tuhoe xx22 Poster

Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Meskipun secara umum, istilah penyebutan peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, maksud dan tujuan penyelesaian secara adat tetap sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian. Memang, terdapat kasus-kasus tertentu, seperti khalwat di Aceh, pelaku tidak hanya diselesaikan secara damai, tetapi juga dapat dikenakan hukuman denda atau diungsikan ke daerah lain.

Di Aceh, salah satu peradilan adat yang masih hidup dan dijalankan di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah Peradilan Adat Mukim. Peradilan Adat Mukim merupakan peradilan adat tingkat banding. Peradilan Adat Mukim baru dapat dijalankan apabila keputusan hakim pada level pengadilan adat gampong tidak diterima para pihak. Sebagai pengadilan banding, kewenangan Pengadilan Adat Mukim sama dengan Pengadilan Adat Gampong, Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pengadilan Adat Mukim berwenang menyelesaikan 17 perselisihan/sengketa adat, (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian ringan dalam keluarga; (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di pasar; (12) penganiayaan ringan; (13) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (14) fitnah, hasutan dan pencemaran nama baik; (15) pencemaran lingkungan (skala ringan); (16) ancam mengancam; (17) sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Proses penyelesaian sengketa di Peradilan Adat Mukim biasanya mengambil tempat persidangan di rumah imum mukim atau masjid, bisa juga di salah satu meunasah yang ada dalam wilayah mukim atau tempat lain yang disepakati. Dalam melaksanakan persidangan, majelis hakim Pengadilan Adat Mukim terdiri dari: Imum Mukim (kepala mukim), Imum Chik (Imam Masjid), Tuha Peut Mukim (Dewan Pertimbangan Mukim), Sekretaris Mukim sebagai panitera, serta ulama/pakar.

Jenis Hukuman

Kebanyakan kasus sengketa/perselisihan yang diselesaikan oleh peradilan adat, termasuk Peradilan Adat Mukim diputuskan secara damai, tetapi ada juga kasus tertentu yang harus dikenakan hukuman, seperti diasingkan, dikeluarkan dari anggota masyarakat kampung, atau dicabut gelar adat apabila ia mempunyai gelar adat. Sanksi itu sangat tergantung dari bentuk pidana adat yang dilakukan.

Menurut Pasal 16 (1) Qanun Aceh 9/2008, terdapat 11 sanksi adat yang boleh dikenakan oleh peradilan adat. Sebelas sanksi tersebut tidak semuanya berisi hukuman, karena ada jenis sanksi seperti nasihat dan teguran adalah suatu cara keras untuk mengingatkan pelanggar tidak mengulangi lagi pelanggaran adat. Nasihat juga bertujuan memberi bersifat renungan kepada para pihak bahwa sengketa/perselisihan itu seyogianya adalah tidak baik.

Dalam menasihati, majelis hakim adat biasanya mengungkapkan kata-kata seperti “Keupeu tameupakee sabe keudroe, tanyoe syedara, hana get dikalon le gob (untuk apa kita bertengkar sesama saudara/kerabat, kita kan bersaudara, tidak baik dalam pandangan orang). Sedangkan teguran biasanya disertai dengan ancaman akan sanksi jika mengulangi lagi sengketa/perselisihan. Kata-kata teguran seperti “Nyoe meunyo sigo teuk kamoe deungo meupake lom, kamoe han meutem peuseulusoe le atawa akan kamoe jok bak peulisi.” (Apabila sekali lagi kami melihat Anda bertengkar/berkelahi, kami tidak mau menyelesaikannya lagi, kami akan serahkan kepada pihak polisi). Teguran seperti tersebut biasanya akan membuat para pihak takut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sengketa.

Adapun jenis sanksi lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 (1) Qanun Aceh 9/2008, yaitu: pernyataan maaf; sayam (perdamaian karena melakukan tindak pidana adat). Pidana yang dikenakan sayam biasanya sengketa/perselisihan para pihak atau salah satu pihak mengeluarkan darah, seperti perkelahian. Sengketa/perselisihan biasa yang tidak mengeluarkan darah atau sengketa/perselisihan harta benda tidak masuk dalam kategori ‘sayam’.

Selain itu, terdapat juga sanksi lain, yakni diat (diet), Dalam kalangan masyarakat Aceh, konsep diat yang diterapkan pada zaman dulu sama dengan diat dalam syarak. Ada hadih maja (ungkapan Aceh) yang menyebutkan bahwa: Luka tasipat, darah tasukat. Maksudnya, jika pelaku tindak pidana telah membuat orang lain terluka, luka tersebut akan diukur. Apabila mengeluarkan darah, maka darah itu akan dinilai kadarnya. Jadi pembayaran diat itu kadarnya sejumlah luka atau darah yang keluar. Yang menentukan ialah kearifan majelis peradilan adat dalam peradilan adat; denda; ganti rugi; hukuman dikucilkan; hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk gampong; pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Kesimpulannya, Peradilan Adat Mukim merupakan peradilan adat tingkat banding, karenanya sengketa/perselisihan yang akan diadili pada peradilan tersebut adalah jika keputusan di pengadilan tingkat pertama (gampong) tidak diterima oleh para pihak. Majelis Hakim Peradilan Adat Mukim dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku/pelanggar adat sesuai dengan Pasal 16 (1) Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

tuhoe xx22 MuttaqienOleh Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.

—Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, bidang Ilmu Hukum Adat—

 

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XX, Desember 2017