1. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan seluruh kekuatannya untuk merevitalisasi kehidupan lembaga dan masyarakat adat di Aceh secara menyeluruh.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan seluruh kekuatannya untuk mereduksi bencana ekologis di Aceh, sebagai sebuah kewajiban negara dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia.
  3. Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus menghargai dan mengakui hak masyarakat dan kearifan lokal sesuai dengan Deklarasi PBB tentang masyarakat adat.
  4. Pemerintah Aceh harus melibatkan masyarakat adat secara tertulis dan ditandatangani di depan masyarakat adat atau perwakilan masyarakat adat dalam penataan ruang wilayah Aceh dan seluruh komponen kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat.
  5. Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas informasi yang cepat dan akurat berkaitan dengan keselamatan aset-aset dan sumber-sumber kehidupan masyarakat.
  6. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengukur ulang terhadap semua HGU dan HPH yang ada di wilayah Pemerintah Aceh dan mencabut berbagai kebijakan yang nyata-nyata lahir hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menciptakan ancaman bencana, seperti Hak Pengelolaan Hutan (HPH), perkebunan sawit skala besar, pertambangan pasir besi dari pesisir pantai dan laut, Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan tambang perorangan, nasional, dan multi nasional dan menindak tegas pelaku dan penjahat lingkungan.
  7. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keberlanjutan kehidupan yang berkeadilan di seluruh wilayah aceh baik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana ekologis.
  8. Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus memadukan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.
  9. Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus selalu memperhatikan keadilan gender dalam setiap menjalankan program.

10.  Pemerintah harus menjamin konvensasi terhadap masyarakat atas sebab akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan.

11.  Musyawarah Besar IV JKMA Aceh merekomendasikan kepengurusan JKMA Aceh periode 2013-2017 untuk membentuk JKMA Bireuen, hasil dari pemekaran JKMA Pase.

12.  Forum Mubes IV JKMA Aceh merekomendasikan JKMA Aceh untuk bergabung kembali bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

13.  Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus memperhatikan izin galian c dan memperhatikan keselamatan lingkungan.

14.  Percepatan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat.

Aula SKB, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, 3 November 2013. Pukul 23.53 WIB.