FGD

Dari kiri ke kanan: Efendi Isma,S Hut, Prof Dr San Afri Awang, Prof Dr Feisal Rani dan Ir T.M Zulfikar. Foto: AtjehLINK | Yusri

Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan UNDP, KPHA dan Aceh Centre, melakukan diskusi terfokus dengan tema “REDD+ dan Tata Ruang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Aceh”Selasa (24/03/2015). Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Dr. Feisal Rani S,H, M.Hum berlangsung di aula kampus tersebut.

Dalam sambutannya, dekan fakultas hukum berujar, seiring waktu, luasan hutan Aceh terus berkurang atau telah terjadi deforestasi. Karena itu, kata dia, perlu kontribusi semua elemen masyarakat bersama pemerintah untuk menyelamatkan hutan Aceh.

“Diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semangat implementasi penurunan emisi gas rumah kaca karena deforestasi dan degradasi lahan dan hutan gambut, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Aceh dengan keterlibatan semua pihak terkait,” ujarnya.

Menurut dekan, qanun Aceh nomor 19 tahun 2013 tentang tata ruang wilayah Aceh, juga masih ada kekurangan. Hal itu, kata dia, juga memiliki pengaruh terhadap usaha penyelamatan hutan dan alam Aceh.

“RTRWA (Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033) di sana sini masih ada kekurangan, perlu keterlibatan kita semua untuk memperbaiki keadaan ini. Qanun atau peraturan yang ada, barang kali juga belum cukup kuat untuk memastikan kelestarian hutan dan alam Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Prof. DR. Ir. San Afri Awang, M.Sc yang hadir dalam diskusi tersebut menuturkan, Badan pengelola REDD+ (BP REDD+) yang dibentuk 2 tahun lalu, saat ini telah dibubarkan pemerintah. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa tugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang di selenggarakan oleh BP REDD+ sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diakui profesor itu, bahwa kebijakan dimaksud sedikit banyak akan mempengaruhi implementasi REDD+. Namun, lanjutnya, hal itu tidak menjadi suatu hambatan untuk meneruskan semangat dan program REDD+ sebagai salah satu instrumen pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, kata dia, semua tugas implementasi REDD+ di Indonesia yang selama ini dilaksanakan BP REDD+ akan dikerjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, pemerintah di bawah Kemenerian LHK akan membentuk tim pengendali transisi perubahan iklim.

“Di bawahnya akan ada tim tekhnis untuk mengumpulkan semua data REDD+ yang selama ini dikerjakan BP REDD+,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, pejabat kementerian LHK itu juga berujar, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Siti Nurbaya itu, sadar betul tidak akan mampu menyelesaikan sendiri tugas implementasi proyek perubahan iklim. “Akan selesai hanya dengan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia, khususnya Aceh sebagai salah satu provinsi yang akan melaksanakan program REDD+ ini,” kata San Afri Awang.

Menurut dia, provinsi Aceh lebih siap untuk implementasi REDD+ dibanding beberap provinsi lain di Indonesia yang juga menjadi sasaran REDD+.

Prof San Afri Awang juga menjelaskan, selama dua tahun implementasi REDD+, sudah menghabiskan 50 juta USD, dari 1 juta USD yang dijanjikan oleh Norwegia untuk proyek perubahan iklim tersebut. “Dari 1 juta USD, baru 50 juta yang dipakai, masih ada 950 juta USD lagi seperti janji Norway,” terang dia.

Disebutkan San Afri Awang, ada banyak lembaga yang melirik dan ingin mendapat kucuran dari 950 juta USD uang REDD+ yang tersisa itu. “Kekuatan-kekuatan pasti bermain. 50 juta USD yang sudah habis saja ‘netes’ kemana-mana,” ujarnya.

“Maka mari kita dorong untuk Aceh agar implementasi REDD+ dapat melibatkan masyarakat seperti petani, untuk memanfaatkan lahan-lahan mereka yang ada.

Prof Awang juga mengomentari keberadaan REDD+ di Aceh berkait erat dengan tata ruang. Walau sudah ada qanun tata ruang, jelasnya, namun masih ada beberapa fungsi yang belum diatur. Menurutnya, kekurangan itu masih bisa diperbaiki melalui negoisasi dengan pemerintah Aceh untuk penyempurnaan qanun tata ruang Aceh.

Untuk Aceh, kata dia, pendekatan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah terbaik untuk kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan Aceh yang menjadi sorotan internasional. “Ada sesuatu yang perlu dibicarakan dalam kontek ini,” imbuhnya.

Sementara juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Efendi Isma menuturkan, realisasi REDD+ di Aceh akan terkendala. Hal itu, terangnya, karena masih ada sejumlah persoalan dalam qanun tata ruang Aceh yang tidak sejalan dengan semangat REDD+.

“Bagaimana REDD+ dilaksanakan di Aceh dalam ketidakpastian tata ruang. Apakah REDD akan diimplementasikan dalam ketidakpastian ruang?,” gugat Efendi.

Karena itu, ia mendesak pemerintah dan Pemerintah Aceh agar membereskan persoalan tata ruang Aceh. Seharusnya, tutur Efendi, penyusunan tata ruang harus mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan serta dampak pengurangan resiko bencana, bukan sekedar memenuhi tuntutan politik dan pengusaha.

“Daya dukung lingkungan dan bencana juga harus menjadi faktor pembatas ketika akan mengatur dan mengelola kawasan (ruang). Demikian juga dalam hubungannya dengan REDD+, dimana tata ruang juga harus mampu memberi gambaran pemanfaatannya untuk kebutuhan REDD+, agar tidak muncul konflik-konflik baru yang akan merugikan masyarakat dan lingkungan,” ujar juru bicara KPHA itu.

Lebih jauh, menurut Efendi, Aceh yang sudah menetapkan rencana tata ruang wilayah melalui Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, masih belum memiliki keberpihakan kepada lingkungan dan rakyat kecil. Secara proses, kata dia, penyusunan qanun ini tidak aspiratif dan tidak partisipatif yang dapat diukur dengan tidak ada masyarakat yang dilibatkan dalam perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Hal ini tidak sejalan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

“Kemudian ada aspirasi masyarakat untuk memasukkan wilayah adat mukim dalam tata ruang, namun tidak diadopsi oleh pemerintah dan legislatif Aceh. Dan secara substansi, qanun tata ruang Aceh juga masih ditemukan beberapa masalah seperti tidak dicantumkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional. Fakta itu, terangnya, jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sedangkan salah satu tokoh masyarakat adat, Yuriun, dalam kesempatan itu menyoroti kebutuhan dan kesiapan masyarakat Aceh untuk menerima REDD+. “Apakah masayarakat Aceh sudah siap menerima REDD,” kata dia.

Menurutnya, sekarang ini juga terlalu banyak kepentingan yang bermain dengan isu hutan Aceh. Di sisi lain, negara masih abai dalam menjalankan tugas untuk kepastian ruang wilayah adat seperti mukim di Aceh. Misalnya soal hutan, sebutnya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan hutan adat bukan hutan negara, tapi hutan masyarakat adat.

Namun, sambung Yuriun, negara belum melaksanakan perintah konstitusi tersebut. Hal itu, terangnya adalah bentuk pembangkangan pemerintah untuk pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat seperti mukim di Aceh sebagaimana amanah konstitusi.

Ia juga menyesalkan sikap pemerintah Aceh, yang tidak mengatur soal mukim dalam qanun tata ruang Aceh nomor 19 tahun 2013.

“Sebelum negara ini ada, mukim adalah pemerintah di Aceh. Saat ini ada 778 mukim di Aceh. Namun tidak ada pengaturan tentang mukim dalam qanun tata ruang,” terang dia. Terakhir, petua adat itu berpesan, hutan Aceh adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Aceh untuk dijaga kelestariannya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak  7 persen di tahun 2020, sebagai bentuk dukungan bagi pencapaian target Indonesia menurunkan emisi sebesar 21 hingga 41 persen. Komitmen ini di tunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Aceh dengan BP REDD+ padatanggal 17 November 2014 lalu di Banda Aceh.

Bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mendukung REDD+ ditunjukkan dengan terbentuknya tim Satuan Tugas (Task Force) REDD+ di Aceh dengan melibatkan berbagai komponen yang ada; LSM, masyarakat adat, akademisi, dll. Untuk mempercepat implementasi REDD+ di Aceh, beberapa kegiatan juga sedang berjalan diantaranya; penyempurnaan data dasar dan peta kadastral.

Namun, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bubarnya BP REDD+, diyakini juga berpengaruh pada kerja-kerja implementasi REDD+ di Aceh. Salah satu konsekwensinya adalah Satuan Tugas (Task Force) REDD+ Aceh juga ikut bubar.

Hal itu dibenarkan oleh M Daud S,Hut selaku mantan ketua tim task force REDD Aceh. Menurutnya, BP REDD+ sudah tidak ada. Semua dokumen yang dihasilakan tim task force REDD+ Aceh, akan diserahkan ke kementerian LHK, selaku pemegang mandat pelaksana REDD+ ke depan.

“Task force REDD+ Aceh hanya akan mencari cara dengan dirjen perubahan iklim LHK untuk masalah ini. Harapannya, apa yang sudah dihasilkan oleh task force dapat ditindaklanjuti oleh Irjen Perubahan Iklim Kemnterian LHK,” ujarnya dalam diskusi terfokus yang dimoderatori oleh T. M Zulfikar.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) adalah suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi.

REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin.

REDD+ menjadi strategi untuk menangani permasalahan deforestasi dan degradasi hutan secara menyeluruh, meliputi peran konservasi, pemeliharaan sumber mata pencaharian, manajemen kehutanan yang berkelanjutan dan upaya peningkatan cadangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (Sd)

Sumber: Atjehlink.com