Proses Hutan Adat Pidie

tuhoeProses pengusulan penetapan hutan adat untuk beberapa wilayah di Aceh masih terus berlangsung hingga sekarang. Sejauh ini, baru tiga mukim di Aceh yang diakui memiliki wilayah hutan adat, yakni Mukim Beungga, Kecamatan Tangse; Mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji; dan Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji.

Wilayah hutan adat di Mukim Beungga sekitar 10.988 hektare. Dari wilayah ini, ada yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Mukim Kunyet memiliki wilayah hutan adat yang diusulkan seluas 4.106 hektare. Adapun wilayah hutan adat yang diusulkan dalam kawasan Mukim Paloh sekitar 2.921 hektare.

Ketiga mukim di wilayah Pidie itu mengusulkan penetapan hutan adat pada tanggal 27 Oktober 2016. Usulan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat usulan langsung diterima oleh Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Kearifan Lokal, Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos, M.Si.

Setahun sudah penetapan wilayah hutan adat diusulkan. Dalam perjalanannya, dari tiga mukim yang disulkan tersebut, khusus Mukim Paloh dan Mukim Kunyet tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut. Kedua mukim ini belum bisa dilakukan verifikasi lapangan mengingat hutan adat yang diusulkan oleh mukim tersebut tumpang tindih dengan izin konsesi hutan tanaman industri (HTI), PT Aceh Nusa Indrapuri. Sampai sekarang, PT ANI masih memegang izin konsesi di wilayah hutan adat di kedua mukim tersebut.

Berdasarkan surat dari Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Nomor S.16/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/I/2017, disebutkan bahwa wilayah hutan adat yang diusulkan oleh kedua mukim tersebut tumpang tindih dengan penguasaan oleh pihak PT ANI. Surat tersebut dikeluarkan Direktorat Penanganan Konflik setelah melakukan verifikasi terhadap kedua mukim tersebut.

“Hasil verifikasi lapangan untuk Mukim Kunyet dan Mukim Paloh, hutan adat yang diusulkan tumpang tindih dengan areal izin HTI PT Aceh Nusa Indarapuri sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Masalah tumpang tindih ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” demikian bunyi hasil verifikasi terhadap hutan di kedua wilayah mukim tersebut.

Sejauh penelusuran JKMA Aceh, keberadaan PT ANI di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie sudah menuai konflik sejak pertama perusahaan tersebut masuk ke wilayah itu. PT ANI bukan hanya mengganggu Mukim Kunyet dan Mukim Paloh, tetapi ada sekitar 30 mukim di Aceh Besar dan Pidie juga terusik. Namun, sampai sekarang, belum ada titik terang antara pihak HTI dengan masyarakat sekitar.

Adapun untuk Mukim Beungga, sudah dilakukan verifikasi awal oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera. Dari hasil verifikasi awal yang dilakukan pada 8 Maret 2017 ditemukan bahwa hutan adat yang diusulkan oleh Mukim Beungga, sebagian juga diserobot izin konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri.

Melihat situasi ini, masyarakat adat Mukim Beungga bersama Pemkab Pidie melakukan pertemuan dengan Dirjen PSKL di Jakarta pada 29-30 April 2017. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak KLHK akan melakukan verifikasi terhadap hutan adat yang diusulkan oleh Mukim Beungga. Hasil verifikasi, dari luasan hutan adat yang diusulkan 10.988 hektare, yang bebas dari izin ada sekitar 5.390 ha, terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas sekitar 394 hektare dan Kawasan Hutan Lindung sekitar 4.995 hektare.

“Dengan luasan tersebut, ada peluang ditetapkan wilayah hutan adat,” ujar Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Kearifan Lokal, Yuli Prasetyo Nugroho.[Zulfikar Arma]

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017