Lango adalah nama sebuah kemukiman di Kabupaten Aceh Barat, letaknya berada di hulu sungai Meureubo yang airnya mengalir sampai ke ibukota kabupaten, Meulaboh. Tidak diketahui dengan pasti tentang pemberian nama kemukiman dengan nama Lango, namun diyakini nama tersebut erat kaitannya dengan sejarah masa peperangan dengan Belanda di mana untuk sampai ke lokasi tersebut harus “meu langu = berenang” yang dalam penyebutan selanjutnya oleh Belanda menjadi “lango”.

Sejarah Mukim Lango

Zaman Iskandar Muda

  • Zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Mukim Lango tidak bisa diketahui siapa imum mukimnya dan struktrunya.
  • Zaman Iskandar Muda di Lango pernah berkedudukan Raja Teuku Tandi Bungkai.
  • Setelah Raja Teuku Tandi Bungkai mangkat digantikan oleh anaknya Teuku Tandi Raja Muda.
  • Setelah Raja Teuku Tandi Raja Muda dipegang oleh Ulee Balang Cut (Mukim).
  • Setelah Ulee Balang Cut (Mukim) baru ada Mukim di Lango.

Zaman Belanda

  • Mukim berada di bawah wedana dan masyarakat tidak boleh secara langsung menghadap wedana tapi harus melalui mukim sehingga semua kegiatan dan persoalan masyarakat, mukim harus tahu.
  • Mukim Lango pada tahun 1940 dipimpin oleh Teuku Puteh.
  • Mukim Lango pada tahun 1952 dipimpin oleh Teuku Raja Gadeng pada saat itu terjadi peristiwa peperangan DI dan Mobrig.
  • Mukim Lango setelah Teuku Raja Gadeng dipimpin oleh Teuku Raja Lanta.
  • Setelah Teuku Raja Lanta Mukim Lango dipimpin oleh Teuku Nyak Umar Tahun 1971.

Mukim Lango memiliki batas wilayah:

  • Sebelah Utara berbatas dengan Aceh Tengah.
  • Sebelah Selatan berbatas dengan Krueng Meureubo/Mukim Manjeng.
  • Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya.
  • Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Meunuang Kinco.

Kemukiman Lango terdiri atas empat buah gampong (lihat tabel. Daftar Gampong dalam Kemukiman Lango).

Kondisi Hutan Saat Ini

Semenjak terjadinya konflik yang berkepanjangan di Aceh pada umumnya, banyak yang menghentikan kegiatan di dalam hutan, seperti perusahaan perkebunan tutup. Setelah konflik mereda hutan kembali terbuka dan menjadi sasaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu, yang dikarenakan Aceh dalam masa rehab dan rekon setelah terjadi bencana musibah tsunami akhir tahun 2004 silam, dan aktifitas ini terus berlanjut secara diam-diam dan diyakini tanpa didukung perizinan yang sah.

Pemanfaatan Hutan

Banyak pihak yang memanfaatkan hutan baik dari pihak luar (perusahan, cukong kayu, cukong pertambangan) maupun pihak dari dalam juga. Ada yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu dan ada juga yang dimanfaatkan untuk mencari hasil hutan non-kayu.

Akses Hutan Pada Saat Ini

Untuk sekarang ini hutan banyak diakses oleh masyarakat setempat dan juga dari pihak luar, namum ada juga yang dimanfaatkan untuk mengambil hasil hutan non-kayu. Masyarakat juga telah sepakat untuk tidak memberi atau mengizinkan pihak luar untuk mengakses hutan yang ada di wilayah gampong mereka, karena sudah meyakini bahwa dampaknya tidak bagus untuk masyarakat itu sendiri.

Dampak Positif Ekonomi dan Sosial

Banyak masyarakat yang memanfaatkan potensi hutan untuk di jadikan pemenuhan kebutuhan hidup seperti mencari kayu alem, madu, hasil hutan non-kayu, damar, dan lain-lain. Masyarakat semakin sadar akan fungsi dan keberadaan hutan. Itu terbukti, di mana pihak luar harus melapor jika ingin membuka lahan di satu tempat dan selanjutnya pembukaan lahan seperti yang dilakukan oleh HPH sudah tidak diizinkan lagi.

Permasalahan yang Terjadi (Hutan)

  1. Mukim dan perangkat adat belum kuat dalam hal pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor kehutanan.
  2. Peraturan tentang hutan belum memiliki legitimasi kuat dari semua pihak sehingga tidak berjalan dengan baik.
  3. Penebangan liar.
  4. Ditetapkannya hutan lindung di sekitar wilayah kemukiman oleh pemerintah tanpa melakukan sosialisasi dan penetapan pal batas yang jelas.
  5. Belum terkelolanya hasil Hutan secara adat.
  6. Tidak ada tim pengawasan hutan/pawang hutan.
  7. Kurangnya dukungan masyarakat pada mukim dalam pengelolaan Hutan.
  8. Semakin sering terjadinya serangan satwa (gajah, harimau, beruang, babi).
  9. Potensi longsor dan banjir periodik masih tinggi.

10.  Ekosistem hutan di bagian hulu rusak.

11.  Batas wilayah hutan antar gampong dan mukim tidak jelas.

12.  Belum terbentuknya struktur pawang uteun di tingkat gampong.

13.  Aturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak tertulis (belum ada).

Dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari, masyarakat Kemukiman Lango disatukan dalam satu visi dan misi bersama yaitu:

Visi:

“Mewujudkan Kemukiman yang Bermartabat, Berdaulat atas Sumber Daya Alam , Masyarakat Hidup Damai dan Sejahtera dengan Menjalankan Syariat Islam”

Misi:

  1. Mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan cara peningkatan ekonomi masyarakat.
  2. Transportasi lancar (jalan dan jembatan).
  3. Terkelolanya dan termanfaatkan potensi yang ada di wilayah mukim.
  4. Berjalannya syariat Islam.
  5. Masyarakat bersatu dan bekerja sama.
  6. Menjalankan adat istiadat.
  7. Melestarikan sumber daya alam di kawasan kemukiman.
  8. Pengukuhan atas hak ulayat mukim.
  9. Mendidik pemuda dan pemudi dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan agama.

10.  PKK harus bisa berjalan dan maju.

Tabel. Daftar Gampong dalam Kemukiman Lango.

Nama Gampong

Jumlah Penduduk

Mata Pencaharian

Pendidikan Rata-Rata Penduduk

Luas Wilayah

Gampong

Lango

417

Petani

SMA

5.041 Ha

Lawet

415

Petani

SMA

4.800 Ha

Canggai

285

Petani

SMA

3.600 Ha

Sikundo

238

Petani

SMP

12.000 Ha

Sumber: Dokumen perencanaan Mukim Lango tahun 2010-2015.

Gambar. Peta Wilayah Kemukiman Lango.

Sumber: Dokumen Usulan Hutan Ulayat Mukim Lango.

Oleh: Efendi Isma, S.Hut.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVI, Desember 2013