demo-kpha

Jakarta – Kawasan Eksosistem Leuser (KEL) adalah bentang alam tropis yang tak ada penggantinya di dunia. Hampir sebagian besar flora dan fauna dunia berada dalam KEL dengan bentangan unik yang dimilikinya dari high land (puncak gunung) hingga ke low land (pesisir pantai) sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Hal itu diungkapkan Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), dalam siaran persnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2014).

Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam KPHA menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka mendesak Kemendagri untuk melakukan koreksi terhadap Qanun RTRWA yang telah disahkan oleh DPRA pada akhir Desember lalu.

“Aceh memiliki mutiara hijau yang tiada terkira nilainya berupa kepingan surga yang jatuh ke dunia yang selama ini telah menjaga manusia dengan melayani ketersediaan air, udara bersih, siklus hidrologi sehingga setiap musimnya selalu teratur dan terjaga,” lanjut Efendi dalam rilisnya.

Menurutnya, pelayanan dari Kawasan Ekosistem Leuser adalah bentuk pengabdian kepada rakyat Aceh bahkan rakyat dunia yang tidak butuh balasan yang terlalu rumit. “Cukup dengan menjaga kawasannya saja maka bagi Kawasan Ekosistem Leuser itu sudah cukup.”

“RTRWA telah menghilangkan Kawasan Ekosistem Leuser dan telah mengancam hilangnya warisan dunia (world heritage) yang tidak ada duanya. Pansus Paripurna RTRW Aceh telah membacakan pidatonya di gedung dewan terhormat dan dikuti dengan hilangnya substansi Kawasan Ekosistem Leuser dalam RTRWA,” papar Efendi Isma.

Setiap keputusan yang keliru tentang KEL, katanya, adalah memainkan kematian terhadap separuh rakyat Aceh dan merendahkan kebanggaan rakyat dunia terhadap world heritage. ”Penghilangan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam RTRW Aceh adalah Kiamat ekologi dunia,” tegas alumini Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh itu.

Ia memaparkan, KEL merupakan amanat pasal 150 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan merupakan Kawasan Strategis Nasional pada lembar lampiran dalam PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

“KPHA bersama CSO nasional dan internasional menyerukan tolak dan revisi RTRWA karena telah membahayakan kawasan warisan dunia. Itu juga merendahkan masyarakat adat Aceh yang telah lama hidup dan menyusun kehidupan di hutan KEL yang telah dengan sadar pada 6 Februari 1934 telah berikrar di Tapaktuan tentang Kawasan Ekosistem Leuser agar dijaga dan dilestarikan.”

Selain itu, katanya lagi, masyarakat adat Aceh yang direpresentasikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat Mukim menuntut agar Qanun RTRWA mengakui, menghormati,melindungi, memenuhi dan menegakkan keberadaan Wilayah Kelola Mukim sebagai hak asal usul masyarakat hukum adat, baik berupa hutan, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, pasar dan lain-lain berdasarkan ketentuan adat setempat.

Ia menambahkan, bencana alam juga bagian penting yang harus diperhatikan. “Disamping itu ruang-ruang yang akan dikonversi menjadi pertambangan dan perkebunan dalam regulasi draft Pergub Pemanfaatan Budidaya KEL merupakan ancaman serius dalam penyelamatan ruang hutan bagi Provinsi Aceh,” ungkapnya.

Selanjutnya, KPHA, CSO nasional dan internasional menyerukan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan pembangunan yang hijau dengan bertumpu pada pertanian dan lahan produktif, agar ketergantungan terhadap hutan (baca : kayu dan tambang) dapat teratasi dan jaminan keberlanjutan kehidupan semakin tinggi untuk generasi Aceh dan generasi dunia di masa depan.

Selain itu pihkanya juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melakukan koreksi terhadap Qanun RTRWA dengan mengakomodir tata ruang Mukim/ ruang adat lainnya.

“RTRWA juga harus menjamin kedaulatan rakyat dalam akses ruang dan lahan untuk ekonomi kerakyatan yang mana pengawasan dan pemanfaatan ruang harus mendapatkan persetujuan masyarakat mukim dan gampong selaku pemegang kedaulatan sumber daya alam Aceh,” tutup Efendi Isma dalam siaran persnya. (al3/sp)

Sumber: Atjehlink.com