Tuhoe-XXII-FINAL-Web.pdf (32 downloads)

Mengawal Revisi Qanun RTRW Aceh

Setelah ditetapkan pada tahun 2013 lalu, Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh terus menuai kritik. Kritikan tersebut datang dari kalangan aktivis lingkungan, kalangan pengamat, dan masyarakat adat Aceh.

Hal ini membuktikan bahwa ada kepedulian besar masyarakat Aceh terhadap regulasi tata ruang ini. Selain itu, banyaknya perhatian yang datang dari berbagai pihak menunjukkan ada banyak kalangan berkepentingan terhadap qanun ini. Artinya, setiap regulasi yang dilahirkan jangan hanya menampung kepentingan elite.

Atas dasar kritik dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya setuju agar Qanun RTRW Aceh untuk ditinjau kembali. Peluang revisi qanun sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh melalui DPRA sudah membentuk Tim Peninjauan Kembali Qanun RTRW Aceh. Perwakilan masyarakat sipil dipercayakan kepada lembaga Walhi Aceh.

Setelah sekian bulan hingga penutup tahun 2018, belum terdengar langkah konkret terhadap revisi qanun tersebut. Bahkan, Yayasan HAkA mengkhawatirkan lambannya proses revisi qanun ini bisa membuka peluang legalisasi penyalahgunaan tata ruang.

Kiranya diperlukan kawalan bersama terhadap revisi qanun ini, mulai LSM, ormas, lembaga-lembaga terkait, aktivis lingkungan, dan akademisi. Manakala semua pihak mempersoalkan revisi Qanun RTRW Aceh, tentunya tim yang dibentuk dapat memperlihatkan kerja mereka selama ini. Paling tidak, lembaga legislatif tidak “sibuk” dengan urusan kursi periode berikutnya sehingga mengabaikan regulasi yang mestinya menjadi prioritas.

Kita memang tidak boleh curiga kepada Tim PK RTRW yang sudah dibentuk, tetapi musim politik ini bisa saja membolak-balikkan hati seseorang. Kepedulian terhadap kepentingan rakyat pun akhirnya hanya sebagai keniscayaan yang tak berujung. Regulasi yang dilahirkan pun kelak bisa alakadar dan alahsaja.

Sekali lagi, masyarakat adat dan parapihak harus bangkit bersama, membuka mata agar sama-sama bisa memahami realita, mengerti problematika, dan bertindak sesuai tata cara. Dengan demikianlah kita benar-benar tuhoe jalan kembali ke tamadun Aceh. Semoga![Herman RN]