Sekian banyak masalah pembangunan di sektor kehutanan dan sektor lainnya sampai saat ini tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan kondisi yang ada, masyarakat sering kali dikondisikan menjadi objek pembangunan dan atau mungkin menjadi korban dari segala kebijakan baik itu masih dalam proses rancangan maupun implementasi di lapangan.

Hal inilah kemudian mendorong banyak inisiasi kelompok organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam merancang atau menyusun sejumlah instrumen pembangunan untuk lebih peka terhadap konflik, partisipatif dan transformatif. Pola pendekatan ini juga merupakan evaluasi dan koreksi terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya yang cenderung terkesan menyepelekan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Di sisi lain, realitas politik dan hukum di tingkat nasional dan lokal daerah provinsi dan kabupaten belum menunjukkan adanya tanda-tanda kesiapan dan kemauan untuk melaksanakan mengembalikan kedaulatan mukim dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Pidie pada khususnya dan di Aceh pada umumnya.

Tingginya konflik lahan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pihak swata hal tersebut disebabkan oleh kurangnya transparansi, dan diseminasi informasi yang diberikan langsung kepada masyarakat.

Berkenaan dengan beberapa hal tersebut di atas maka kami dari Forum Mukim Kabupaten Pidie memandang penting untuk mempersiapkan penguatan hak-hak masyarakat dan meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga dapat dipastikan seluruh proses dan pelaksanaan proyek pembangunan apapun dapat menghormati, melindungi dan mengakui hak masyarakat, termasuk hak untuk menentukan proyek pembangunan apapun yang akan mempengaruhi tanah dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut kami dari Forum Mukim Kabupaten Pidie yang mengikuti kegiatan Workshop REDD+ dengan tema peluang dan tantangan di Kabupeten Pidie memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, di antaranya:

  1. Persoalan Tata Batas: Tingginya konflik lahan (klaim wilayah) yang muncul di Kabupaten Pidie terutama di daerah perbatasan sehingga diperlukan beberapa solusi dan starategi di antaranya: 1) Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tata batas wilayah antara Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Barat, antara kecamatan, antara mukim dan antara gampong, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari; 2) Meninjau kembali tata batas yang telah ada, yang telah ditetapkan oleh masyarakat secara kongkrit; 3) Meluruskan tata batas yang melibatkan; aparat gampong, tuha puet gampong melalui musyawarah dan melibatkan pemerintah mukim; 4) Tata batas antara kawasan hutan lindung dengan wilayah kelola masyarakat; dan 5) Dalam pembuatan tata batas harus menggunakan digitalisasi (titik koordinat) dengan menggunakan GPS.
  1. Kebijakan: 1) Pemerintah harus mengakui dan mendukung aturan mukim dan gampong yang telah membuat aturan mukim dan gampong tentang pengelolaan sumber daya alam; 2) Perlu ada Perbub tentang implemantasi Qanun Pemerintahan Mukim Pidie; 3) Perlu ada peraturan secara tertulis tata kelola pemanfaatan SDA di mulai dari gampong hingga mukim; 4) Setiap kebijakan yang akan dilahirkan harus melalui pelibatan semua pihak (partisipatif); dan 5) Kebijakan yang sudah ada harus dipublikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat.
  1. Konflik Satwa: Untuk menyelesaikan masalah konflik satwa yang terjadi di Kabupaten Pidie harus ada program terpadu dengan melibatkan para pihak dengan menambah pos bantuan untuk menjaga agar satwa liar (gajah) dapat diatasi dengan baik salah satunya dengan menambah pos-pos lokal.
  1. Tata kelola Sumber Daya Alam: 1) Setiap ada kegiatan pembangunan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya yang masuk dalam wilayah gampong dan kemukiman tertentu harus mendapatkan rekomendasi mukim; 2) Tata kelola SDA tahapannya dimulai dari gampong, hingga ke kemukiman dan seterusnya; 3) Pemanfaatan hutan akan diatur sesuai dengan lokasi dan kewenangan masing-masing, hutan gampong oleh pemerintahan gampong –> harus melibatkan pemerintahan mukim, hutan ulayat oleh pemerintahan mukim –> eterlibatan lembaga adat; 4) Apapun bentuk pemanfaatan dan kelola SDA harus ada persetujuan dari masyarakat, pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim; 5) Perlu ada advoksi hukum yang akan membantu masyarakat dalam pencapaian tata kelola SDA yang berkelanjutan.
  1. Informasi: 1) Pemerintah provinsi/kabupaten harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi; 2) Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mudah dipahami, dimengerti dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar; 3) Informasi yang disampaikan harus berbentuk nyata dan bukan mimpi; 4) Bentuk penyampaian informasi bisa melalui musyawarah, media cetak dan elaktronik, leaflet, papan pengumuman maupun selebaran; 5) Harus ada papan nama perusahaan yang terlibat; 6) Pemerintah setiap tiga bulan sekali dalam setahun mengadakan pertemuan dengan para imuem mukim dalam hal penyampaian dan penyerapan informasi baik kebijakan maupun program pembangunan.

Demikianlah surat rekomendasi ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, besar harapan kami dari Forum Mukim Kabupaten Pidie agar rekomendasi ini bisa diimplementasikan sehingga adanya upaya penguatan hak-hak masyarakat dan meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga dapat dipastikan seluruh proses dan pelaksanaan proyek pembangunan apapuan dapat menghormati, melindungi dan mengakui hak masyarakat, termasuk hak untuk menentukan proyek pembangunan apapun yang akan mempengaruhi tanah dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selasa, 16 Oktober 2012
Di Aula Dinas Kehutanan Sigli

ttd
Peserta Workshop REDD+

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012