tuhoe 15 peutimang - illustration-land-versus-cattle

Termanifesnya protes dan gerakan sosial dengan mengusung isu-isu pertanahan saat ini bukan sebuah fenomena baru. Gugatan rakyat ini hanya endapan yang sudah lama tidak tersalurkan akibat kondisi yang refresif.

Peralihan isu dari persoalan-persoalan hak sipil politik ke isu-isu hak ekonomi sosial dan budaya merupakan bentuk dari terciptanya demokratisasi politik setelah MoU Helsinki ditandatangani, dan dilanjutkan dengan lahirnya UU Pemerintah Aceh No 11 tahun 2006. Kondisi ini bukan telah terjadinya negasi isu antar hak sipol ke hak ekosoc, namun publik sudah mampu memanfaatkan ruang politik yang terbuka dengan menggugat dan melakukan protes terhadap negara setelah sekian lama persoalan-persoalan ecosoc juga terampas.

Di antara sekian banyak persoalan hak-hak ecosoc, baik itu kesehatan, pendidikan, perumahan dan peluang kerja, persoalan tanah adalah isu yang menempati nilai strategis. Hal ini menjadi sangat krusial ketika Aceh adalah sebuah wilayah yang bercorak agraris dan tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi saja namun membawa spirit sosial dan ideologis.

Protes dan perlawanan sipil dalam berbagai metodenya, lebih terfokus pada isu-isu demokrasi, dan perdamaian. Namun ketika perdamaian datang, ini memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menggugat kembali hak-hak ekosoc yang juga tercerabut pada masa refresif tersebut. Sebenarnya, tercerabutnya hak-hak dasar tersebut berjalan beriringan. Kepentingan ekonomi dan politik yang diperankan oleh kekuatan refresif tersebut juga telah mengambil paksa hak-hak ekosoc. Fenomena sosial saat ini, dengan munculnya kembali gugatan-gugatan rakyat terhadap hak-hak ecosoc adalah menguatnya gerakan-gerakan rakyat untuk menuntut kembali hak-hak tanah yang diambil secara paksa dengan menjadikan hukum birokrasi dan militer sebagai tameng legitimasi.

Secara empirik, transformasi sosial politik Aceh dari masa refresif kearah terbukanya demokrasi juga memberi pengaruh penting munculnya aksi-aksi protes dan gugatan-gugatan rakyat terkait dengan isu pertanahan. Realitas yang paling kentara adalah gugatan terhadap penyerobotan tanah yang dilakukan negara dengan alasan demi kepentingan umum dan juga apa yang dilakukan pemodal besar dengan mengatasnamakan perkembangan industri demi kemajuan daerah. Realitasnya, di banyak sudut Aceh telah terjadi perampasan hak-hak atas tanah rakyat dengan berbagai macam modus operandi. Proses pembebasan tanah yang dilakukan kental dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan diiringi dengan berbagai bentuk kekerasan sehingga berakibat pada pelanggaran HAM berat.

Modus operandi ini berjalan puluhan tahun dan telah mengancam ribuan kepala keluarga harus kehilangan tanahnya. Efek nyata dari kebijakan ini adalah menggelembungnya angka kemiskinan, bertambahnya tingkat kebodohan rakyat yang pada akhirnya akan berakibat rusaknya sistem dan struktur sosial. Bagi rakyat di pedesaan yang menyandarkan kehidupannya pada tanah, adalah malapetaka besar ketika dengan sangat terpaksa harus melepaskan hak-haknya dengan terpaksa.

Bagi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya rakyat Aceh, sumber-sumber agraria merupakan faktor kehidupan yang sangat vital, meyangkut keberlangsungan kehidupan. Sumber-sumber agraria tidak hanya merupakan faktor produksi dalam arti ekonomi namun juga mengandung arti sosial, politik, budaya secara menyeluruh. Bagi rakyat, dengan memilki tanah sebagai alat produksi yang lebih baik akan mengurangi diferensiasi sosial dan menjembatani kearah kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik.

Luas tanah yang melimpah ruah seakan tidak bermakna secara ekonomi bagi masyarakat petani di pedesaan. Kepentingan pemodal besar yang bekerja sama dengan birokrasi telah menghasilkan proses eksploitasi terhadap petani. Suasana konflik dan keamanan memberikan keleluasaan dalam melakukan proses tersebut. Ketakutan dan stigma politik tertentu telah menjadikan rakyat dalam kondisi ketakutan dan terpaksa melepaskan tanahnya.

Harus kita akui bahwa, perdamaian dan semangat perdamaian memberikan manfaat yang berarti munculnya kembali kritisme sosial dalam menuntut hak-haknya. Kita tidak boleh menutup mata dengan gerakan ini, jika kita tetap ingin menjaga dan melanggengkan perdamaian yang dicita-citakan. Mewujudkan keadilan sosial dan melewati transisi ini dengan baik adalah dengan cara membuka ruang bagi segenap masyarakat agar mendapatkan kembali hak-haknya. Dan ini adalah reintegrasi yang sebenarnya.

Konflik pertanahan yang terjadi antara rakyat dengan pemodal besar dan institusi negara sudah menjadi konflik nasional. Hampir di seluruh pelosok negeri muncul perlawanan-perlawanan rakyat terkait dengan perampasan paksa terhadap tanah-tanah mereka yang dilakukan pemerintah dengan alasan “Pembangunanisme”. Perlawananan rakyat petani di Indonesia bukan cerita baru, semenjak kolonialisme menancap di Hindia Belanda, dan setelah Belanda memilki utang yang besar karena meredam perlawanan rakyat Hindia Belanda dan berperang dengan Belgia, maka Sistem “cultuurstel” atau tanam paksa menjadi kebijakan baru pemerintah kolonial. Dengan sistem tanam paksa, terutama yang terjadi di Pulau Jawa, maka sistem kepemilikan tanah rakyat menjadi rusak.

Aceh saat ini sedang menatap masa depannya, harus diakui bahwa rakyat memiliki harapan besar dengan eskalasi perdamaian yang telah terbina dengan baik. Namun wajib kita sadari dan tidak menutup mata, jika sengketa pertanahan tidak terselesaikan, maka wajah perdamaian akan tercoreng. Tidak hanya itu, kepastian hukum akan semakin absurd, dengan membiarkan konflik ini berlarut-larut hanya demi kepentingan sesaat dan segelintir kelompok.

Menurut data kasus LBH Banda Aceh, terhitung dari tahun 2006-2011 setidaknya mencatat sebanyak 65 kasus konflik tanah di Aceh, dengan jenis konflik tanah yang beragam, yaitu konflik tanah di sektor perkebunan, konflik tanah di sektor pertambangan, konflik tanah di sektor penyediaan sarana pembangunan demi kepentingan umum pascabencana dan konflik tanah di sektor penyediaan instalasi pertahanan dan keamanan. Potret-potret masyarakat sipil Aceh merebut kembali hak atas tanah adalah kasus Bumi Flora dan kasus masyarakat 22 desa dengan PT Nafasindo/Ubertraco yang bergerak di bidang perkebunan sawit, selanjutnya konflik tanah masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar dengan PT Lhoong Setia Mining (LSM) yang bergerak di bidang tambang bijih besi dan konflik tanah TNI-AL dengan warga Sabang. Seluruh kasus ini adalah bentuk realitas konflik tanah, yang membuktikan betapa carut marutnya tata kelola agraria di Aceh dan apabila tidak terselesaikan, tentunya akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Aceh.

Yang harus dipahami dalam konteks ke-Aceh-an adalah penyelesaian konflik agraria adalah bukan hanya menyelesaikan perkara menurut ketentuan-ketentuan hukum positif, akan tetapi lebih dari itu; ialah suatu upaya perombakan struktur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya yang timpang; sebagai upaya dalam menyelesaikan upaya konflik dan sengketa agraria maupun konflik pengelolaan yang berpegang pada prinsip KEADILAN serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal tersebut secara tegas diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 (UUPA) tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan amanat Memorandum of Understanding (MoU), pada Bab XX1X, Pasal 213 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, melindungi yang telah ada termasuk hak-hak adat atas sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional”. Secara tegas, materi pasal tersebut memberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan pembenahan tata kelola agraria secara sendiri dengan agenda:

  1. Melakukan perubahan, perombakan dan perbaikan sistem hukum agraria dan peraturan (Perda/Qanun) yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang meminggirkan kepentingan dan kepemilikan masyarakat atas sumber daya alam.
  2. Menetapkan prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpegang pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan menghargai hak-hak masyarakat lokal.
  3. Mengubah orientasi politik dan prilaku birokrasi yang berhubungan dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya.
  4. Mendorong konsolidasi dan penataan organisasi petani yang indenpenden.
  5. Membentuk kepanitiaan/ lembaga bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat sipil untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dan sumber daya alam di Aceh.

tuhoe 15 peutimang - mustiqal syah putraOleh Mustiqal Syah Putra, SH
Advokat Publik LBH Aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XV, Desember 2012