Haba JKMA - Raker

tuhoeMenyambut tahun 2017, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bertekad memperkuat kelembagaan lembaga-lembaga adat di tingkat mukim dan gampông. Sejauh ini ada tiga daerah yang menjadi target utama pendampingan JKMA Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya.

Demikian diutarakan Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh Zulfikar Arma, dalam Rapat Dewan Adat yang diselenggarakan akhir November 2016 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Kantor JKMA Aceh itu dipimpin langsung Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh Pang Yuriun. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi pertama, di tahun 2017, JKMA Aceh memprioritaskan advokasi hak-hak masyarakat adat dalam hal percepatan penetapan wilayah mukim oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, percepatan pengesahan Qanun Hutan Adat Mukim, percepatan pengesahan peraturan bupati tentang tata batas dan harta kekayaan mukim, pendampingan hukum bagi masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan tertentu, dan penguatan kelembagaan mukim.

Rekomendasi berikutnya, JKMA Aceh akan memaksimalkan peran seluruh komponen JKMA Aceh dan JKMA Wilayah untuk memperkuat organisasi dan lembaga adat di Aceh. Dalam rapat tersebut, Dewan Adat JKMA Aceh merekomendasikan tempat pelaksanaan Musyawarah Besar ke-5 JKMA Aceh nanti di Aceh Tenggara atau Pidie.

“Hasil Rapat Dewan Adat juga merekomendasikan agar setiap tanggal 31 Januari ada kegiatan memperingati hari jadi JKMA Aceh. Kegiatannya bisa berupa diskusi dan doa,” ujar Yuriun.

Apa yang direkomendasikan oleh Rapat Dewan Adat tersebut, menurut Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh Zulfikar Arma, tidak jauh berbeda dengan hasil rapat akhir tahun 2015 silam, yakni penguatan lembaga adat; pendidikan penyegaran politik; membangun dan mengimplementasikan ekonomi menuju kemandirian masyarakat adat; advokasi terhadap hak-hak masyarakat adat; serta penguatan organisasi JKMA Aceh dan JKMA Wilayah.

“Untuk penguatan organisasi JKMA Aceh, sejauh ini sudah dilakukan pelatihan investigasi dan review izin yang melibatkan 14 JKMA Wilayah. Kegiatan ini sudah dilaksanakan Desember 2015 lalu,” ujar Arma.

Haba JKMA - Raker 2

Selain itu, tambah Arma, JKMA Aceh juga mendampingi tiga kabupaten untuk penguatan lembaga adat, yakni Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya. Untuk hal ini, JKMA Aceh sudah menggelar diskusi tingkat mukim agar dilakukan pencabutan izin HTI di Aceh Besar dan Pidie.

“Kami mendampingi wilayah mukim di kabupaten itu untuk membuat surat rekomendasi ke menteri, gubernur, DPRA, bupati, agar segera mencabut izin HTI. Di Aceh Besar, sudah 21 imum mukim menandatangani surat rekomendasi tersebut,” papar Arma dalam Rapat Dewan Adat tersebut.

Untuk Aceh Jaya, JKMA Aceh sudah melakukan pemetaan partisipatif terhadap batas wilayah mukim Krueng Sabee dan Panga Pasi. JKMA Aceh juga mendampingi kedua mukim tersebut membuat Qanun Mukim tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim.

Untuk kerja-kerja kemanusiaan oleh JKMA Aceh ini, para Dewan Adat meminta agar Bapel JKMA Aceh melakukan promosi melalui media massa. Hal itu disampaikan Tgk. Jailani MJ dari JKMA Suloh Tamiang dan Tgk. Hasjim sebagai salah seorang Dewan Pendiri JKMA Aceh.

“Banyak kerja-kerja yang kita lakukan untuk kemaslahatan umat. Hal ini perlu diketahui publik untuk memotivasi yang lain, penting diekspos ke media massa, baik cetak maupun elektronik,” ujar Tgk. Hasjim.

Pentingnya informasi tentang kerja-kerja JKMA Aceh tersampaikan ke seluruh wilayah juga diakui sejumlah Dewan Adat lainnya. Banyak para pendiri JKMA Aceh berharap agar keberadaan dan keberlangsungan JKMA Aceh ini benar-benar diketahui oleh masyarakat luas.

“Kami bangga melihat JKMA Aceh masih ada dan terus ada sampai sekarang, meskipun banyak NGO sudah tidak ada lagi di Aceh,” ujar Bintara Yacob, salah seorang pendiri JKMA Aceh yang berasal dari Menggamat, Aceh Selatan.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVIII, Desember 2016