Ketua JKMA Aceh Zulfikar Arma mengatakan pemberlakuan UU Desa ditakutkan akan bertolak belakang dengan pergerakan Mukim selama ini dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat di Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Zul Arma saat membuka acara seminar dan workshop “Implikasi UU Desa Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat Mukim di Aceh” di hotel Grand Nanggroe Banda Aceh pagi ini, Kamis (19/3).

“Kita berharap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, yang mengakui kekhususan Aceh,” Kata Zul Arma

Ia juga berharap melalui kegiatan Seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh JKMA Aceh itu akan ada solusi dalam menyikapi berbagai kemungkinan implikasi terhadap Pemerintahan Adat Mukim dari pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Setelah 10 tahun Pemerintahan Mukim kembali diakui eksistensinya di Aceh melalui UUPA, kita berharap UU Desa tidak menjadi penghalangnya. Semoga seminar dan workshop ini akan dapat menggali kemungkinan implikasi dan solusi dalam menyikapinya,” lanjut Zul Arma.

Kegiatan seminar dan workshop itu dihadiri sekitar 60 orang peserta, terdiri dari para Imuem Mukim dan tokoh-tokoh adat lainnya, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS).

Hadir sebagai narasumber dalam seminar itu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, Majelis Adat Aceh, dan dari Perkumpulan HuMA Jakarta.

Sumber: Adatkita.com