Geulanggang Rayek WhatsApp Image 2018-01-23 at 2.27.07 PM-----

Berdasarkan hasil berita acara dan diskusi panel pada Rakornas Hutan Adat Tahun 2018 tersebut, beberapa kesimpulan permasalahan dan solusinya telah didapatkan. Simpulan dan solusinya seperti diuraikan berikut.

Pertama, ada wilayah yang petanya sudah jelas termasuk sudah memiliki peraturan daerah (Perda) yang telah lengkap sehingga akan menjadi prioritas untuk pengakuan hutan adat.

Kedua, ada wilayah yang petanya masuk dalam kategori jelas, tidak ada tumpang tindih dan konflik horisontal dengan yang lain, tetapi belum ada perangkat hukum daerahnya seperti Perda. Untuk daerah ini, akan didorong pemerintah daerahnya segera membuat Perda yang mengatur hutan adat setempat.

Ketiga, ada daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Tindak lanjutnya adalah segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau review terhadap perizinan yang ada di wilayah tersebut.

Keempat, daerah yang peta wilayah hutan adatnya belum jelas, baik pengakuan masyarakat adatnya maupun wilayahnya, perlu pembahasan lebih lanjut dan lebih detail agar segala terkait itu lebih jelas dan tegas.

Kelima, mengefektifkan pembahasan tentang percepatan pengakuan hutan adat di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, lebih mengefektifkan kinerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di setiap regional.

Ketujuh, melengkapi data-data di lapangan, bukan hanya data spasial petanya, tetapi juga data sosial budaya masyarakatnya. Semua ini penting agar jelas ketika pengakuan hutan adat, masyarakat hutan adatnya seperti apa.

 

Laporan ZULFIKAR ARMA
—Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018