cover-loDownload:

Pendapat-Hukum-Kekhususan-Tata-Cara-Pengakuan-Hutan-Mukim.pdf (95 downloads)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  1. Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, maka pendapat hukum ini berkesimpulan, sebagai berikut:
  1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka mukim adalah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Aceh.
  2. Bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, menegaskan keberadaan mukim sebagai masyarakat hukum adat dalam peraturan daerah (qanun) sebagaimana perintah Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan sesuai pula dengan perintah UU Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pengaturan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  3. Selanjutnya, dengan diterbitkan:
  • Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 18.307 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 10.988 hektare.
  • SK Bupati Pidie Nomor 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 189 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 2.921 hektare.
  • SK Bupati Pidie Nomor 140/343/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 271 hektare yang termasuk di dalamnya hutan adat seluas 4.106 hektare.

Ketiga keputusan bupati tersebut di atas adalah produk hukum daerah yang berupa pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mukim Beungga, Mukim Paloh, dan Mukim Kunyet di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

  1. Bahwa berdasarkan kesimpulan itu, maka pendapat hukum ini merekomendasikan:
  1. Planologi dan BPKH untuk melakukan proses administrasi untuk mempertegas pergeseran status, penegasan letak, batas dan luas dari wilayah hutan negara yang ada di dalam wilayah adat menjadi hutan adat mukim atau hutan ulayat mukim.
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan registrasi terhadap kawasan hutan pemanfaat secara adat sebagai hutan adat mukim atau hutan ulayat mukim, sebagaimana tertera dalam Diktum Ketiga Keputusan-Keputusan Bupati di atas.
  3. Registrasi tersebut dilakukan sebagai proses administrasi pencatatan, sehingga tidak menggunakan mekanisme Permen LHK Nomor P32/menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Terlebih lagi dalam Pasal 15 Permen tersebut telah pula ditentukan bahwa “hutan adat yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak sebagaimana diatur dalam Permen ini.