Tuhoe XXI20 Robohnya Hutan KamiKredo hukum, fiat justitia ruat caelum, sudah muncul sejak abad sebelum masehi. Hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Asalnya dari mulut Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kredo dengan pernyataan kepercayaan; dasar tuntunan hidup.

Ungkapan lain yang senada dengan fiat justitia ruat caelum adalah fiat justitia et pereat mundus. Meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan.

Kedua ungkapan itu melihat dan memaknai hukum lebih kepada keadilan. Konteks pemaknaan yang demikian, bisa ditelusuri melalui wajah zaman ketika ungkapan itu hadir, untuk melihat bagaimana hukum diperdebatkan.

Saya harus menyampaikan selalu ada perbedaan makna hukum sepanjang perkembangan zaman. Hal inilah yang tidak selamanya dipahami oleh mereka yang tidak belajar ilmu hukum.

Fiat justitia ruat caelum yang saya sebut, saat dilihat bagaimana keadilan digambarkan melalui sosok perempuan yang disebut Dewi Themis yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup. Mengapa harus memegang pedang dengan mata tertutup? Jika ditelusuri dari mitologi Yunani, ada dua pesan penting di dalamnya. Pedang menggambarkan betapa semangat menegakkan keadilan tidak boleh padam bagi siapa pun. Mata tertutup diharapkan pengadil selalu bisa mengadili secara objektif bagi siapa pun.

Pesan yang disebut terakhir itu banyak dikritik oleh kaum kritis. Dewi Themis dengan mata tertutup justru digambarkan secara kritis dengan suasana pengadilan yang tidak bisa lagi membedakan kebenaran dan keadilan. Keadaan itu, antara lain bisa ditemukan pada logika pengadil yang tidak menghukum pembakar lahan yang menganggap hutan bisa ditanam kembali. Kira-kira berbunyi sesatnya: “membakar hutan tidak melanggar hukum karena bisa ditanam kembali”.

Pengadil tetap merasa objektif, walau logika dalam putusannya menyesatkan. Tidak jarang untuk kepentingan tertentu, mengambil sepotong ketentuan dalam undang-undang tertentu dengan melupakan ketentuan dalam undang-undang lainnya.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. Bunyi penjelasan ini, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada ayat (2) ditegaskan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.

Adanya ketentuan ini menarik, terutama dikaitkan atas nama kearifan lokal, yang sesungguhnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) UU PPLH, “adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Secara keseluruhan, istilah kearifan lokal disebut sebanyak tujuh kali dalam isi, dan enam kali dalam penjelasan. Istilah ini, antara lain menjadi salah satu asas PPLH (Pasal 2 huruf l), yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana PPLH (Pasal 10 ayat (2) huruf d), kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 62 ayat (2) huruf n, Pasal 63 ayat (3) huruf k), larangan melakukan pembukaan dengan cara membakar harus memperhatikan kearifan lokal (Pasal 69), dan peran masyarakat untuk megembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi LH (Pasal 70 ayat (3) huruf e). Penegasan lain yang harus dilihat adalah Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf d, menjelaskan kearifan lokal yang dimaksud dalam penyusunan Rencana PPLH termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Keberadaan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut menarik, karena: pertama, kearifan lokal dikonkretkan dalam bentuk pembakaran lahan. Dalam literatur kearifan lokal terkait dengan hukum, posisi tersebut kontradiktif karena secara teoretis, posisi kearifan lokal digunakan untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam. Ade Saptomo (2010) secara konkret mengaitkan kearifan lokal dengan masyarakat adat. Oleh A. Sonny Keraf (2005), disebutkan keberadaan masyarakat adat memiliki seperangkat kearifan tradisional –yang cirinya menyerupai kearifan lokal—digunakan dalam rangka menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Keraf menyebutkan lima hal yang terkandung di dalamnya, yakni: (1) kearifan lokal milik komunitas; (2) pengetahuan yang menuntun bagaimana berhubungan secara baik dengan alam; (3) ia bersifat holistik dan memandang alam sebagai jaring kehidupan; (4) masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral, dan (5) kearifan ini selalu berkaitan dengan alam sekitarnya.

Kedua, pada penjelasan lain ditentukan bahwa kearifan lokal (dalam Rencana PPLH) termasuk hak ulayat yang diakui DPRD. Antara posisi kearifan lokal yang dikonkretkan dalam bentuk pembakaran lahan, dengan sesuatu “termasuk hak ulayat yang diakui DPRD”, terdapat perbedaan yang sangat prinsip. Jika yang kedua (hak ulayat) dipersyaratkan harus diakui DPRD, mengapa pengaturan dalam konteks pembakaran lahan tidak tegas diatur? Misalnya terkait luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, itu merunut kepada kearifan lokal yang mana dan pejabat mana yang menetapkannya? Di samping itu, ketiadaan penjelasan lain menyangkut tujuan tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar membuat keberadaan pasal ini menjadi lubang hukum paling nyata. Pada kenyataannya, lubang ini dimanfaatkan tidak hanya oleh mereka sebagai pemodal, tetapi oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga dan perawat hukum.

Ketentuan ini, menjadikan kearifan lokal sebagai “korban” dari hiruk-pikuk pembakaran lahan, hingga ada putusan yang menyebut bukan melanggar hukum karena bisa ditanam kembali. Kepentingan subjektif bahwa pembukaan lahan dengan bakar berbiaya murah, dilupakan begitu saja. Hati-hati, konsep kearifan lokal didompleng penumpang gelap untuk kepentingan di luar menyelamatkan lingkungan.

Lalu lihatlah bagaimana putusan Mahkamah Agung dengan sederhana dipatahkan putusan dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Bahasa yang digunakan adalah tidak mempunyai titel eksekutorial? Masih adakah esensi dari hakikat sebuah putusan dari lembaga yang seharusnya memberi keadilan?

Kredo hukum diperdebatkan sepanjang zaman. Di lapangan, bertahun-tahun hutan dibabat oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan hak karena membayar sejumlah pemasukan. Lalu saat mereka hura-hura dengan menggunakan berbagai cara, para pengadil tidak ambil pusing bagaimana langkah selanjutnya.

Begitulah hutan dihancurkan, bukan saja oleh mereka yang menggunakan tangannya di lapangan, melainkan juga oleh tinta pengadil yang duduk di ruang-ruang pengadilan. Saat seperti itu, hukum harus ditegakkan, di balik menjadi, hukum selalu diruntuhkan.

Tuhoe XXI21 Sulaiman TripaOleh SULAIMAN TRIPA
—Dosen Fakultas Hukum Unsyiah—

 

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018