Geulanggang Cut - beungga

tuhoe–MUKIM Beungga merupakan salah satu mukim yang masuk dalam kawasan hutan. Posisi Mukim berada di Kecamatan Tangse dengan membawahi enam gampông yaitu Blang Malo, Krueng Seukeuk, Beungga, Alue Calong, Pulo Ie, dan Lhok Keutapang.

Sebagai daerah yang berada di kawasan hutan, Mukim Beungga serius melakukan advokasi tentang pengelolaan hutan agar sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini sudah dilakukan sejak lama. Pengawalan terhadap pengelolaan hutan semakin serius dilakukan Mukim Beungga sejak mendapat dukungan dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.

“Berawal dari pertemuan yang diinisiasi oleh JKMA Aceh, kami semakin serius membahas penyelamatan hutan di Kecamatan Tangse dan Gempang. Pertemuan dengan JKMA Aceh pada tahun 2007. Dari pertemuan itulah, saya mulai melakukan diskusi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Mukim Beungga bagaimana agar hutan dan wilayah adat kami harus dijaga dan diselamatkan dari bencana ekologis,” kata TM. Yunus, Imum Mukim Beungga.

Menurut Imum Mukim Beungga, kondisi mukim mereka saat itu belum ada struktur lembaga adat, juga belum memiliki dokumentasi aturan adat, perencanaan mukim, dan peta wilayah mukim. Akhir tahun 2008, aparatur Mukim Beungga bertemu dan berdiskusi dengan JKMA Pidie. Harapannya ketika itu, JKMA Pidie dapat mendampingi dan membantu Mukim Beungga membuat perencanaan mukim, pemetaan wilayah mukim, aturan adat, dan struktur kelembagaan mukim.

“Dengan difasilitasi oleh JKMA Pidie dan JKMA Aceh pada tahun 2009, peta wilayah mukim dan perencanaan mukim telah selesai dilakukan. Pertemuan tersebut juga menghasilkan visi Mukim Beungga,” ujarnya.

Selanjutnya, Agustus 2009, Mukim Beungga mengusulkan kepada Pemerintah Pidie agar ditetapkan hutan adat dan wilayah Mukim Beungga. Namun, hingga akhir masa jabatan bupati, usulan mukim tidak pernah dibahas.

“Masyarakat adat Mukim Beungga tidak pernah putus asa. Kami terus berjuang agar wilayah mukim diakui dan ditetapkan oleh pemerintah daerah,” tegas Yunus.

Perjuangan mulai membuahkan hasil tatkala Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketika itu, JKMA dan masyarakat di Mukim Beungga mengusulkan kembali kepada Pemerintah Pidie agar menetapkan kewilayahan mukim di daerah Pidie.

Kata Yunus, pada Agustus 2016, Pemerintah Kabupaten Pidie akhirnya mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Beungga. “Ini merupakan perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di Mukim Beungga. Pada akhirnya masyarakat dapat menikmati hasil yang berbuah manis bagi generasi kami di masa akan datang,” tuturnya.

Geulanggang Cut - Kepbup Pidie

Merebut Wilayah Mukim dari HTI

tuhoe—SEJAK adanya Hutan Tanaman Industri (HTI), banyak hutan di Aceh dikuasai oleh perusahaan. Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan tersebut hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Mukim Kunyet di Kabupaten Pidie merupakan satu di antara sekian mukim di Aceh yang kehilangan kewenangan penguasaan hutan adat di wilayah mukim tersebut. Hutan adat di Mukim Kunyet dimasukkan ke dalam wilayah konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri, dengan luas konsesi sekitar 106.000 ha.

Namun, Imum Kunyet bersama masyarakat adat di wilayah itu tidak mau tinggal diam. Mereka mulai bangkit untuk “merebut” kembali wilayah hutan adat dari HTI. Imum Mukim Kunyet, Ibrahim, mengatakan, dengan adanya bantuan dan dukungan dari JKMA Pidie dan JKMA Aceh, sejak tahun 2012, semangat masyarakat terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan adat yang lebih baik di wilayah Mukim Kunyet semakin meningkat.

“Masyarakat sudah melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh JKMA Pidie dan JKMA Aceh. Hasil musyawarah merumuskan dan mendokumentasikan aturan adat yang ada di Mukim Kunyet,” jelas Ibrahim.

Dalam pertemuan itu, kata dia, sempat dibicarakan tentang wilayah mukim yang saat itu belum jelas batas kewilayahannya. Pemetaan wilayah Mukim Kunyet baru dilakukan pada tahun 2014. Seluruh komponen masyarakat di Mukim Kunyet dan mukim-mukim yang berbatasan dilibatkan dalam pemetaan tersebut.

“Hasil musyawarah dan pemetaan batas wilayah mukim diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie agar Pemkab segera menetapkan wilayah mukim. Dengan adanya penetapan ini wilayah mukim menjadi jelas sebagaimana diterangkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim,” tutur Ibrahim.

Dengan adanya Keputusan Bupati itu pula, segala sumber daya alam yang berada dalam wilayah Mukim Kunyet menjadi hak masyarakat adat yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Mukim Kunyet.

Selain itu, juga memberi peluang kepada mukim untuk meregistrasi hutan adat mukim kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Geulanggang Cut - Kunyet

Mukim Paloh

Keberhasilan Mukim Kunyet dan Mukim Beungga memiliki wilayah mukim telah menginspirasi sejumlah imum mukim sekitar. Mukim Paloh, misalnya, yang mulai membuat perencanaan wilayah mukim dan aturan adat mukim. Berbekal pengalaman dan keikutsertaan dalam pertemuan di Mukim Kunyet, Imum Mukim Paloh dan masyarakatnya berkeinginan pula memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Mukim Paloh.

Hal tersebut disampaikan kepada JKMA Aceh. Setelah melakukan pemetaan dan pembuatan aturan mukim yang dibantu oleh JKMA Pidie dan JKMA Aceh, Mukim Paloh bersama dengan dua mukim lainnya akhirnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah untuk menetapkan batas wilayah mukim.

Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Bupati Pidie 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Pasal 1 poin (8) yang berbunyi “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampông yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.”

“Selain itu, dalam Qanun ini juga disebutkan harta kekayaan mukim yang ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah kemenangan kita, kemenangan masyarakat adat mukim,” ujar Marwan, Imum Mukim Paloh.

Geulanggang Cut - Paloh

Geulanggang Cut - Zul ArmaLaporan Zulfikar Arma
—Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVIII, Desember 2016