Wabup M. Iriawan, S.E.
Pidie Siap Realisasikan Penetapan Hutan Adat

M. Iriawan, Wakil Bupati PidieAda tiga mukim di Kabupaten Pidie yang sudah siap melaksanakan penetapan kawasan hutan adat. Terkait hal ini, simak wawancara tim tuhoe dengan Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan, S.E.

Sejauhmana sudah persiapan Pemkab Pidie merealisasikan penetapan hutan adat?

Pemerintah Kabupaten Pidie sudah siap merealisasikan hutan adat di wilayah Pidie. Tahap pertama, akan dilakukan di Mukim Beungga sebagaimana kesepakatan kita dengan KLHK.

Apa yang akan dilakukan untuk memperkuat hal tersebut?

Kami siap mendukung lahirnya Qanun Hutan Adat yang rancangannya sudah ada. Pemkab Pidie juga akan melakukan penguatan-penguatan terhadap masyarakat adat, terutama di tiga mukim yang diprogramkan penetapan hutan adat.

Hanya itu?

Ada persoalan lain yang belum selesai sebenarnya, contoh, ketidakjelasan sejauhmana proses penetapan hutan adat yang diusulkan. Nah, ini perlu terus diupayakan diperjelas. Oleh karenanya, akan dilakukan terus komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak pendamping seperti JKMA dan rekan-rekan lain yang punya kompetensi.

Bagaimana dengan respon pemerintah pusat terhadap pengusulan hutan adat di Pidie?

Saya lihat mereka sudah memberikan respon positif. Hanya saja, ada sedikit masalah terkait izin HTI yang sudah terlanjur diberikan pemerintah pusat. Sekarang kami sedang mencari jalan keluar menyelesaikannya dengan para pihak melalui regulasi yang ada sehingga ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada konflik, jangan sampai pula melanggar aturan.

Sejauhmana Anda melihat hal ini penting dilakukan?

Jelas sangat penting. Dengan adanya penetapan hutan adat, masyarakat adat tidak lagi menjadi tamu di rumahnya sendiri. Masyarakat bisa mengelola hutan dengan betul-betul arif bijaksana dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, juga bisa terus memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat bahwa hutan adalah tempat kita belajar banyak hal.

Bagaimana Pemkab Pidie memastikan keberadaan masyarakat hutan adat dan wilayah adatnya?

Setiap usulan harus kita tinjau ulang, dikaji ulang, apakah sudah benar konsep yang diajukan itu? Hal ini penting untuk memastikan keberadaan masyarakat adat di hutan adat tersebut. Pengalaman Pemkab Pidie pernah mengusulkan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Rukoh, saya menilai kurang serius pembuatan petanya. Saat kita minta HTI dikeluarkan dari sana, sudah disetujui seluas 4000 hektare dikeluarkan. Begitu mau dibebaskan lahan, mau groundbreaking, ternyata bukan di situ lokasinya. Artinya, setiap usulan harus ditinjau dan dikaji ulang.

Apa harapan Pemkab Pidie ke depan terkait hutan adat?

Jika penetapan hutan adat di tiga mukim ini bisa direalisasikan dengan benar, ke depan akan banyak lokasi-lokasi lain bisa terus diajukan penetapan hutan adat. Maka PR bersama, jangan berhenti di sini. Paling besar PR-nya bagaimana menegakkan masyarakat adat itu mengelola hutan adat. Ini baru awal. Maka itu, harapan kita ke depan kita bisa bekerja sama agar yang mengelola hutan tidak hanya orang-orang yang punya uang dan punya kekuasaan.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XIX, Juni 2017