Geulanggang Rayek DSCN8746-----tuhoeAceh merupakan satu dari sekian provinsi yang sangat siap untuk direkomendasikan mendapatkan hak terhadap hutan adat. Aceh memiliki sejumlah lembaga adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal setempat, termasuk lembaga adat yang mengurusi persoalan hutan. Selain itu, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur tatakelola hutan sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal ini menjadi semangat bagi Aceh dalam menuju penetapan hutan adat. Pemerintah Aceh harus mendorong lembaga adat di Aceh untuk segera melakukan percepatan penetapan hutan adat di Aceh, sesuai dengan surat yang sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keinginan percepatan penetapan hutan adat Aceh sudah diusulkan oleh Pemerintah Aceh pada saat Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta. Pemerintah Aceh mengusulkan 13 mukim di Aceh untuk mendapatkan status hutan adat. Dokumen dan surat usulan hutan adat Aceh disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Hutan adat Aceh  yang diusulkan kepada Menteri LHK dengan total luas 145.250,24 hektare yang tersebar di empat kabupaten, meliputi Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Terdiri atas 144.497,27 hektare berada dalam kawasan hutan dan 752,95 hektare di luar kawasan hutan.

Pasca-Rakornas hutan adat di Jakarta, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota terus mempersiapkan dokumen kelengkapan usulan yang telah disampaikan pada Rakornas tersebut. Gubernur Aceh mengeluarkan surat nomor 522/3352 tertanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Hutan Adat Kabupaten/Kota. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/walikota se-Aceh.

Dalam surat tersebut disebutkan apabila di kabupaten/kota terdapat masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah adat berpotensi untuk dijadikan hutan adat, dapat diusulkan melalui Pemerintah Aceh. Usulan tentunya dengan kelengkapan data dan persyaratan sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Selain Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten juga bergerak cepat. Kabupaten Aceh Jaya, misalnya, telah membuat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Task Force Percepatan Penetapan Hutan Adat Kabupaten Aceh Jaya. Demikian pula Kabupaten Aceh Barat, pemerintah setempat juga telah membentuk Tim Percepatan Penetapan Hutan Adat di wilayah mereka.

Untuk diketahui, pasca-Rakornas Hutan Adat pada Januari 2018 lalu, belum ada kegiatan nyata dari KLHK dalam hal mempercepat penetapan hutan adat di Aceh.

“Kita berharap agar KLHK tetap komitmen terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dan menyegerakan proses penetapan hutan adat yang telah diusulkan oleh masyarakat hukum adat Aceh melalui Pemerintah Aceh,” ujar Sekpel JKMA Aceh, Zulfikar Arma.

Laporan ZULFIKAR ARMA
—Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018