukur oleh BPN Sigli,” ucap Mukhtar.

Sengkarut jual-beli lahan adat ini mesti diluruskan. Perusahaan apa pun yang melakukan aktivitas mereka tidak akan pernah mau rugi, meskipun lingkungan hancur, mereka takkan pernah mau peduli.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016