Sidang-Kalista-Alam-di-PN-Meulaboh-

Banda Aceh – Sidang perdata pembacaan hasil putusan kasus pembakaran lahan oleh PT Kallista Alam (KA) di hutan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya, akhirnya digelar pada tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Sebagaimana diketahui PT Kallista Alam digugat oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar memberikan dana rehabilitasi untuk memperbaiki lahan gambut yang hancur akibat dibakar untuk kepentingan pembukaan lahan kebun kelapa sawit.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan berlangsung secara marathon. Dimulai pada pukul 14.48 WIB dan berakhir pada pukul 22.11 WIB, sidang dipimpin oleh Ketyua Majelis Hakim Rahmawati SH dengan anggota Rahma Novatianan SH dan Juanda Wijaya SH.

Dari pihak pengacara tergugat dari PT Kallista Alam diwakili oleh Alfian C Sarumaha SH dan Rebecca FE Siahaan SH. Sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hadir pengacara negara Abdul Kadir SH dan Askar SH serta pengacara Syafruddin SH.

PN Meulaboh memutuskan bahwa PT KA terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan gambut Rawa Tripa sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. PT KA diminta untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 251,7 miliar. Pihak penggugat dari KLH mengapresiasi keputusan majelis hakim sementara pengacara tergugat kemungkinan akan melakukan banding.

Dalam sidang dengan nomor perkara No.12/PDT.G/2012/PN-MBO, gugatan pembakaran lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit tersebut, majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat. Majelis berpendapat berdasarkan keterangan para saksi, fakta-fakta di lapangan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak maka gugatan pembakaran lahan terbukti dilakukan oleh PT KA. Sementara itu, ganti rugi materil dan biaya pemulihan lahan juga dikabulkan karena telah berdasarkan perhitungan para ahli.

Beberapa fakta yang tak terbantahkan yang berhasil dibuktikan penggugat adalah lahan yang terbakar di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN sangat penting secara nasional dan merupakan warisan dunia yang tak tergantikan.

Kemudian dari sidang sebelumnya, hakim menemukan fakta-fakta bahwa lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar di Desa Pulo Kruet, ada yang berbatasan langsung dengan perkebunan milik perusahaan lain dan ada juga yang tidak. Lahan ini terletak dalam kawasan Izin Usaha Budidaya KA seluas 1.605 hektar yang izinnya telah dicabut oleh PTUN dan Gubernur Aceh.

Saksi dalam persidangan mengatakan tidak melihat adanya peralatan pemadam kebakaran, akses jalan yang memadai ke lokasi kebakaran dan tidak ada personel khusus pemadam kebakaran. Saksi yang merupakan kontraktor perkebunan, Elvis, juga mengakui tidak adanya prosedur penanganan pemadaman kebakaran di lahan dan struktur organisasi pengendalian kebakaran milik perusahaan.

Mempertimbangkan fakta-fakta ini, hakim berkesimpulan bahwa PT KA terbukti tidak memiliki alat dan sarana penanggulangan kebakaran. Padahal kebakaran sudah berulang kali terjadi di lahan mereka. Hakim meyakini bahwa pembakaran memang diatur dan diinginkan oleh perusahaan PT KA.

Menurut hakim, PT KA membiarkan lahan mereka terbakar yang berarti tergugat ingin melakukan pembakaran lahan miliknya. Tergugat tidak bisa membuktikan dalil siapa yang membakar lahannya, sementara saksi dari PT SPS2 tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tergugat melakukan pembiaran pembakaran lahan dan hal ini terjadi selama berkali-kali dalam kurun waktu 2009- 2012. Lahan terbukti dibuka dengan cara membakar.

Majelis hakim juga sepakat telah terjadi kerusakan lingkungan. Gas-gas yang dikeluarkan saat terjadi pembakaran telah melewati Nilai Ambang Batas sesuai hasil pengujian yang diajukan penggugat. Juga terjadi penurunan fungsi tanah di lahan tersebut sesuai hasil pengujian dari pihak Institut Pertanian Bogor. Terjadi kerusakan lingkungan tanah akibat kebakaran hutan dimana lapisan gambut setebal 10-15 cm lenyap. Kerusakan ini tidak bisa diperbaiki seperti sediakala lagi.

Perbuatan pembakaran lahan adalah perbuatan melanggar hukum dan tergugat wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Besaran ganti rugi yang harus dibayar tergugat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Ganti rugi yang wajib dibayar oleh tergugat untuk kerusakan lahan 1.000 hektar antara lain ganti rugi akibat kerusakan ekologis dan perawatannya, biaya pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan kembali tanah yang rusak, daur ulang unsur hara, penguraian limbah, kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya sumber daya genetika, pelepasan karbon (carbon release) dan kemerosotan karbon.

Selain itu ada juga ganti rugi secara ekonomis dimana hilangnya umur pakai tanah dari yang seharusnya. Biaya ini dimulai dari hitungan biaya pemeliharaan tahunan dan total potensi hilangnya keuntungan hasil penjualan tanaman dari lahan tersebut.

Total ganti rugi materil dari kerusakan ekologis dan ekonomis yang wajib dibayarkan sejumlah Rp 114,3 miliar. Sementara itu tergugat juga wajib membayar biaya pemulihan lingkungan di lahan seluas 1.000 hektar sebesar Rp 251,7 miliar dimana biaya ini merupakan biaya pembelian kompos dan ongkos pengangkutannya. Kompos digunakan untuk pemulihan lahan karena mempunyai sifat yang mirip dengan tanah gambut. Pemulihan tidak bisa mengembalikan lahan seperti semula namun hanya mendekati saja.

Majelis hakim hakim juga menyatakan sita jaminan atas tanah seluas 5.769 hektar lahan milik PT Kallista Alam yang terletak di hutan gambut Rawa Tripa. Lahan berada di Desa Pulo Kruet dinyatakan sah. Tanah ini tidak boleh berpindah tangan namun masih boleh diusahakan. Sita ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dalam perkara gugatan perdata.

Tergugat juga dibebankan membayar uang paksa sebesar Rp 5 juta /hari atas keterlambatan membayar ganti rugi. Biaya perkara juga dibebankan kepada tergugat sebesar Rp 10,9 juta. Sidang berakhir pukul 22.11 WIB atau menjelang tengah malam.

Dari hasil keputusan ini, selayaknyalah publik baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional memberikan apresiasi yang tinggi ataskeputusan majelis hakim tersebut. “Ini membuktikan bahwa hukum lingkungan sudah mulai ditegakkan, meskipun butuh waktu yang panjang,” demikian disampaikan TM Zulfikar Pegiat dan Pemerhati Lingkungan/Mantan Direktur Eksekutif WALHI Aceh dalam siran persnya kepada wartawan, Kamis (9/1/204). (sp)

Sumber: Atjehlink.com