PT Acehnusa Indrapuri (ANI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman. Didirikan di Jakarta, 2 April 1993. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 762/kpts-II/92 tertanggal 5 Agustus 1992 yang bersifat sementara, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) telah diberikan kepada PT Takengon Pulp and Paper Utama seluas 166.500 ha. Melalui SK Menteri Kehutanan No. 1571/MENHUT-IV, 10 September 1993, IUPHHK-HTI tersebut dialihkan kepada PT Indonusa Indrapuri (sekarang PT ANI), dengan luas area menjadi 118.515 ha.

Dalam perkembangannya, areal perusahaan tersebut mengalami pengurangan, sehingga luasnya menjadi ± 111.000 ha di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 95/kpts-II/97, tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian HPHTI (IUPHHK-HTI) yang masa berlaku izinnya hingga tahun 2035.

PT ANI pernah tidak dikeluarkan SK Pemberlakukan Kembali IUPHHK-HTI, karena masih menunggak pembayaran DR (dana reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), sumber: Tempo selasa, 28 September 2004. Bahkan, dalam Laporan Audit dari BPK tahun 2007 disebutkan bahwa pinjaman DR sebesar Rp40 miliar tidak realistis dengan kondisi perusahaan yang ada di lapangan (www.environmental-auditing.org).

Sejauh ini, perusahaan tersebut masih menimbulkan masalah terkait penguasaan dan kepemilikan lahan yang hingga kini masih belum jelas di lapangan. Beberapa konflik sudah pernah terjadi yang berakhir dengan “diamnya” perusahaan dan membiarkan lahan dikuasai oleh pihak-pihak lain. Secara umum pengelolaan kawasan hutan seluas ± 111.000 ha oleh PT Acehnusa Indrapuri belum mampu menunjukkan kinerja yang positif dan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016